Indeks Bupati Pati

Priyono, dalam BAP-nya, menyampaikan isu tarif jabatan perangkat desa mencapai Rp125 juta hingga dan jabatan sekretaris desa Rp165 juta.

JPU KPK pun mengingatkan kepada Nur agar memberikan keterangan yang benar karena keterangan kerap berbeda dengan isi BAP perkara Sudewo.

Meski namanya terus muncul dalam persidangan kasus DJKA ini, status hukum Suryo hingga kini tidak berubah.

Dalam persidangan, Tri Hariyama, membantah ada arahan Sudewo untuk tidak memproses usulan pengisian perangkat desa pada 2025.

Ketua Kadin Solo Ferry Septha sebut uang Rp125 juta yang diserahkannya ke Sudewo melalui Nur Hidayat adalah keuntungan proyek Jalur Ganda KA.

Sidang putusan sela Bupati Pati nonaktif Sudewo di Semarang berakhir ricuh. Massa pendukung mengamuk, jebol pagar, hingga nekat memanjat kendaraan taktis.

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menolak eksepsi Bupati Pati nonaktif Sudewo dalam kasus korupsi Rp6,3 M. Sidang suap proyek DJKA dan pungli lanjut.

Terjerat kasus korupsi DJKA dan suap perangkat desa senilai Rp6,36 miliar, KPK minta majelis hakim tolak eksepsi Bupati Sudewo.

Ahmad Husein dengan lantang meminta Sudewo dibebaskan dari penjara, padahal dia dulu memimpin demo melawan kebijakan kontroversial mantan Bupati Pati itu.

Bupati Pati nonaktif Sudewo bantah seluruh dakwaan jaksa terkait suap proyek rel dan pungli perangkat desa Rp6,36 miliar di Tipikor Semarang.

Budi mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban agar proses persidangan bisa sejalan dengan kondusif terkait muncul demo mendukung Sudewo saat sidang.

Jaksa KPK juga mendakwa Sudewo menerima keuntungan berupa perbaikan jalan di depan rumah pribadinya senilai Rp150 juta.

Ketua Aksi Pati Bangkit (APB) mengatakan aksi itu merupakan bentuk dukungan masyarakat yang ingin Sudewo Dibebaskan.

KPK rampungkan berkas dakwaan Bupati Pati nonaktif Sudewo terkait kasus suap DJKA dan perangkat desa. Sidang digelar di PN Semarang.

Materi yang sama juga didalami kepada PPK Perawatan Perkeretaapian pada Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo, Ari Hendratno, di kasus DJKA.

Uang tersebut diterima Sudewo saat masih menjabat anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kemenhub.

Penyidik KPK periksa tiga saksi di perwakilan BPKP Provinsi Jatim dalam pengusutan dugaan intervensi Sudewo dalam lelang proyek jalur KA.

Sudewo juga menyampaikan harapan agar program pembangunan di Pati berjalan lancar.

Selain pengondisian saksi, ditemukan pula dugaan intervensi oleh sejumlah pihak, termasuk keluarga para tersangka.

Aktivis Pati Botok & Teguh divonis 6 bulan penjara dengan syarat pengawasan 10 bulan.