Indeks Bupati Pati

KPK tengah mendalami pengumpulan uang dari para perangkat desa dan pihak yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan yang menjerat Bupati Pati Sudewo.

Maraknya korupsi kepala daerah dinilai tidak bisa dilepaskan dari buruknya kualitas tata kelola partai politik sebagai pintu awal pencalonan.

KPK menyebut dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di Pati berpotensi mencapai Rp50 miliar dan menjerat Bupati Pati, Sudewo sebagai tersangka.

 

Sejumlah barang bukti tersebut, disita atas penggeledahan di rumah pribadi dan rumah dinas Bupati Pati Sudewo.

Tarif untuk jabatan kaur atau kasi adalah Rp165 juta. Sedangkan untuk sekdes adalah Rp225 juta.

KPK juga menggeledah Dispermades Kabupaten Pati untuk mencari bukti tambahan untuk memperkuat bukti dari OTT, Senin (19/1/2026).

Sudewo, yang juga adalah Bupati Pati, diduga menerima aliran uang saat menjadi anggota komisi V DPR 2020-2024, yang merupakan mitra Kemenhub.

Sudewo ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain dan uang yang disita bersumber dari para tersangka.

Sudewo diduga menerima uang korupsi DJKA saat menjadi Anggota Komisi V DPR RI selaku mitra yang mengawasi Kementerian Perhubungan.

Ide licik Bupati Pati Sudewo muncul usai mengetahui adanya pengumuman pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada akhir 2025.

Kemendagri telah meminta Wakil Wali Kota Madiun dan Wakil Bupati Pati untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Total seluruh uang dalam karung dan kantong-kantong plastik tersebut mencapai Rp2,6 miliar.

Dasco menegaskan, sikap dan langkah partai terhadap Bupati Pati Sudewo yang tersandung kasus hukum akan ditentukan sesuai hasil rapat dan mekanisme partai.

Bupati Pati, Sudewo, dan Wali Kota Madiun, Maidi mendapat rompi oranye tahanan KPK pada hari Selasa (20/1/2026), satu hari setelah sama-sama terjaring OTT.

KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar dari kasus yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka.

Prasetyo Hadi mengatakan peristiwa tersebut menunjukkan korupsi masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama-sama.

KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dugaan pembangunan kereta api dan kasus dugaan pemerasan terkait pengisian perangkat desa di Pati.

Bupati Pati, Sudewo dan 3 kepala desa diduga memeras calon perangkat desa dengan tarif Rp165-225 juta. Kasus ini naik ke tahap penyidikan.

Dalam kasus ini, Sudewo diduga telah mengarahkan untuk memberikan tarif bagi para calon perangkat desa yang mendaftar.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendukung OTT KPK di Pati. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sudewo.