Indeks Bupati Pati

Aktivis Pati Botok & Teguh divonis 6 bulan penjara dengan syarat pengawasan 10 bulan.

Dua orang diduga mengumpulkan dan mengondisikan para saksi sebelum diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi di Kabupaten Pati.

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Jumat (27/2/2026), penyidik menyita barang bukti berupa dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Selain didalami soal peran dalam pengadaan barang dan jasa, para saksi juga didalami soal pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati Tahun 2026.

Ali dipanggil bersama 11 saksi lainnya seperti Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra dan Riyoso selaku eks Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Kehadiran warga Pati juga untuk mendukung KPK agar dapat menyelesaikan kasus yang melibatkan Sudewo ini.

Penyidik akan mendalami maksud dari adanya transaksi, baik masuk maupun ke luar, oleh Sudewo di koperasi ini.

KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Pati Sudewo selama 40 hari untuk memperkuat bukti-bukti yang telah diperoleh saat `OTT.

Dengan adanya 21 kecamatan yang membuka lebih dari 600 formasi jabatan perangkat desa, skala pemerasan bisa sangat masif.

Untuk mendalami hal tersebut, KPK melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi yang merupakan perangkat desa, kepala desa, maupun camat, Senin (2/2/2026).

Sudewo masih menjalani penahanan selama 20 hari pertama sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026 di Rutan Cabang Merah Putih KPK.

KPK tengah mendalami pengumpulan uang dari para perangkat desa dan pihak yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan yang menjerat Bupati Pati Sudewo.

Maraknya korupsi kepala daerah dinilai tidak bisa dilepaskan dari buruknya kualitas tata kelola partai politik sebagai pintu awal pencalonan.

KPK menyebut dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di Pati berpotensi mencapai Rp50 miliar dan menjerat Bupati Pati, Sudewo sebagai tersangka.

 

Sejumlah barang bukti tersebut, disita atas penggeledahan di rumah pribadi dan rumah dinas Bupati Pati Sudewo.

Tarif untuk jabatan kaur atau kasi adalah Rp165 juta. Sedangkan untuk sekdes adalah Rp225 juta.

KPK juga menggeledah Dispermades Kabupaten Pati untuk mencari bukti tambahan untuk memperkuat bukti dari OTT, Senin (19/1/2026).

Sudewo, yang juga adalah Bupati Pati, diduga menerima aliran uang saat menjadi anggota komisi V DPR 2020-2024, yang merupakan mitra Kemenhub.

Sudewo ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain dan uang yang disita bersumber dari para tersangka.

Sudewo diduga menerima uang korupsi DJKA saat menjadi Anggota Komisi V DPR RI selaku mitra yang mengawasi Kementerian Perhubungan.