Bursa Kursi Wakasad & Peluang Panglima TNI dari Matra Darat

tirto.id - Kursi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) kosong usai Jenderal Agus Subiyanto dilantik Presiden Joko Widodo menjadi KSAD pada Rabu (25/10/2023). Ia menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang akan pensiun pada November 2023. Dudung pun resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan TNI Angkatan Darat kepada Agus pada Jumat, 27 Oktober 2023.

Sebagai catatan, Agus sebelumnya menjabat sebagai Wakasad dengan pangkat Letnan Jenderal. Kemudian, setelah resmi menjabat KSAD, ia naik menjadi bintang 4 sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 89 dan 90 TNI tahun 2023 tentang pengangkatan KSAD dan kenaikan pangkat menjadi jenderal bintang 4.

Kenaikan pangkat dan jabatan Agus ini, otomatis membuka pintu baru untuk slot kursi jenderal bintang 3. Peluang tersebut tentu bisa diisi oleh bintang 2 yang notabene bisa menjadi bintang 3. Belum lagi, isu yang santer beredar KSAD Agus diproyeksikan menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun per 1 Desember 2023.

Analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, kursi Wakasad yang kosong akan diisi dengan dua pendekatan. Pertama, kursi Wakasad akan diisi oleh perwira senior bintang 3 atau perwira bintang 2 yang layak dapat promosi bintang 3. Akan tetapi, Fahmi mengingatkan, para jenderal bintang 2 yang duduk di kursi jabatan bintang 3 bisa saja langsung bintang 4.

“Artinya peluang-peluang masih terbuka sampai sekarang, tapi yang jelas siapa pun yang menduduki posisi wakil KSAD dia tentu saja juga akan layak diperhitungkan untuk bersaing di bursa KSAD berikutnya jika Jenderal Agus Subiyanto ini diproyeksikan untuk menjadi Panglima TNI pengganti Pak Yudo Margono,” kata Fahmi kepada reporter Tirto.

Dalam kacamata Fahmi, posisi Wakasad lebih cenderung diisi jenderal bintang 3 lain daripada mempromosikan Bintang 2 menjadi Bintang 3. Ia menduga Pangkostrad, Komandan Kodiklat atau posisi lain seperti Kepala BAIS yang notabene bintan 3 akan digeser menjadi Wakasad.

Opsi kedua, kata Fahmi, perwira tinggi yang berada di luar formasi seperti Sesmenkopolhukam Letjen Teguh Pudjo Rumekso bisa juga digeser menjadi Wakasad. Ia mencontohkan, Teguh yang merupakan Sesmenkopolhukam memiliki waktu dinas hingga pensiun cukup lama. Teguh pensiun sekitar 2026 sehingga mungkin menduduki kursi strategis kembali ke TNI AD.

Jika dilihat dari rekam jejak, kata Fahmi, nama eks Pangkogabwilhan III I Nyoman Cantiasa, Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak maupun Sesmenkopolhukam Letjen Teguh Pudjo Rumekso tetap layak menduduki kursi Wakasad. Selain itu, bisa juga diisi angkatan senior seperti Dankodiklat TNI Letjen Eko Margiyono, Danpusterad TNI AD Letjen Teguh Muji Angkasa, atau Kepala BAIS Letjen Rudianto.

Sementara itu, untuk pejabat bintang 2 yang layak naik, ada nama Pangdam Diponegoro Mayjen Widi Prasetyono dan Wadankodiklat Mayjen Kunto Arief Wibowo. Keduanya, kata Fahmi, layak untuk mendapat promosi bintang tiga. Fahmi juga tidak memungkrii Pangdam Jaya Mayjen M. Hasan bisa juga mendapat kursi bintang 3.

“Ini kan perwira-perwira tinggi yang relatif muda ya akan potensial mengisi posisi-posisi pucuk TNI di masa depan,” kata Fahmi.

Akan tetapi, Fahmi menyarankan agar kursi Wakasad diisi pejabat senior. Ia beralasan, Wakasad bertugas menjaga internal TNI AD dan mengelola staf di internal. Namun demikian, kata Fahmi, siapa pun bisa masuk nominasi mutasi sebagai Wakasad, apalagi KSAD Agus misalnya dipromosikan menjadi panglima.

Meski demikian, Fahmi pesimistis bintang 2 baru akan langsung dipromosikan sebagai KSAD menggantikan Agus bila benar-benar ia menjadi panglima. Menurut Fahmi, rotasi terakhir siapa Wakasad akan memperlihatkan secara pasti siapa kandidat KSAD ke depan jika Agus naik jadi panglima.

“Untuk mempertegas siapa yang akan menjadi KSAD berikutnya, tapi kalau yang posisi bintang 2 ke bintang 3, saya kira belum akan sampai pada dalam waktu singkat promosi lagi menjadi KSAD," kata Fahmi.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas. Ia memandang ada dua kemungkinan pengisi kursi Wakasad usai ditinggal Agus. Pertama, kata dia, akan ada promosi bintang dua ke kursi Wakasad dan naik bintang tiga.

Kedua, kata dia, adalah bintang 3 lain yang berpindah menjadi Wakasad, misalnya Pangkostrad Letjen Maruli pindah tugas menjadi Wakasad. Ketiga, kata Anton, mengambil bintang 3 dari luar formasi TNI saat ini untuk kembali ke satuan, salah satunya adalah Sesmenkopolhukam Letjen Teguh Pudjo Rumekso.

Anton mengatakan, kejadian dari luar satuan terjadi di era Moeldoko. Saat itu, Moeldoko sebelumnya adalah Wakil Gubernur Lemhannas yang kemudian masuk menjadi Wakasad, lalu naik menjadi KSAD.

Jika ada bintang 2 yang merapat jadi bintang 3, Anton tidak memungkiri bahwa kandidat bintang 2 bisa menjadi KSAD. Ia mengatakan, nama prajurit bintang 2 yang naik bintang 3, kemudian akan disetorkan ke Presiden Jokowi untuk ditanyakan kemungkinan menjadi KSAD atau tidak.

“Jalurnya KSAD nanti bintang 3 dan posisi strategis ini ketika selesai di Wanjakti nanti dikembalikan ke presiden apakah presidennya akan menyetujui atau tidak, karena itu posisi strategis walau dia sebagai pembina satuan,” kata Anton.

Akan tetapi, Anton mengingatkan bahwa kursi KSAD ini harus dipilih secara hati-hati. Sebab, kata dia, publik saat ini menaruh atensi kepada pemerintahan Jokowi jelang Pilpres 2024, apalagi anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ikut maju pilpres. Hal itu bisa berimbas pada citra TNI.

“Tapi kalau melihat rekam jejak Jokowi, Jokowi selalu prefer orang-orang terdekatnya, tapi bagi saya ini khawatirnya di satu sisi punya kedekatan dengan Jokowi itu menjadi nilai tambah, tetapi di sisi lain itu memberikan beban tersendiri, tantangan tersendiri, bagi mereka yang pernah di sana, ketika berdinas aktif di sana akan ada kabar miring atau gosip bahwa ini menjadi berat sebelah, tidak netral dan lain-lain," kata Anton.

Jika dilihat dari nama, Anton melihat, ada Pangdam Diponegoro Mayjen Widi Prasetijono, Danjen Kopassus Mayjen Deddy Suryadi, dan Pangdam Jaya Mayjen M. Hasan. Widi dan Deddy merupakan mantan ajudan Jokowi, sementara Hasan adalah mantan Dangrup A Paspampres serta Danrem 61 Suryakencana yang dekat dengan Jokowi.

Oleh karena itu, kata dia, meskipun seorang pejabat tersebut sudah memenuhi syarat pendidikan, rekam kerja penugasan seperti manajerial dan tempur memenuhi, faktor kedekatan bisa memicu persepsi negatif. Hal itu harus diantisipasi agar TNI tidak dipersepsikan berpolitik, apalagi masih banyak tantangan dalam penegakan netralitas di lapangan.

Anton mencontohkan bagaimana ada istri prajurit yang mengunggah konten tentang paslon tertentu ditindak dengan klaim mendukung paslon tertentu di PIlpres 2019.

“Ini problemnya gara-gara anak presiden berkontestasi, jadi kemudian kebawa ke mana-mana. Ini yang memang sedikit banyak harus diantisipasi matra darat dan TNI secara keseluruhan agar menjaga netralitas," kata Anton.

Di saat yang sama, Anton berpesan agar jabatan pucuk seperti kepala staf maupun panglima ke depan tidak memilih pejabat dengan umur panjang. Hal ini tidak lepas peluang jenderal bintang 2 menjadi bintang 3 dan masuk bursa kepala staf.

Ia mengingatkan bahwa pensiun kepala staf akan menggerakkan roda regenerasi organisasi yang baik untuk TNI ke depan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemimpin aktif cukup 1,5 hingga 2 tahun dari jabatan pucuk.

“Jadi jangan sampai usia pensiun kepanjangan. Ini gelombang regenerasi akan melambat karena gerbong bergerak ketika pucuk diganti," kata Anton.