tirto.id - Kementerian Hukum mengembalikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp572 miliar kepada Kementerian Keuangan. Pengembalian dana tersebut dilakukan menyusul penyesuaian jumlah aparatur sipil negara (ASN) pascapemisahan kelembagaan kementerian di kabinet saat ini.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menjelaskan, pagu awal belanja pegawai sebelumnya dihitung berdasarkan jumlah pegawai gabungan sebelum pemecahan kementerian dilakukan, sehingga angka penyerapan pos tersebut terlihat rendah menjelang akhir tahun anggaran 2026.
“Tadi ada disinggung 800 miliar, itu karena belanja pegawai, Pak. Nanti akan ada yang kita balikin karena jumlah kita kan berkurang sementara dulu masih di kita,” kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026) malam.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI menyoroti sisa anggaran Kementerian Hukum yang dinilai masih cukup besar di penghujung tahun.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion mencatat, sisa belanja pegawai sekitar Rp800 miliar, belanja barang Rp400 miliar, dan belanja modal Rp200 miliar yang totalnya mencapai Rp1,4 triliun di tengah sisa waktu kerja efektif yang kian sempit.
“Padahal mungkin kita efektif kerja hanya tinggal 14 hari, pertanggungjawaban keuangan yang biasanya tanggal 20-21 keuangan sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Mafirion.
Hal senada diutarakan Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar. Ia meminta Kementerian Hukum mempercepat realisasi penyerapan belanja barang dan belanja modal yang masing-masing masih menyisakan alokasi sekitar 30 persen.
Penjelasan Sekjen dan Target Serapan Akhir Tahun
Menanggapi sorotan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, merinci bahwa realisasi belanja pegawai saat ini berada di posisi 57 persen.
Rendahnya persentase serapan itu disebabkan pagu anggaran awal dialokasikan untuk sekitar 70.000 pegawai gabungan, sedangkan jumlah pegawai yang kini berada di bawah Kementerian Hukum tercatat sebanyak 7.900 orang.
“Terkait dengan belanja pegawai mengapa penyerapan belanja pegawai hanya 57 persen, perlu kami laporkan bahwa pemberian anggaran untuk belanja pegawai dihitung masih berdasarkan masih jadi satu, 70.000, sedangkan sekarang 7.900. Sehingga ada proses pengembalian anggaran sebesar 572 miliar yang sudah kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” jelas Nico.
Nico menambahkan, saat ini belanja barang telah terealisasi 70,41 persen dan belanja modal mencapai 53,78 persen.
Kementerian Hukum menargetkan penyerapan belanja modal rampung pada akhir November hingga pekan pertama Desember, sehingga total penyerapan anggaran kementerian diproyeksikan menembus 96 persen pada tutup tahun anggaran 2026.
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id

































