Purbaya Buka Blokir Anggaran K/L Rp168,5 Triliun

tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka blokir anggaran senilai Rp168,5 triliun atau 65,7 persen dari total anggaran yang sebelumnya sebesar Rp256,1 triliun. Pembukaan berlangsung hingga 22 September 2025 ini dijalankan agar kementerian/lembaga (K/L) yang terblokir anggarannya dapat mempercepat realisasi belanja untuk berbagai program prioritas.

"Anggaran yang telah dibuka blokirnya sebesar Rp 168,5 triliun. Jadi kalau kita lihat, pembukaan blokir itu biasanya ditujukan untuk menunjang program atau proyek prioritas pemerintah," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, dalam Konferensi Pers APBN KITA, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Selain untuk mempercepat realisasi program-program flagship Kabinet Merah Putih, buka blokir anggaran juga dilakukan agar belanja K/L semakin dipercepat, termasuk untuk biaya operasional hingga pemenuhan tugas dasar.

"Jadi, kalau contohnya mengikuti program prioritas itu apa saja sih biasanya? Untuk program catak sawah, untuk peningkatan sasaran pendidikan, untuk sekolah rakyat, revitalisasi madrasah, dan seterusnya. Itu yang kita buka blokir-blokirnya," tambah Luky.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja K/L akhir Agustus 2025 tercatat telah mencapai Rp686 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN 2025. Adapun, dana tersebut di antaranya digunakan untuk penyaluran bantuan sosial berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta, dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain itu, untuk program kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 11,3 juta siswa, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

"Realisasi belanja K/L jadi kalau data per 18 September, kita sebesar 51,8 persen ada berapa K/L yang ada di atas dari rata-rata, ada yang masih di bawah dari rata-rata. Nah, biasanya untuk pembangunan fisik itu nanti terdapat gap nih antara kecepatan pembangunan fisik di lapangan dengan penyerapan anggarannya," aku Luky.

Karenanya, agar anggaran masing-masing K/L dapat terserap secara maksimal, Kementerian Keuangan akan membentuk tim monitoring dan melakukan safari ke tiap-tiap Kementerian atau Lembaga. Melalui upaya ini, Kementerian Keuangan diharapkan dapat lebih mudah melihat apa saja masalah yang tengah dihadapi K/L sehingga membuat serapan anggaran belanja berjalan lambat.

"Kita juga melakukan pendampingan untuk realisasi belanja yang disampaikan oleh Pak Menteri, kita juga tadi akan keliling, yang paling intinya adalah sama-sama mencoba melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh berbagai K/L tersebut. Kita coba pendampingan seperti apa dan juga kita juga mulai juga mengeksplor misalnya skema penerima program prioritas antartahun," pungkas Luky.