Indeks Lhkpn

Jubir KPK menjelaskan terdapat sejumlah aset yang memang memiliki kenaikan nilai setiap waktu seperti emas dan tanah.

Dalam setahun terakhir, kekayaan Seskab Letkol Teddy naik siginifikan menjadi Rp20,1 miliar. Letkol Teddy juga memiliki aset bersih tanpa beban utang.

Aset terbesar Prabowo Subianto didominasi oleh surat berharga yang nilainya mencapai Rp1,6 triliun.

KPK memastikan telah menerima LHKPN terbaru Presiden Prabowo dan menyatakan masih proses verifikasi sementara pejabat lainnya belum diketahui.

KPK mencatat 415,907 dari total keseluruhan wajib lapor yaitu 432.138 orang telah menyerahkan LHKPN atau sekitar 96,24 persen.

Sebanyak 91,23 persen atau sekitar 393.922 dari total 431.785 wajib lapor telah menyerahkan LHKPN.

KPK desak seluruh wajib lapor segera menuntaskan kewajibannya sebelum 31 Maret demi menjaga transparansi dan integritas publik.

AKBP Didik saat ini berstatus tersangka kasus dugaan tindak pidana narkotika. Hartanya kini senilai Rp1,4 miliar.

Penegasan itu menjawab wacana sebelumnya yang memasukkan Stafsus Menteri sebagai subjek LHKPN.

Tanah dan bangunan paling mahal yang dimiliki Maidi berlokasi di Madiun senilai Rp2,5 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyampaian LHKPN merupakan bagian penting dari komitmen transparansi.

Eks Menag, Yaqut Cholil, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus kuota haji. Simak kekayaan Yaqut di LHKPN.

Ade Kuswara ditetapkan sebagai tersangka hasil OTT pada kasus permintaan ijon atau uang proyek di Kabupaten Bekasi.

Kewajiban melaporkan LHKPN ini harus dilakukan demi menjaga integritas serta sebagai salah satu upaya untuk mencegah praktik korupsi.

Simak sosok Arif Satria, rektor IPB yang jadi Ketua BRIN baru. Ketahui pula profil, karier, dan harta kekayaan terbarunya di LHKPN.

KPK menegaskan WNA yang berstatus penyelenggara negara, tetap wajib menyerahkan LHKPN.

IKA SAKTI menyebut klaim Jubir KPK bahwa jam tangan Rolex Benyamin Davnie sudah dilaporkan sebagai Harta Bergerak Lainnya terasa janggal.

Budi mengatakan, informasi ini menjadi bentuk peran serta masyarakat untuk turut mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN oleh para penyelenggara negara.

KPK meminta para pejabat tidak boleh menyampaikan LHKPN hanya sebagai formalitas atau menggugurkan kewajiban saja.

Berdasarkan data LHKPN, Chryshnanda tercatat tidak memiliki aset berupa tanah dan bangunan, tetapi memiliki aset berupa empat alat transportasi dan mesin.