Indeks Lhkpn

Barangkali, sanksi ringan untuk yang tak lapor LHKPN membuat masih banyak pejabat negara abai dengan kewajibannya melaporkan harta kekayaannya secara jujur.

KPK melaporkan masih ada 13.710 penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengungkapkan dirinya sudah melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke KPK, Kamis malam.

KPK mencatat total pelaporan baru mencapai 96 persen dari total 416.723 orang yang menjadi wajib lapor LHKPN dengan tenggat waktu 11 April 2025.

Batas akhir pengumpulan LHKPN periode 2024, yang semula dijadwalkan pada Senin (31/3/2025) menjadi Jumat (11/4/2025).

Deddy Corbuzier diberi tenggat waktu untuk melapor LHKPN paling lambat 3 bulan setelah dilantik atau 12 Mei 2025.

Mantan Direktur Utama BJB, Yuddy Renaldi, berstatus tersangka dalam kasus korupsi dugaan pengadaan iklan.

Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, tercatat hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp14 juta.

KPK mengatakan Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier, wajib menyerahkan LHKPN, setelah dilantik menjadi Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan).

KPK melaporkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024, mencapai 33,45 persen.

KPK merilis LHKPN milik para Utusan Khusus Presiden Prabowo, yang telah dilantik, Selasa (22/10/2025).

Dedy juga mengatakan, KPK belum memanggil istrinya, Sri Meilina alias Lina Dedy, untuk diklarifikasi terkait dengan LHKPN miliknya tersebut.

KPK melakukan klarifikasi atas perolehan harta ayah Lady yang juga menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, tercatat hanya memiliki total kekayaan Rp410 juta tanpa utang.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, memiliki total kekayaan hingga Rp5,4 triliun tanpa utang.

Para pejabat kabinet Prabowo-Gibran yang dilantik bersamaan telah melapor LHKPN tepat waktu.

Klarifikasi LHKPN ini dilakukan buntut viralnya pemukulan terhadap dokter koas Universitas Sriwijaya di RSUD Siti Fatimah Palembang.

Berikut cara lapor dan mengisi LHKPN e-Announcement KPK secara online 2025 di laman elhkpn.kpk.go.id.

KPK mengimbau agar para menteri dan wakil menteri melaporkan LHKPN sebelum batas pelaporan LHKPN pada 21 Januari 2025.

Nama Dedy belakangan dikaitkan publik menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan sopir keluarganya bernama Fadilah alias Datuk.