Indeks Lhkpn
KPK akan Klarifikasi LHKPN ke Ayah Dokter Koas Lady Aurelia
Klarifikasi LHKPN ini dilakukan buntut viralnya pemukulan terhadap dokter koas Universitas Sriwijaya di RSUD Siti Fatimah Palembang.
Cara Lapor dan Mengisi e-Announcement LHKPN Online KPK
Berikut cara lapor dan mengisi LHKPN e-Announcement KPK secara online 2025 di laman elhkpn.kpk.go.id.
KPK Imbau 34 Anggota Kabinet Merah-Putih Prabowo Lapor LHKPN
KPK mengimbau agar para menteri dan wakil menteri melaporkan LHKPN sebelum batas pelaporan LHKPN pada 21 Januari 2025.
KPK Amati Harta Dedy Mandarsyah Buntut Viral Penganiayaan Dokter
Nama Dedy belakangan dikaitkan publik menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan sopir keluarganya bernama Fadilah alias Datuk.
Nawawi: Kebenaran LHKPN Memprihatinkan, Ada Indikasi Terima Suap
Nawawi Pomolango menyebut kebenaran isi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih memprihatinkan. Kok bisa?
5 Anggota Dewas KPK Terpilih, Kekayaan Sumpeno Paling Banyak
Berdasarkan LHKPN, empat anggota Dewas KPK punya harta kekayaan 5 miliar sampai 13 miliar. Satu orang lagi belum diketahui karena belum lapor.
50 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN
Pahala mencatat baru 59 menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang melapor harta kekayaan mereka ke KPK.
Nagita Slavina Bisa Terima Endorse, tapi Raffi Harus Lapor LHKPN
Raffi Ahmad dan para menteri di Kabinet Merah Putih harus melaporkan LHKPN paling lambat 3 bulan setelah dilantik.
KPK: Ada 48 Wajib Lapor LHKPN Baru di Kabinet Merah Putih
Dari 48 wajib lapor LHKPN baru itu, belum satu pun yang menyerahkan LHKPN-nya pada KPK.
Tom Lembong Punya Harta Rp101 M, Tak Punya Rumah & Kendaraan
Tom Lembong tercatat terakhir melaporkan harta kekayaan saat menjadi Kepala BKPM.
KPK: Penasihat, Utusan, & Staf Khusus Presiden Wajib Lapor LHKPN
KPK menilai jabatan Penasihat, Utusan Khusus, dan Staf Khusus memenuhi kriteria sebagai pejabat negara.
Menjadi Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Akan Buat LHKPN
Raffi Ahmad wajib membuat LHKPN dan melaporkannya secara berkala karena saat ini dirinya telah menjadi pejabat negara.
Dilantik Jadi Anggota DPD RI, Komeng Punya Kekayaan 15,7 Miliar
Menurut Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Komeng sebanyak Rp15.729.857.704, tanpa utang.
KPK Sebut 99,32 Persen Caleg Terpilih Sudah Menyerahkan LHKPN
Caleg terpilih terancam tidak dilantik jika tidak segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
KPK: 1.437 Caleg Terpilih dan 5 Menteri Belum Lapor LHKPN
KPK mencatat, baru menerima LHKPN sebanyak 19.025 caleg terpilih dari total 20.462 orang caleg terpilih periode 2024-2029.
Reshuffle Kabinet, KPK Imbau Pejabat Baru yang Belum Setor LHKPN
KPK akan menyurati sejumlah pejabat baru yang belum menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Dilantik Jadi Menkumham, Supratman Punya Harta Kekayaan Rp18,4 M
Supratman Andi Agtas tercatat memiliki sejumlah bidang tanah & bangunan yang berada di beberapa wilayah, seperti Palu, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tolitoli.
KPK Imbau Bakal Calon Kepala Daerah Segera Lapor LHKPN
KPK mengimbau bakal calon kepala daerah untuk mulai menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Masih Ada 5.681 Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN ke KPK
KPK mengimbau kepada para caleg terpilih untuk segera melaporkan LHKPN.
KPK Catat 13.493 Caleg Terpilih Sudah Laporkan LHKPN
Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 21 hari sebelum waktu pelantikan yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2024 mendatang.