Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Login
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Lhkpn
Indeks Lhkpn
Hukum
Senin, 16 Des
KPK Amati Harta Dedy Mandarsyah Buntut Viral Penganiayaan Dokter
Nama Dedy belakangan dikaitkan publik menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan sopir keluarganya bernama Fadilah alias Datuk.
Hukum
Senin, 9 Des
Nawawi: Kebenaran LHKPN Memprihatinkan, Ada Indikasi Terima Suap
Nawawi Pomolango menyebut kebenaran isi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih memprihatinkan. Kok bisa?
Hukum
Kamis, 21 Nov
5 Anggota Dewas KPK Terpilih, Kekayaan Sumpeno Paling Banyak
Berdasarkan LHKPN, empat anggota Dewas KPK punya harta kekayaan 5 miliar sampai 13 miliar. Satu orang lagi belum diketahui karena belum lapor.
Hukum
Jumat, 15 Nov
50 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN
Pahala mencatat baru 59 menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang melapor harta kekayaan mereka ke KPK.
Hukum
Rabu, 13 Nov
Nagita Slavina Bisa Terima
Endorse
, tapi Raffi Harus Lapor LHKPN
Raffi Ahmad dan para menteri di Kabinet Merah Putih harus melaporkan LHKPN paling lambat 3 bulan setelah dilantik.
Hukum
Kamis, 31 Okt
KPK: Ada 48 Wajib Lapor LHKPN Baru di Kabinet Merah Putih
Dari 48 wajib lapor LHKPN baru itu, belum satu pun yang menyerahkan LHKPN-nya pada KPK.
Hukum
Rabu, 30 Okt
Tom Lembong Punya Harta Rp101 M, Tak Punya Rumah & Kendaraan
Tom Lembong tercatat terakhir melaporkan harta kekayaan saat menjadi Kepala BKPM.
Politik
Kamis, 24 Okt
KPK: Penasihat, Utusan, & Staf Khusus Presiden Wajib Lapor LHKPN
KPK menilai jabatan Penasihat, Utusan Khusus, dan Staf Khusus memenuhi kriteria sebagai pejabat negara.
Politik
Selasa, 22 Okt
Menjadi Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Akan Buat LHKPN
Raffi Ahmad wajib membuat LHKPN dan melaporkannya secara berkala karena saat ini dirinya telah menjadi pejabat negara.
Politik
Selasa, 1 Okt
Dilantik Jadi Anggota DPD RI, Komeng Punya Kekayaan 15,7 Miliar
Menurut Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Komeng sebanyak Rp15.729.857.704, tanpa utang.
Politik
Selasa, 10 Sept
KPK Sebut 99,32 Persen Caleg Terpilih Sudah Menyerahkan LHKPN
Caleg terpilih terancam tidak dilantik jika tidak segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
Hukum
Rabu, 4 Sept
KPK: 1.437 Caleg Terpilih dan 5 Menteri Belum Lapor LHKPN
KPK mencatat, baru menerima LHKPN sebanyak 19.025 caleg terpilih dari total 20.462 orang caleg terpilih periode 2024-2029.
Politik
Senin, 19 Agt
Reshuffle Kabinet, KPK Imbau Pejabat Baru yang Belum Setor LHKPN
KPK akan menyurati sejumlah pejabat baru yang belum menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Politik
Senin, 19 Agt
Dilantik Jadi Menkumham, Supratman Punya Harta Kekayaan Rp18,4 M
Supratman Andi Agtas tercatat memiliki sejumlah bidang tanah & bangunan yang berada di beberapa wilayah, seperti Palu, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tolitoli.
Hukum
Jumat, 2 Agt
KPK Imbau Bakal Calon Kepala Daerah Segera Lapor LHKPN
KPK mengimbau bakal calon kepala daerah untuk mulai menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Hukum
Jumat, 19 Juli
Masih Ada 5.681 Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN ke KPK
KPK mengimbau kepada para caleg terpilih untuk segera melaporkan LHKPN.
Politik
Jumat, 19 Juli
KPK Catat 13.493 Caleg Terpilih Sudah Laporkan LHKPN
Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 21 hari sebelum waktu pelantikan yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2024 mendatang.
Politik
Jumat, 19 Juli
KPK Minta 3 Wamen yang Baru Dilantik Segera Laporkan LHKPN
Thomas dan Sudaryono yang belum pernah menjadi pejabat publik, memiliki waktu selama 3 bulan untuk memenuhi kewajibannya tersebut.
Politik
Jumat, 12 Juli
KPU Kejar Caleg Terpilih yang Belum Serahkan LHKPN
Semua caleg terpilih baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Anggota DPD, dan DPR RI, wajib menyerahkan LHKPN.
Hukum
Jumat, 31 Mei
Ditunjuk Jadi Ketua Pansel KPK, Yusuf Ateh Punya Harta Rp24,6 M
Laporan kekayaan periodik Yusuf Ateh menunjukkan harta kekayaannya meningkat setiap tahun.
Selanjutnya