tirto.id - Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, meminta maaf secara terbuka buntut kerja sama antara PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) senilai hampir Rp14,7 miliar.
Raffi menegaskan tidak ingin melakukan pembelaan diri atas sorotan publik yang timbul setelah beredarnya nilai kontrak kerja sama antara perusahaannya dengan dua satu kementerian tersebut.
"Dalam video ini tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya menjawab keresahan publik dan melihat kondisi saat ini," kata Raffi, dalam pernyataan resmi di akun instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad, Senin (16/11/2026).
Kemudian, sebagai bentuk pertanggungjawaban, Raffi bersama rekan-rekannya dalam The Dudas Minus One, yakni Ariel Noah, Desta, dan Gading Marten, berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar. Dana ini berasal dari kantong pribadinya serta seluruh honorarium kerja sama dengan KKP yang akan disalurkan untuk membantu warga terdampak bencana.
Sejauh ini, bantuan tersebut difokuskan untuk bantuan warga di Pidie Jaya dan Gayo Lues. Kata Raffi, ke depan dana tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan bentuk bantuan lainnya bagi warga terdampak bencana.
"Ini adalah bentuk dan pelaksanaannya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait," terang Raffi.
Raffi menjelaskan dana bantuan ini sama sekali tidak memotong hak kru, pekerja, maupun UMKM lokal yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Ia juga terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, maupun BPK demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Ia mengungkapkan, pada 2024 dirinya sempat berkonsultasi dengan KPK terkait kelanjutan pekerjaannya menerima endorsement serta kerja sama sebagai pekerja seni, yang kala itu dinyatakan tidak melanggar ketentuan. Kendati demikian, Raffi menyadari jabatan publiknya menuntut pertimbangan etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga.
"Saya menerima ini sebagai pembelajaran yang sangat-sangat berharga. Soal kritikan, saran yang disampaikan dalam bentuk apa pun adalah bagian dari demokrasi yang menjadi identitas untuk negara tercinta kita," tutup Raffi.
Sebagai informasi, sorotan publik mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 merilis temuan terkait pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, dengan nilai total mencapai Rp14,7 miliar.
Kontrak tersebut mencakup lima paket pengadaan di Kemendikbudristek pada 2024 serta tiga paket di KKP pada 2025–2026 senilai Rp10,8 miliar. Belanja anggaran negara untuk penayangan konten media sosial dan kehadiran acara tersebut menuai kritik tajam publik karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta memicu dugaan konflik kepentingan.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id





































