Masuk tirto.id
tirto.id - PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) buka suara menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melibatkan anak usahanya, PT RANS Animasi Indonesia.
Dalam keterangan resminya pada Selasa (10/11/2026), Corporate Secretary PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, Chintami M. Sihombing, menyatakan bahwa seluruh kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur.
"Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat," tulis Chintami dalam keterangan resminya.
Ia menyebut, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi terkait dalam setiap proses pengadaan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.
Chintami juga menjelaskan tujuan kerja sama RANS dengan kedua kementerian tersebut. Bersama Kementerian Kebudayaan, RANS mengklaim mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten menarik dan interaktif untuk meningkatkan kunjungan masyarakat.
Sementara itu, kerja sama dengan KKP dilakukan melalui produksi dan penyebarluasan konten edukasi mengenai pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan.
"RANS bekerja sama dengan The Dudas-1, mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao hingga fasilitas pendukung nelayan (seperti cold storage dan pabrik es) di Cemaga Utara, Natuna," tulis Chintami.
Penggunaan Dana Kontrak Rp14,6 M oleh RANS
Terkait nilai kontrak yang mencapai Rp14.696.955.002, Chintami menyatakan bahwa harga kerja sama mengacu pada commercial rate card yang digunakan RANS untuk klien lainnya. Penentuan harga, kata dia, mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, kompleksitas pelaksanaan, serta keluaran pekerjaan yang disepakati.
"Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, serta berbagai aktivitas promosi lainnya," tulisnya.
Ia merinci, nilai kerja sama tersebut terdiri dari empat kampanye, yakni satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10.796.955.000.
Menurut Chintami, keempat kampanye tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 output. Rinciannya, lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output berasal dari kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.
"Lebih lanjut, saat seluruh kewajiban RANS diserahkan kepada klien, seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 52.6 juta views secara kumulatif di kanal digital. Capaian ini mencerminkan kemampuan RANS dan anak usahanya dalam menghasilkan berbagai konten yang diminati masyarakat dan mendapatkan views dan perhatian yang tinggi," tulis Chintami.
Penjelasan Terkait Dugaan Konflik Kepentingan Raffi Ahmad
Selain menjelaskan nilai dan ruang lingkup kerja sama, RANS turut memberikan klarifikasi mengenai potensi konflik kepentingan yang disoroti publik. Hal ini berkaitan dengan Raffi Ahmad yang merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
"Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konfik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden," tulis Chintami.
RANS menyatakan perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, baik swasta maupun lembaga pemerintah. Perusahaan juga menyebut telah memiliki anak usaha dan kekayaan intelektual (intellectual property/IP), termasuk The Dudas-1, sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
"Sebagai ilustrasi, the Dudas-1 telah membuat kurang lebih 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh the Dudas -1 untuk campaign Bersama dengan KKP," tulis Chintami.
Editor: Ilham Choirul Anwar
