Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons laporan dan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh (influencer) di dua kementerian selama periode 2024–2026 dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sebagaimana dilansir Antara.
Selain itu, Budi menyampaikan, lembaga antirasuah perlu mengkaji secara mendalam apakah substansi temuan tersebut berada di bawah yurisdiksi kewenangan penegakan hukum KPK atau instansi lainnya.
"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," katanya.
Menanggapi potensi adanya konflik kepentingan dalam kontrak pengadaan jasa tersebut, KPK menyarankan agar instansi kementerian terkait melakukan audit dan evaluasi internal secara komprehensif terlebih dahulu.
"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," ujar Budi.
Sebelumnya, ICW mempublikasikan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024, serta tiga paket pengadaan serupa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama rentang 2025–2026.
Seluruh paket bernilai total Rp14,7 miliar tersebut dikontrakkan melalui PT Rans Animasi Indonesia.
Bentuk kontrak pengadaan jasa mencakup penayangan konten promosi di platform media sosial Instagram, TikTok, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sejumlah perhelatan acara kementerian.
ICW menduga pengadaan jasa tersebut mengarah pada praktik penunjukan satu penyedia tunggal yang berpotensi menutup ruang kompetisi bagi pelaku usaha sejenis, sekaligus memicu konflik kepentingan mengingat status Raffi Ahmad sebagai pejabat publik.
Tanggapan Resmi Pihak RANS Entertainment
Menanggapi sorotan publik tersebut, manajemen PT RANS Entertainment Indonesia Tbk dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026 menegaskan seluruh kerja sama komersial antara perusahaan dan instansi pemerintah dijalankan secara profesional serta sesuai prosedur baku, seperti melalui laman Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat diakses terbuka oleh publik.
Dalam setiap proses pengadaan, manajemen RANS menyatakan selalu mematuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan komersial dari instansi terkait, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, manajemen menjelaskan bahwa nilai kontrak Rp14,7 miliar mengacu pada standar tarif komersial (commercial rate card) yang lazim diterapkan kepada klien korporasi. Nilai tersebut bukan semata biaya publikasi digital, melainkan mencakup ongkos produksi konten, biaya perjalanan, logistik, honorarium kehadiran influencer dalam acara, serta rangkaian aktivitas promosi terintegrasi lainnya.
Terkait potensi konflik kepentingan mengingat Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden sekaligus pemegang saham mayoritas, manajemen menyatakan memahami sepenuhnya atensi publik.
Corporate Secretary PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, Chintami M. Sihombing, dalam keterangan resminya pada Selasa (10/11/2026), menegaskan seluruh lini bisnis perseroan beroperasi berlandaskan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
"Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat," tulis Chintami dalam keterangan resminya.
Editor: Mochammad Fajar Nur
