Menuju konten utama

98 Truk Sound Horeg Kepung Pemkab Jember, Tolak Larangan Total

Demo sound horeg di Pemkab Jember diikuti ribuan warga dan 98 truk. JSSC siap diatur asalkan usaha mereka tidak dimatikan lewat larangan mutlak.

98 Truk Sound Horeg Kepung Pemkab Jember, Tolak Larangan Total
Ribuan masyarakat dan komunitas pecinta sound system yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (16/11/2026). (Sumber: Jember Yang Itu)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ribuan massa yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dengan membawa 98 truk perangkat sound system, Senin (16/11/2026).

Aksi unjuk rasa ini menolak wacana pelarangan total penggunaan sound horeg dan kegiatan karnaval di wilayah tersebut.

Berdasar pantauan Jember Yang Itu, aksi yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.05 WIB tersebut diikuti sekitar 3.000 orang. Massa juga membawa kurang lebih 98 truk yang dilengkapi perangkat sound system ke kawasan Jalan Sudarman, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur.

Dalam aksinya, massa meminta agar tidak ada kebijakan yang melarang secara mutlak penggunaan sound system. Selain itu, massa mendesak Pemkab Jember membuka ruang dialog dengan komunitas, pengusaha, dan masyarakat pengguna jasa sound system.

Siap Diatur, Asal Usaha Tidak Dimatikan

Aksi Unjuk Rasa JSSC di Pemkab Jember

Ribuan masyarakat dan komunitas pecinta sound system yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (16/11/2026). (Sumber: Jember Yang Itu)

Koordinator Lapangan sekaligus Ketua JSSC, Arif Sugiartani, menegaskan komunitasnya tidak keberatan apabila pemerintah hendak membuat aturan.

Namun, dia meminta agar regulasi tersebut tidak berujung pada pelarangan total yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha para pelaku sound system.

"Kami dari komunitas sound system di Kabupaten Jember sejak awal menyampaikan bahwa kami siap diatur. Namun, kami tidak mau jika dilakukan pelarangan secara total, atau ada pihak-pihak yang mengusulkan pelarangan yang pada intinya membunuh usaha kami," kata Arif saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di sela aksi.

Menurutnya, persoalan yang muncul dalam kegiatan hiburan masyarakat perlu dilihat secara proporsional. Sebab, penyedia jasa sound system tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan seluruh aktivitas yang berlangsung dalam sebuah acara.

"Kalau ada usulan yang masuk akal, kami siap menerima. Pada dasarnya, sound system hanya penyedia jasa. Terkait dancer, minuman keras, dan kegiatan lainnya, itu berada di luar tanggung jawab kami karena sejak awal kami disewa untuk menyediakan perangkat sound system dan perlengkapan lainnya," jelasnya.

Arif juga menyebut, keberadaan usaha sound system berkaitan dengan mata pencaharian sejumlah masyarakat. Selain pemilik usaha penyewaan perangkat, terdapat pekerja dan pelaku UMKM yang ikut mendapatkan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Oleh sebab itu, JSSC meminta aturan nantinya disusun melalui kesepakatan bersama. Beberapa hal yang perlu dibahas meliputi batasan jam operasional, lokasi penyelenggaraan, hingga standar tingkat kebisingan atau desibel yang diperbolehkan.

Mediasi dan Ancaman Massa 10 Kali Lipat

Aksi Unjuk Rasa JSSC di Pemkab Jember

Ribuan masyarakat dan komunitas pecinta sound system yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (16/11/2026). (Sumber: Jember Yang Itu)

Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan Pemkab Jember, DPRD Jember, dan Polres Jember menemui massa untuk menerima aspirasi. Di antaranya Ketua DPRD Jember Achmad Halim, Asisten Administrasi Umum Setda Jember Imam Sudarmaji, Ketua Komisi A DPRD Jember Budi Wicaksono, Kepala Disparbud Jember Regar Jeane Dealen Nangka, serta Kabag Ops Polres Jember Kompol Istono.

Dari pertemuan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan rapat mediasi yang dilakukan ke Aula Kantor Pemkab Jember.

Arif menyampaikan, dari hasil komunikasi dengan perwakilan pemerintah dan unsur terkait, terdapat kesepahaman bahwa penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat tidak akan dilarang secara menyeluruh.

"Hasilnya hari ini, Pemkab, Polres, maupun DPRD menyampaikan bahwa tidak ada pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat itu banyak, mulai pengajian, salawatan, karnaval, dan lainnya," ungkapnya.

Selain itu, JSSC menyebut pemerintah berkomitmen mengundang komunitas dan pihak terkait untuk duduk bersama membahas regulasi. Pertemuan tersebut ditargetkan terlaksana paling lambat dua minggu setelah aksi berlangsung.

"Yang kedua, maksimal dua minggu dari hari ini kami akan diajak duduk bersama dengan Pak Bupati, Polres, dan semua pihak terkait untuk merumuskan aturan ke depan," katanya.

Arif mengingatkan, komunitasnya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila komitmen pertemuan tersebut tidak direalisasikan.

"Kalau dalam waktu maksimal dua minggu seperti yang dijanjikan tidak segera ada undangan untuk duduk bersama, kami akan mengerahkan massa sepuluh kali lipat dari hari ini. Kami hari ini membatasi diri karena ini aksi pertama. Kalau hasilnya baik, persoalan selesai. Namun, kalau janji itu tidak ditepati, kami siap membawa massa lebih besar," tegasnya.

Pemkab Pastikan Tidak Ada Pelarangan Total

Aksi Unjuk Rasa JSSC di Pemkab Jember

Ribuan masyarakat dan komunitas pecinta sound system yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (16/11/2026). (Sumber: Jember Yang Itu)

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkab Jember, Imam Sudarmaji, mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan komunitas JSSC.

Menurutnya, pemerintah daerah membuka ruang pembahasan bersama untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

"Pemkab sangat mengapresiasi teman-teman JSSC. Ini akan menjadi tindak lanjut melalui pertemuan atau diskusi bersama sejumlah stakeholder yang berkompeten, baik dari pihak JSSC maupun MUI. Nantinya, mereka akan kami undang untuk berdiskusi bersama dan memberikan solusi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Jember," ujar Imam.

Dia menegaskan, pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak mengarahkan kebijakan pada pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap perlu dibahas dalam kerangka aturan mengenai ketertiban dan keamanan.

"Intinya, Pemerintah Kabupaten bersama Forkopimda tidak akan melarang penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat. Nantinya, hal ini akan diatur dalam peraturan daerah. Kami juga membuka diri terhadap masukan untuk penyempurnaan Raperda yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan," jelasnya.

Imam yang juga mewakili Bupati Jember Muhammad Fawait karena berhalangan hadir. Ia menambahkan, hasil penyampaian aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Bupati Jember Muhammad Fawait untuk ditindaklanjuti.

Pemkab juga menargetkan pembahasan bersama dapat dilakukan paling lambat dua minggu.

"Kami akan menyampaikan hasil aspirasi dan kesepakatan ini kepada Gus Bupati selaku pemangku kebijakan agar segera dilakukan pembahasan. Maksimal dua minggu sudah ada solusi-solusi yang bisa didiskusikan dalam forum bersama," imbuhnya.

DPRD Soroti Kapasitas Subwoofer dan Jam Operasional

Aksi Unjuk Rasa JSSC di Pemkab Jember

Ribuan masyarakat dan komunitas pecinta sound system yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (16/11/2026). (Sumber: Jember Yang Itu)

Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono atau yang akrab disapa Budi Pink, menyebut kegiatan hiburan masyarakat seperti karnaval tidak mungkin dihapus begitu saja.

Menurutnya, jalan tengah perlu dicari agar kegiatan tersebut tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan warga sekitar.

"Kita tidak mungkin menghapus hiburan seperti ini. Paling tidak semuanya harus mau diatur. Tidak mungkin semua orang senang, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Karena itu, harus ada pengaturan yang bisa mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak," kata Budi.

Dia menilai pengaturan penggunaan sound system perlu membahas kapasitas perangkat, termasuk jumlah subwoofer, serta waktu pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, pelaksanaan karnaval juga perlu memperhatikan jam mulai dan batas waktu berakhir agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

"Pengaturan mengenai desibel [batas frekuensi suara], memang tidak mudah. Karena itu, perlu dibahas kapasitas sound system, termasuk jumlah subwoofer yang digunakan. Untuk kegiatan karnaval, waktu pelaksanaannya juga perlu diperhatikan. Jangan sampai berlangsung hingga pagi. Paling tidak ada batasan jam mulai dan selesai, sehingga masyarakat yang membutuhkan istirahat juga tetap terakomodasi," ujarnya.

Budi menambahkan, pembahasan lanjutan rencananya melibatkan komunitas sound system dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui forum yang difasilitasi DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Aksi JSSC tersebut menjadi salah satu bentuk respons komunitas terhadap berkembangnya isu pembatasan sound horeg dan karnaval di Jember.

Massa berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ketertiban dan kenyamanan lingkungan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha serta kegiatan sosial dan budaya masyarakat.

Dengan adanya rencana dialog dalam dua minggu ke depan, penyusunan aturan diharapkan dapat melibatkan seluruh pihak sehingga penggunaan sound system tetap bisa berlangsung dengan batasan yang disepakati bersama.

==================

Jember Yang Itu adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.

Baca juga artikel terkait SOUND HOREG atau tulisan lainnya dari Jember Yang Itu

tirto.id - Flash News
Kontributor: Jember Yang Itu
Penulis: Jember Yang Itu
Editor: Siti Fatimah