Ekonomi yang Berpusar di antara Dentum Karnaval Sound Horeg

tirto.id - Sabtu (30/8/2025) sore, Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, diliputi suasana meriah. Karnaval sound horeg menabur binar dan tawa cerah di wajah warga desa yang dikelilingi hamparan perkebunan tebu itu. Panas terik pun tak menghalangi penonton dari luar desa berdatangan.

Namun, Subkan berbeda dari penonton yang lain. Dia datang ke Wonorejo Trisulo dengan motor bak dengan etalase penuh bakpau aneka isian. Dia setidaknya mesti menempuh jarak 20-an kilometer dari rumahnya di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar untuk sampai di titik karnaval Desa Wonorejo Trisulo.

Sebelum sampai di titik rute karnaval, seperti halnya yang lain, dia diminta membayar “dana partisipasi” oleh panitia. Usai mengulurkan uang Rp15 ribu, panitia mempersilakannya masuk. Tak seperti penonton biasa yang wajib memarkir kendaraannya di kantong-kantong parkir yang telah ditetapkan, Subkan diperbolehkan membawa masuk motor baknya.

Hanya saja, dia diharuskan mencari tempat jualan yang tak mengganggu jalannya peserta karnaval.

Hari sudah cukup sore ketika Subkan mulai membuka dagangannya. Ditingkahi dentuman musik dari sound horeg yang lewat, lelaki paruh baya ini menyiapkan kompor dan tungkunya untuk menghangatkan bakpau. Air mukanya tampak sumringah ketika beberapa remaja datang silih berganti membeli bakpau hangatnya.

Sehari-hari, Subkan juga berjualan bakpau secara keliling di sekitar tempat tinggalnya. Namun, dia pasti menyempatkan menyambangi acara sound horeg—baik karnaval maupun cek sound—bila dapat informasi.

“Biasanya saya dapat info dari teman-teman sesama pedagang. Sudah tua begini enggak bisa pakai HP saya, Mas,” tuturnya lagi.

Menurut Subkan, tarikan uang masuk di Wonorejo Trisulo ini terbilang cukup murah karena tidak ada pembedaan untuk penonton biasa dan pedagang. Sepanjang pengalamannya, tarikan uang masuk ke acara sound horeg memang bervariasi. Pernah juga dia dimintai uang Rp50 ribu oleh panitia sebuah acara sound horeg.

Dia sebenarnya tak terlalu mempersoalkan besaran "dana partisipasi" acara asalkan masih dalam batas wajar. Yang menurutnya memberatkan adalah bila panitia menarik uang lebih dari sekali, yakni di pintu masuk dan di dalam tempat acara.

“Ada juga yang memperhitungkan luas tempat jualannya. Yang seperti itu bisa kena sampai Rp300 ribu. Tapi, ada juga yang tidak perlu bayar sama sekali,” kata Subkan.

Sementara itu, di sudut lain rute karnaval Wonorejo Trisulo ini, Mekar membuka stand dan berjualan mi instan, sosis bakar, dan aneka minuman. Jika Subkan baru datang di Sabtu sore itu, Mekar sudah membuka stand sejak Jumat (29/8/2025) saat acara cek sound.

Beda dari Subkan yang pedagang keliling, panitia menarik dana partisipasi sebesar Rp100 ribu dari Mekar.

“Kata panitia, yang Rp50 ribu buat pemilik rumah yang halamannya saya tempati untuk stand jualan,” tutur warga Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, itu kepada Tirto.

Senada dengan Subkan, besaran tarif untuk pedagang bisa berbeda di tiap acara sound horeg. Yang gratis pun ada. Menurut Mekar, tarif di Wonorejo Trisulo ini pun cukup wajar.

“Karena, kami dipersilakan mengambil air dan listrik dari yang punya rumah juga,” katanya.

Subkan dan Mekar hanyalah sebagian kecil orang yang mencoba mencari peruntungan di antara gelegar suara sound horeg. Di sela-sela kerumunan penonton acara sound horeg, sangatlah lazim ditemui Subkan dan Mekar lain menawarkan sosis, air mineral, es aneka rasa, cilok pentol, sempol ayam, bahkan mainan anak hingga sekadar alas duduk berbahan plastik.

Denyut ekonomi sound horeg juga turut menghidupi persewaan genset, orang-orang sound system itu sendiri, hingga usaha sablon kaus dan stiker. Hal itu pun diamini oleh ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

Menurutnya, aktivitas sound horeg tidak bisa dipandang semata sebagai gangguan, melainkan juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi rakyat informal. Denyut perputaran uang di acara-acara sound horeg adalah nyata, meski riset formal yang menghitungnya belum tersedia.

“Sound horeg adalah realitas sosial-ekonomi yang sudah hidup. Di Jawa Timur, ia bukan sekadar hiburan, tetapi denyut konsumsi mikro yang membantu banyak pelaku ekonomi kecil,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (10/9/2025).

Kolam-Kolam Ekonomi di Acara Sound Horeg

Untuk lebih memahami fenomena subkultur sound horeg di Jawa Timur, Tirto mendatangi tiga acara karnaval sound horeg di Kabupaten Kediri, yakni di Kecamatan Plosoklaten, Ngadiluwih, dan Semen.

Semuanya diadakan pada Agustus. Di Bulan Kemerdekaan ini, acara sound horeg bisa sangat padat. Dalam satu hari, setidaknya empat atau lima desa mengadakan acara sound horeg secara bersamaan.

Seiring dengan liputan lapangan itu, Tirto bekerja sama dengan platform survei Jakpat untuk menggambarkan persepsi masyarakat Jawa Timur sendiri terhadap fenomena sound horeg. Jajak pendapat tersebut dilakukan terhadap 1.250 responden warga Jawa Timur pada 29 Agustus hingga 2 September 2025.

Hasil survei menunjukkan bahwa responden umumnya sudah cukup familier dengan acara sound horeg. Sebanyak 49,92 persen responden menyatakan pernah mengikuti langsung acara karnaval sound horeg atau acara cek sound, sedangkan 46,08 persen lainnya mengaku belum pernah hadir tapi sudah tahu tentang fenomena ini.

Hanya 4 persen responden yang benar-benar asing dengan istilah sound horeg dan acaranya.

Dari kelompok yang pernah mengikutinya, mayoritas (79,17 persen) mengaku hanya mengikuti acara tersebut 1–2 kali dalam tiga bulan terakhir. Sebagian lainnya mengikuti 2–4 kali (12,5 persen) dan hanya 4,97 persen yang datang lebih dari 6 kali dalam kurun waktu tiga bulan.

Popularitas dan familieritas sound horeg adalah salah satu faktor yang menyedot ribuan massa untuk menyaksikannya. Setiap mereka hampir pasti akan merogoh koceknya di acara tersebut. Demikianlah sehingga para pedagang pun turut berkerumun mencari nafkah di acara-acara sound horeg.

Survei Tirto dan Jakpat mendapati mayoritas responden yang pernah datang langsung di acara sound horeg setidaknya menghabiskan duit antara Rp10 ribu hingga Rp50 ribu. Jika dirinci, 41,51 persen responden menghabiskan duit antara Rp10 ribu-Rp20 ribu dan 32,53 persennya merogoh kocek antara Rp20 ribu-Rp50 ribu.

Lainnya, 12,02 persen menghabiskan uang antara Rp50 ribu-Rp80 ribu. Sisanya, 13,94 persen menggelontorkan lebih dari Rp80 ribu.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa responden penonton acara sound horeg mengeluarkan uangnya paling banyak untuk membeli jajanan (83,81 persen). Alokasi populer lainnya adalah untuk bayar parkir (58,49 persen), bayar tiket masuk lokasi (28,21 persen), dan sewa/beli alas duduk (15,54 persen).

Meski paling kecil frekuensinya, responden juga menyediakan uang untuk menyawer penari peserta karnaval sound horeg (8,81 persen).

Hasil survei tersebut setidaknya turut tergambar dari pengakuan Subkan. Dia mengaku pasti akan menyempatkan diri mendatangi acara sound horeg yang bisa dijangkaunya untuk meraup cuan lebih banyak dari para penonton yang jajan.

“Daripada sehari-hari, jualan di karnaval memang lebih untung soalnya orang-orang banyak ngumpul,” kata Subkan kepada Tirto, Sabtu (30/8/2025).

Interaksi antara panitia, warga desa, dan vendor sound horeg juga menciptakan pusaran uang tersendiri. Panitia acara sound horeg biasa memungut uang parkir dari penonton, menyewakan tempat untuk stand pedagang, mengutip uang pendaftaran peserta komunitas, dan iuran warga.

Sukarti, salah seorang warga Desa Wonorejo Trisulo, menceritakan bahwa panitia karnaval mangutip Rp15 ribu dari setiap warga untuk persiapan karnaval tahun ini. Iuran itu ditarik sejak Juni hingga Agustus.

“Seluruh warga diminta segitu, ditarik oleh masing-masing Ketua RT,” ujar Sukarti saat ditemui Tirto.

Besaran iuran diterapkan lebih besar untuk mereka yang terlibat sebagai peserta karnaval. Meski demikian, Sukarti mengaku iuran itu bersifat sukarela. Bila warga merasa tak mampu, tidak ada paksaan untuk membayar iuran tersebut.

Cerita Sukarti terkonfirmasi dalam perbincangan Tirto dengan Samiadi, anggota panitia karnaval sound horeg Wonorejo Trisulo. Samiadi menjelaskan bahwa sumber pemasukan panitia karnaval adalah iuran warga, tiket parkir, tiket stand pedagang, dan biaya pendaftaran peserta karnaval.

Setiap kelompok pemuda yang jadi peserta karnaval, kata Samiadi, diwajibkan membayar Rp500 ribu sebagai biaya pendaftaran. Tiket parkir karnaval dipatok Rp15 ribu, sementara pedagang yang mendirikan stand dikutip Rp50 ribu.

Lebih detail, dia menjelaskan bahwa dana yang terkumpul pertama kali akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan operasional panitia dan karnaval. Sementara itu, uang pendaftaran peserta akan digunakan sebagai talangan bila ada kerusakan yang timbul selama karnaval.

“Kalau ada kerusakan karena sound horeg, panitia yang akan menangani,” kata Samiadi.

Meski demikian, Samiadi juga mengatakan bahwa panitia juga berjanji bila dana yang terkumpul melebihi target, panitia akan mengembalikan uang pendaftaran ke peserta.

“Kalau ada sisa dana atau keuntungan nanti akan dimusyawarahkan lagi mau digunakan buat apa,” kata Samiadi.

Pola pengumpulan dan pengelolaan dana serupa juga ditemui Tirto di Desa Puhrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Yang berbeda, panitia karnaval sound horeg di desa itu tidak mematok besaran tertentu untuk iuran warga.

“Tiap RT di sini beda-beda. Ada yang Rp200 ribu per rumah, ada juga yang seikhlasnya, ada yang Rp30 ribu. Kebetulan RT tempat saya tinggal itu seikhlasnya,” aku Yasin, warga Desa Puhrubuh, saat ditemui Tirto di sela karnaval sound horeg, Minggu (31/8/2025).

Yang serupa dengan pola di Wonorejo Trisulo adalah nilai iuran kelompok pemuda peserta karnaval yang ditetapkan lebih besar. Alasannya pun sama: untuk berjaga-jaga bila ada kerusakan yang ditimbulkan oleh sound horeg.

Di luar dari dana yang berpusar di kepanitiaan acara sound horeg, interaksi antara komunitas pemuda peserta karnaval dan vendor sound adalah kolam uang tersendiri. Nominal transaksi yang dihasilkan pun tak bisa disepelekan karena melibatkan uang puluhan juta rupiah.

Di Puhrubuh, Tirto juga bertemu dengan Nanda. Pemuda asal Desa Sukoanyar, Kecamatan Semen, itu menuturkan bahwa desanya juga akan menggelar karnaval sound horeg pada akhir September.

“Tanggal 28 September nanti, Mas. Sampai tutup jalan nanti, yang ikut 32 sound,” kata Nanda pada Tirto.

Nanda yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu menyebut bahwa setiap pemuda yang tergabung dalam satu komunitas peserta karnaval membayar iuran sebesar Rp450 ribu. Itu baru untuk sewa sound system saja, katanya, belum termasuk urunan untuk logistik, dekorasi, dan seragam komunitas.

Menurutnya, biaya untuk keperluan lain itu bisa dicicil sambil jalan mempersiapkan acara. Ketika ditanya mengapa iuran peserta lebih tinggi dari warga yang lain, Nanda menjawab karena harga sewa paket sound horeg beserta truk pengangkut dan krunya bisa mencapai puluhan juta.

“Biasanya biaya untuk nyewa sound [paling murah] sekitar Rp15,5 juta. Itu sound delapan subwoofer,” ujar Nanda.

Nanda menyebut pemuda-pemuda di desanya memang sangat antusias pada karnaval sound horeg. Mereka pun berani mendatangkan vendor-vendor sound yang namanya sudah sangat misuwur di Jawa Timur.

Sebutlah di antaranya Brewok Audio, Berkah Sholawat, dan Cahaya Audio. Mendatangkan vendor sound besar seperti itu bukanlah perkara mudah. Selain jadwal mereka yang sudah pasti padat, harga sewanya pun jauh lebih mahal dari vendor biasa.

Di Wonorejo Trisulo pun demikian. Samiadi menyebut seorang pemuda itu bisa ditarik urunan hingga Rp1 juta, tergantung seberapa mahal harga sewa sound yang mereka pakai. Di karnaval kali ini, kata Samiadi, sound paling murah yang ikut disewa dengan mahar Rp17,5 juta.

“Yang lebih besar dan terkenal malah bisa sampai Rp20 juta atau Rp30 juta,” kata Samiadi.

Mengelola Potensi Ekonomi dan Meminimalisasi Gangguan

Mengapa para pemuda atau warga perdesaan itu bisa demikian berani merogoh kocek amat dalam untuk karnaval sound horeg?

Dalam amatan Dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Arief Sudrajat, acara sound horeg kini telah jadi ajang ritual simbolik status sosial. Cerita-cerita yang terkuak dari para narasumber Tirto menandakan bahwa karnaval sound horeg bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga ajang untuk menunjukkan kemampuan ekonomi dan jaringan sosial.

Dalam masyarakat komunal, kata Arief, memperlihatkan kemampuan merayakan sesuatu adalah bagian dari pengakuan sosial. Iuran untuk acara sound horeg pun berfungsi bukan sekadar penggalangan dana, tetapi juga sebagai tanda perasaan memiliki (sense of belonging) terhadap komunitas.

“Iuran sound horeg dapat dibaca sebagai bentuk komitmen sosial simbolik, bukan transaksi ekonomi semata. Bagi sebagian warga, iuran sound horeg bukan beban, tapi kebanggaan. Mereka merasa acara tersebut adalah cerminan dari identitas kampung, wajah kolektif warga, dan kebersamaan sosial,” terang Arief melalui aplikasi perpesanan, dikutip Selasa (9/9/2025).

Perkara iuran warga atau besarnya duit untuk menyewa sound horeg ini di sisi lain juga merupakan salah satu pemantik kontroversi. Pasalnya, tidak semua warga tentu sepakat dengan acara sound horeg dan kerena itu ia sebenarnya tidak berkenan ikut iuran.

Mereka kemudian dikhawatirkan mengalami cibiran, pengucilan, atau bahkan intimidasi. Menurut Arief, risiko itu nyata di masyarakat perdesaan yang cenderung mengedepankan kolektivitas. Sebagian mungkin berani untuk bersikap, tapi sebagian lain bisa juga memilih untuk tetap membayar demi menjaga harmoni sosial.

"Ini menunjukkan adanya tekanan sosial implisit yang bekerja dalam struktur masyarakat komunal. Sosiolog Erving Goffman menyebut ini sebagai pengelolaan kesan sosial (impression management). Warga ingin tetap terlihat sebagai bagian dari komunitas yang peduli. Bahkan jika secara pribadi tidak menikmati sound horeg, mereka tetap iuran agar tidak dianggap pelit, tidak menghargai warga, atau tidak 'nasionalis kampung'," terang Arief.

Kiwari, stigma negatif juga kerap dialamatkan pada subkultur sound horeg lantaran sebagaian orang menganggapnya sebagai sumber polusi suara dan bahkan bisa merusak kesehatan. Lagi-lagi, kita tak bisa memungkiri bahwa hal-hal negatif itu memang nyata.

Dokter yang juga pakar global health security dari Griffith University, dr. Dicky Budiman, menjelaskan bahwa paparan suara dengan intensitas sangat tinggi memang dapat berdampak yang sangat serius terhadap kesehatan. Paparan pada tingkat 130 desibel atau lebih dapat menimbulkan kerusakan hanya dalam hitungan detik atau menit.

“Selain itu, dampak suara ekstrem terhadap tubuh manusia itu bisa berupa kerusakan organ pendengaran tentu yang terutama dan pertama, yaitu disebut dengan trauma akustik. Ini yang menyebabkan perforasi gendang telinga atau pecah gendang telinga dan kerusakan sel rambut di koklea atau organ pendengaran yang berujung pada gangguan pendengaran permanen atau tinnitus,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (5/8/2025).

Sebelumnya, 50 pondok pesantren di Pasuruan juga mengeluarkan fatwa haram terhadap kreasi kesenian lokal tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur juga telah mengharamkan penggunaan sound horeg yang dapat membahayakan kesehatan, merusak fasilitas umum, atau barang milik orang lain.

Meski demikian, Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta menilai perkara sound horeg ini tidak dapat disederhanakan menjadi dikotomi “boleh” atau “tidak boleh”.

Menurutnya, dalam perspektif sosial dan ekonomi, yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana manfaat ekonomi lokal dapat tetap berjalan sambil menekan dampak sosial melalui kebijakan teknis yang terukur dan dapat diawasi.

Achmad mengandaikan sound horeg seperti kompor sate di pasar malam. Api besar menarik pembeli, aromanya menular, pedagang lain ikut kecipratan rezeki. Namun, api yang tak diatur dapat membuat asap terlalu pekat, bahkan berbahaya.

“Namun, solusinya bukan mematikan pasar malam, melainkan mengatur ukuran api, jarak antar gerobak, jam operasional, serta menyediakan alat pemadam. Dengan cara pikir ini, dentum sound horeg ‘dijinakkan’, ekonomi tetap menyala, hak publik atas ketenangan tetap terjaga,” sambungnya.

Oleh karena itu, Achmad menyarankan pihak berwenang memakai pendekatan yang lebih sistemik dalam menghadapi polemik sound horeg. Di antaranya adalah melalui penataan kebijakan cerdas (smart regulation), bukan pelarangan menyeluruh.

Alih-alih membatasi total sound horeg, pendekatan teknis seperti penetapan batas intensitas suara, pengaturan waktu dan rute, serta kewajiban perizinan dinilainya lebih rasional dan terukur.

Hal senada juga dituturkan peneliti ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jaya Darmawan. Menurut Jaya, permasalahan sound horeg perlu dianalisis secara menyeluruh dengan pendekatan cost-benefit analysis yang holistik. Dia menjelaskan analisis ini tidak hanya mencakup keuntungan dan kerugian ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap seluruh pemangku kepentingan.

“Mulai dari pelaku usaha, masyarakat—baik yang pro maupun kontra—hingga pemerintah sebagai regulator sekaligus penerima potensi manfaat fiskal apabila aktivitas ini dikenai pajak. Termasuk aspek dari lingkungan dan aspek dari sisi kesehatan bagi setiap stakeholder tadi,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Rabu (10/9/2025).

Menurut Jaya, sound horeg juga punya sisi positifsebagai bentuk hiburan rakyat yang egaliter. Namun, Jaya mengingatkan bahwa dampak eksternal negatif dari sound horeg kerap diabaikan dalam perhitungan ekonomi.

“Misalkan, ternyata dari surveinya Tirto juga ada warga yang keberatan dengan sound horeg ini dan 35 persen lebih melakukan protes. Ini berarti secara sosial ada biaya sosial atau biaya konflik sosial yang terjadi. Itu tak pernah dihitung, berapa persen warga merasa dirugikan, tapi tidak digubris,” ujarnya.

Atas dasar sejumlah pertimbangan itu, Jaya menyimpulkan bahwa sound horeg tidak bisa dibiarkan berlangsung tanpa regulasi. Dia menyarankan agar praktik ini diatur sedemikian rupa, setidaknya setara dengan regulasi yang berlaku untuk konser musik, sambil tetap memperhatikan perbedaan karakteristik teknisnya.