Bukan Dicabut, Hak Cipta Sound Horeg Memang Tak Pernah Ada

tirto.id - Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, memastikan bahwa Kementerian Hukum tidak pernah menerbitkan sertifikat hak cipta sound horeg. Dia menegaskan bahwa polemik ini bukan persoalan tentang pencabutan izin, melainkan pengajuan yang memang ditolak sejak awal.

"Sound horeg bukan soal dicabut atau tidak. Itu pernah mau mengajukan hak cipta di Kementerian Hukum lewat Kanwil Jawa Timur. Tapi tidak diproses," tegas Supratman di temui di Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Bali pada Rabu (7/10/2026).

Supratman menjelaskan, pengajuan sound horeg tidak berujung pada penerbitan hak cipta. Sehingga disimpulkan, status hak cipta sound horeg benar-benar tidak sampai pada penerbitan sertifikat dari Kementerian Hukum RI.

"Enggak, karena memang tidak jadi. Hak ciptanya nggak pernah diterbitkan," tegasnya.

Kementerian Hukum menyebutkan, aspek kreativitas sound horeg dapat dibedakan dari dampak penggunaannya di tengah masyarakat. Dalam hal ini, perlindungan sound horeg tidak dibenarkan penggunaannya karena mengganggu ketertiban atau merugikan masyarakat.

Terkait Hak Cipta

Supratman menjelaskan, Kementerian Hukum berupaya mendorong adanya aturan main dan sistem bersama. Tidak saja di dalam negeri, tapi juga secara global.

“Agar royalti hak cipta yang semakin cepat mengalir melintasi batas negara, ini dapat dicatat, dihitung, dan dibagikan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil," jelasnya.

Supratman melanjutkan, persoalan royalti lintas negara tidak semata-mata berkaitan dengan aturan hak cipta. Koordinasi antar lembaga dan keterhubungan sistem informasi juga menjadi pembahasan bersama.

Supratman bilang, Indonesia mendorong adanya dialog internasional yang berlangsung selama tiga hari kedepan untuk mempertemukan pengalaman dan praktiknya dari berbagai negara tanpa melupakan hukum internasional masing-masing.

"Forum ini menjadi ruang, untuk membangun pemahaman bersama dan menjajaki kerja sama praktis. Tujuannya, memastikan pencipta dan pemegang hak dapat memperoleh manfaat ekonomi secara lebih adil dari pemanfaatan karya di lingkungan digital," tegas Supratman.