tirto.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan upaya hukum banding atas vonis majelis hakim terhadap mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto.
Dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan nikel tersebut, Hery sebelumnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun serta denda sebesar Rp3,8 miliar.
"Dalam hal ini JPU sudah mengajukan upaya hukum banding hari Rabu (11/11/2026) minggu kemarin dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Anang mengemukakan, langkah banding ini ditempuh salah satunya menyusul sikap pihak terdakwa Hery Susanto yang lebih dulu mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan hak konstitusional terdakwa yang dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Selain itu, Kejagung menilai besaran pidana tambahan berupa uang pengganti yang diputus majelis hakim lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan awal jaksa, yakni senilai Rp4,19 miliar.
"Salah satunya karena terdakwa mengajukan banding dan yang lainnya diungkap dalam memori dan kontra memori banding," ungkap Anang.
Di sisi lain, tim penasihat hukum Hery Susanto, Alex Candra, membeberkan landasan hukum di balik langkah banding yang diambil kliennya. Pihaknya menilai vonis yang diketok majelis hakim tidak berpijak pada fakta-fakta substantif yang terungkap selama persidangan berlangsung.
"Kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan karena terdapat beberapa pertimbangan dalam putusan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan juga ada fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam putusan," tutur dia kepada wartawan.
Sebagai catatan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Hery Susanto dalam perkara rasuah suap pengurusan tata kelola nikel pada Kamis (5/11/2026).
Hakim menyatakan Hery terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hery Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun," kata Ketua Majelis Hakim, Dwi Elyarahma Sulistyowati, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Selain hukuman badan, majelis hakim turut menjatuhi pidana denda sebesar Rp300 juta subsider kurungan kepada Hery Susanto, yang wajib dilunasi dalam batas waktu maksimal satu bulan seusai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id


































