Indeks Kejagung

Eks Jampidsus, Febrie Adriansyah, mengakui rumah yang digeledah Polri berlokasi di Sentul, Jawa Barat, itu, merupakan rumah lamanya.

Peran Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU Asabri disebut belum diketahui secara detail oleh penyidik Kejaksaan Agung.

Kejagung membantah isu mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sedang melaksanakan ibadah umrah.

Habiburokhman menegaskan langkah Polri menyerahkan kasus Febrie ke Kejagung, bagian dari penyerahan perkara antar-institusi penegak hukum.

Budi menegaskan pengujian dilakukan oleh pihak ketiga untuk menguji keaslian sebelum barang bukti tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Prasetyo menjelaskan pengunduran diri Febrie Adriansyah sebagai Jampidsus tidak memerlukan Keputusan Presiden (Keppres).

Banyak pihak menilai adanya kejanggalan saat berkas kasus yang menjerat Febrie Adriansyah sudah dilimpahkan Polri ke Kejagung dalam waktu singkat.

Pengganti Febrie Adriansyah sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH akan ditentukan Jaksa Agung.

Proses eksekusi yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Asabri masih berjalan dan tidak ada hal yang hilang dalam proses hukumnya.

Febrie menegaskan masih mendapatkan perintah tugas sebagai Jampidsus hingga Jumat (10/7/2026) pagi tadi.

Kafe de'Clan menjadi satu dari 13 lokasi penggeledahan yang dilakukan penyidik Polri.

Lokasi ini merupakan titik ke-13 yang digeledah dalam Join Investigasi oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Polda Metro Jaya.

Anang pun memastikan bahwa penerbitan surat edaran internal tidak berkaitan dengan rangkaian penggeledahan Kortas Tipidkor yang melibatkan Jampidsus.

Anang pun menyatakan, Kejagung menghormati independensi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan meminta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Nama Jampidsus, Febrie Adriansyah tersenggol di tengah Polri mengusut kasus dugaan korupsi batu bara. Lalu, siapa pemilik rumah mewah dan restoran Prancis?

Institusi militer diminta tak lakukan intervensi dalam penegakan hukum yang tengah dilakukan kepolisian demi menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kapuspen TNI menegaskan pengamanan ini tidak berkaitan dengan penggeledahan Polri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi batu bara.

Kapuspen TNI, Brigjen Muhammad Nas, menegaskan TNI akan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum.

Lodewyk mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk mendalami dugaan tindak pidana di kasus MBG itu.