Masuk tirto.id
tirto.id - **Kejagung Sita Uang Rp11,795 Miliar saat Geledah Enam Lokasi**
Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di Daerah Khusus Jakarta terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Dalam penggeledahan yang berlangsung pada Kamis (5/11/2026), penyidik menemukan uang tunai senilai Rp11,795 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Uang tersebut terdiri atas Rp11,2 miliar dan Rp595 juta yang disimpan dalam sejumlah koper dan tas di salah satu ruangan kantor.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik JAM PIDSUS dengan didampingi tim digital forensik.
Selain uang tunai, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan operasional pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara serta barang bukti elektronik berupa telepon seluler, laptop, CPU, dan server.
Menurut Anang, dokumen yang ditemukan berkaitan dengan aktivitas dan transaksi perusahaan dalam kegiatan operasional lima perusahaan bersama pihak-pihak terafiliasi. Penyidik juga memeriksa sejumlah orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.
Penggeledahan dilakukan di enam lokasi, yakni sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan; kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DAA di APL Tower Central Park; serta dua kantor PT DDR yang masing-masing berlokasi di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dalam konstruksi perkara sementara, penyidik menduga AK merupakan pengendali sekaligus penerima manfaat dari sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut meliputi PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Penyidik menduga terdapat penyalahgunaan wewenang dalam perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi PT BSJ dan PT KAA. Kedua perusahaan tersebut diketahui memiliki IUP eksplorasi yang berakhir pada 2015, tetapi izinnya disebut tetap diperpanjang melalui skema *suspend* sebanyak tiga kali.
Padahal, menurut hasil penyidikan sementara, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan tersebut sebelumnya ditolak oleh pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara. Penolakan dilakukan karena wilayah izin pertambangan seharusnya dikembalikan kepada negara.
Namun, penyidik menduga penolakan tersebut kemudian dicabut akibat penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara.
Selain itu, pihak korporasi diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Manipulasi tersebut diduga memungkinkan perusahaan menjalankan kegiatan pertambangan nikel secara melawan hukum.
Tindakan tersebut diduga menguntungkan sejumlah korporasi dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, nilai kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh auditor.
Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
