Masuk tirto.id
tirto.id - Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (PT BSJ) sebagai tersangka korporasi.
Perusahaan tambang nikel yang disebut dikendalikan oleh Arif Kurniawan tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, di Kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Anang menerangkan, PT BSJ terbukti telah habis masa berlaku IUP-nya sejak 2018.
Kendati izin telah kedaluwarsa, aktivitas operasional penambangan nikel di lapangan terpantau masih terus berjalan secara ilegal.
Berdasarkan hasil penyidikan, PT Bumi Sentosa Jaya merupakan salah satu korporasi tambang nikel yang dikendalikan oleh Arif Kurniawan.
Hingga kini, penyidik terus mendalami sejauh mana keterlibatan serta peran aktif jajaran direksi dan pemilik manfaat (beneficial owner) dalam operasional perusahaan tersebut.
“(Arif Kurniawan) Salah satu owner yang memperoleh keuntungan. Benefecial owner,” ucap Anang.
Sebelum menetapkan status tersangka korporasi ini, tim penyidik Kejagung telah memeriksa sebanyak 38 orang saksi serta melancarkan aksi penggeledahan serentak di enam lokasi berbeda pada hari ini.
“Di kantor PT AMI di daerah Kendari, kantor PT AMI di lokasi tambang di daerah Konawe Utara, kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari, juga PT AMI di Kabupaten Buton Tengah, dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah,” ungkap Anang membeberkan titik penggeledahan.
Terkait isu keterkaitan nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan jaringan tambang nikel Arif Kurniawan, Anang memastikan proses penegakan hukum masih terus berjalan dan pendalaman lintas korporasi terus ditelusuri.
Atas perbuatannya, korporasi PT Bumi Sentosa Jaya disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).
Ancaman sangkaan primer diarahkan pada Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tipikor, serta sangkaan subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tipikor jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.
Atau dakwaan alternatif melanggar Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 UU Tipikor, dan Pasal 606 ayat (1) jo. Pasal 49 KUHP.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Mochammad Fajar Nur
