Menuju konten utama

Mendag Budi: Wewenang Badan Publik Kadin Tak Dipertahankan

Kadin tetap berkedudukan sebagai wadah induk yang bersifat mandiri, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Mendag Budi: Wewenang Badan Publik Kadin Tak Dipertahankan
Menteri Perdagangan, Budi Santoso. (Foto: Tangkapan Layar/Youtube TVR Parlemen)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, mengatakan pemerintah tidak mempertahankan ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat pada badan publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

“Bab mengenai fungsi tugas dan wewenang diubah menjadi fungsi dan kegiatan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan. Tiga fungsi Kadin yaitu advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan tetap dipertahankan,” kata Budi mengenai pokok masukan RUU Kadin dalam rapat kerja dengan pemerintah terkait RUU Kadin di DPR RI, Senayan, dilansir dari YouTube TVR PARLEMEN, Senin (16/11/2026).

Budi mengatakan Kadin tetap berkedudukan sebagai wadah induk yang bersifat mandiri, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Kadin ditetapkan melalui musyawarah nasional dan disetujui pemerintah melalui keputusan presiden.

Sementara itu, katanya, ketua Kadin dipilih melalui musyawarah nasional berdasarkan seleksi internal organisasi tanpa penetapan oleh presiden.

“Kadin sebagai wadah induk bersifat mandiri, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan dalam musyawarah nasional dan disetujui pemerintah melalui keputusan presiden. Ketua Kadin dipilih dalam musyawarah nasional melalui seleksi internal tanpa penetapan oleh presiden,” ujarnya.

Terkait kewenangan sektoral, ia menyampaikan penerbitan dokumen perdagangan luar negeri, termasuk surat keterangan asal, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, Kadin berperan membantu anggotanya memperoleh layanan tersebut.

Ia juga mengatakan penyesuaian penegasan istilah legalisasi surat usaha agar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Kadin. Adapun diplomasi ekonomi dilaksanakan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta diperkuat melalui kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri.

“Diplomasi ekonomi dilaksanakan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta penguatan kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri,” katanya.

Ia pun menyatakan dukungan terhadap penguatan peran Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), transformasi digital, promosi investasi, serta kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam aspek keanggotaan, ia menjelaskan Kadin ditempatkan sebagai pihak yang memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan keanggotaan KADIN, termasuk di kalangan UMKM.

Pokok masukan lainnya yaitu pemerintah mengusulkan tata kelola Kadin yang transparan, akuntabel, dan diaudit. Sistem informasi Kadin diatur dalam AD/ART, terintegrasi dengan kebijakan Satu Data Indonesia, serta pengawasan pemerintah diperkuat.

Selanjutnya, Kadin turut wajib menyesuaikan AD/ART paling lambat satu tahun setelah UU baru berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin akan dicabut.

Baca juga artikel terkait KADIN atau tulisan lainnya dari Mukhtar Abdullah

tirto.id - Flash News
Reporter: Mukhtar Abdullah
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama