Menuju konten utama

KPK Tahan Staf Anwar Sadad Terkait Kasus Suap Hibah Pokmas Jatim

Bagus diduga berperan mengoordinasikan pengajuan dana hibah hingga mengelola uang komitmen dari para koordinator lapangan.

KPK Tahan Staf Anwar Sadad Terkait Kasus Suap Hibah Pokmas Jatim
Bagus Wahyudiono (BGS), tersangka dugaan suap dana hibah terkait Pokmas Jawa Timur, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Tirto/Hanang
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono (BGS) selaku staf anggota DPR RI sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad (AS), dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

Bagus diduga berperan mengoordinasikan pengajuan dana hibah hingga mengelola uang komitmen (commitment fee) dari para koordinator lapangan (korlap).

Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengatakan Bagus merupakan salah satu tersangka pihak penerima dalam klaster kedua perkara tersebut. Ia ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

"Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu Saudara BGS selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," kata Ahmad dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Anwar Sadad diduga memperoleh jatah alokasi dana hibah mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022.

Dari pengurusan dana tersebut, Anwar Sadad diduga menerima total komitmen fee sebesar Rp41,7 miliar. Sebanyak Rp40,5 miliar menjadi bagiannya, sedangkan Bagus memperoleh sekitar Rp1,26 miliar.

Ahmad menjelaskan perkara ini bermula ketika staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD sekaligus menghimpun usulan mereka.

Dari pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah sebesar Rp291,5 miliar. Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

Dari setiap kuota dana hibah yang menjadi jatahnya, Anwar Sadad diduga mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15–20 persen kepada para korlap atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antarangggota dewan.

Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah. Proposal tersebut selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.

Dalam proses tersebut, Bagus diduga mendapat tugas untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan yang bersumber dari dana hibah. Ia juga menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, serta mengelola penerimaan komitmen fee.

"Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS," terang Ahmad.

Ahmad mengatakan para korlap yang memperoleh dana hibah dari jatah Anwar Sadad diduga menyerahkan komitmen fee sebesar 20–25 persen melalui tiga cara.

Pertama, menyerahkan uang secara tunai langsung kepada Anwar Sadad. Kedua, menyerahkan uang secara tunai atau transfer melalui Bagus selaku orang kepercayaan Anwar Sadad. Ketiga, membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad.

"Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019–2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Di mana, sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar," ujar Ahmad.

Selain dugaan penerimaan komitmen fee, KPK mengungkap adanya pemotongan lanjutan terhadap dana hibah yang telah dicairkan kepada kelompok masyarakat.

Para korlap diduga kembali memotong 20–30 persen dari total dana hibah yang diterima. Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55–70 persen dari anggaran awal pengajuan.

KPK Sita Dua Rumah Milik Bagus

Dalam perkara ini, KPK juga telah menyita dua aset yang diduga milik Bagus. Aset tersebut berupa satu unit rumah di Surabaya dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.

"Hal ini dilakukan oleh penyidik untuk pemulihan atau asset recovery atas pemulihan kerugian keuangan negara, walaupun dalam hal ini kita menggunakan pasal suap, tetapi karena memang sumber anggarannya adalah terkait dari dana APBD Pemprov Jatim," jelasnya.

Atas dugaan perbuatannya, Bagus bersama Anwar Sadad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di sisi lain, KPK masih mengevaluasi ketidakhadiran Anwar Sadad dalam pemeriksaan yang sebelumnya dijadwalkan bersamaan dengan Bagus.

Ahmad mengatakan penyidik telah memanggil kedua tersangka. Namun, penyidik kemudian menerima surat pemberitahuan permintaan penjadwalan ulang dari keduanya.

Bagus kemudian berkoordinasi dengan penyidik melalui komunikasi WhatsApp dan menyatakan kesediaannya untuk hadir pada Senin. Sementara itu, Anwar Sadad menyampaikan alasan ketidakhadirannya karena berbenturan dengan kegiatan sebagai anggota DPR RI.

"Untuk Saudara AS dalam suratnya saat itu memang ada alasan ketidakhadirannya karena benturan dengan kegiatan yang bersangkutan sebagai anggota DPR RI," kata Ahmad.

Ahmad mengatakan Anwar Sadad belum menyampaikan waktu untuk penjadwalan ulang pemeriksaan. Penyidik akan mengevaluasi alasan ketidakhadirannya sebelum menentukan jadwal pemanggilan berikutnya.

"Nanti akan dievaluasi terkait alasan ketidakhadirannya dan kemudian akan dilakukan penjadwalan ulang, baik itu melalui ketentuan dengan surat panggilan yang pertama kembali karena dianggap panggilan yang pertama itu mempunyai alasan yang patut dan wajar," ujarnya.

Ahmad juga memastikan afiliasi politik Anwar Sadad tidak memengaruhi proses penyidikan. Menurutnya, KPK bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti, bukan latar belakang partai politik tersangka.

"Tim hanya melihat berdasarkan kecukupan alat bukti tanpa melihat yang bersangkutan terafiliasi dari kelompok mana pun," kata Ahmad.

Terkait penyelesaian perkara, Ahmad mengatakan KPK berkomitmen mempercepat penanganan perkara hibah Pokmas Jawa Timur yang telah berjalan sekitar dua tahun sejak operasi tangkap tangan (OTT) pada 2022.

Setelah Bagus ditahan, penyidik harus memperhitungkan masa penahanan untuk menyelesaikan berkas perkara hingga dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum KPK.

Penyidik juga masih mempertimbangkan apakah berkas perkara Bagus akan digabung dengan tersangka lain atau diproses secara terpisah.

KPK Tetapkan 21 Tersangka

Dalam pengembangan perkara dugaan suap dana hibah Pokmas Jawa Timur, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka pada 5 Juli 2024. Mereka terdiri dari empat orang sebagai penerima dan 17 orang sebagai pemberi.

Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.

Berdasarkan pemaparan KPK, perkara ini terbagi dalam tiga klaster. Klaster pertama melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, sebagai penerima. Namun, penyidikan terhadap Kusnadi dihentikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Sementara itu, sejumlah tersangka dari pihak pemberi dalam klaster pertama telah menjalani persidangan hingga berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Klaster kedua melibatkan Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono sebagai pihak penerima. Adapun klaster ketiga melibatkan mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, AI, sebagai pihak penerima.

KPK menyatakan empat tersangka telah berkekuatan hukum tetap, empat lainnya masih menjalani proses persidangan, sedangkan penyidikan terhadap satu tersangka dihentikan karena meninggal dunia.

KPK juga akan melanjutkan penahanan terhadap tersangka lain yang belum menjalani proses tersebut.

Baca juga artikel terkait KASUS SUAP atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama