Masuk tirto.id
tirto.id - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mulai menyelidiki laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yos Lede, sebagai pihak terlapor. Laporan tersebut diajukan seorang perempuan berinisial RWM (21) pada Kamis (12/11/2026).
Laporan polisi tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/404/11/2026/SPKT/POLDA NTT. Hingga saat ini, laporan telah ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menjelaskan, laporan tersebut telah ditindaklanjuti penyidik dengan melakukan serangkaian langkah penyelidikan untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan.
"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu komplek rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," jelas Kombes Pol. Henry, Jumat (13/11/2026).
Sebelumnya, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., juga membenarkan adanya laporan tersebut.
"Betul. Laporan sudah kami terima dan kini sedang dalam proses penyelidikan,” katanya, Jumat (13/11/2026).
Nova menjelaskan, penyidik telah melakukan sejumlah tindakan awal, di antaranya menerima laporan polisi, melengkapi administrasi penyelidikan, mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER), serta melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi.
"Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban," jelas Kombes Pol. Nova.
Menurut keterangan awal yang disampaikan korban kepada penyidik, peristiwa tersebut bermula ketika korban diajak seorang rekannya berinisial EK untuk bertemu dengan pihak terlapor dengan iming-iming adanya tawaran pekerjaan.
Pertemuan itu berlangsung di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku pihak terlapor meminta EK meninggalkan ruangan sehingga hanya korban dan terlapor yang berada di dalam.
Korban kemudian mengaku mengalami tindakan yang diduga merupakan kekerasan seksual secara paksa. Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa tersebut terjadi dua kali, yakni pada Rabu malam dan berlanjut hingga Kamis (12/11/2026) subuh.
Setelah kejadian pertama, korban sempat menghubungi rekannya yang lain berinisial STM (20) untuk meminta dijemput. Namun, hingga tengah malam, rekannya belum tiba di lokasi.
Korban juga mengaku menerima uang sebesar Rp3 juta dari pihak terlapor setelah kejadian. Uang tersebut, menurut pengakuan korban, dimasukkan ke dalam tasnya.
Setelah meninggalkan ruangan, korban dijemput EK yang sebelumnya menunggu di luar rumah dinas.
Korban juga mengaku mendapat ancaman dari EK agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. EK disebut mengancam akan memutuskan hubungan persahabatan jika korban berani mengungkapkan peristiwa itu.
Uang Rp3 juta yang berada di dalam tas korban kemudian disebut diambil oleh EK. Selanjutnya, STM menjemput korban untuk pulang ke rumah.
Dalam penanganan perkara ini, Polda NTT juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, serta fasilitas rumah aman apabila diperlukan.
"Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung," tambah Nova.
Penyidik selanjutnya akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi-saksi lainnya, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan hukum.
Polda NTT menegaskan penanganan laporan tersebut dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," tutup Kombes Pol. Henry.
Sementara itu, Bupati Kupang Yos Lede yang dikonfirmasi wartawan terkait laporan dugaan kekerasan seksual tersebut belum memberikan tanggapan.
Penulis: Mario Wihelmus PS
Editor: Maya Saputri
