Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengungkapkan realisasi penerimaan perpajakan nasional hingga 31 Oktober 2026 telah terkumpul sebesar Rp1.796,8 triliun.
Kendati telah mendekati angka Rp1.800 triliun, pemerintah masih harus mengejar kekurangan sekitar Rp514 triliun di sisa akhir tahun anggaran demi mengamankan target APBN 2026. Suahasil mengakui bahwa menghimpun penerimaan negara dalam skala masif bukanlah pekerjaan mudah di tengah tantangan ekonomi.
Oleh sebab itu, ia memohon dukungan penuh dari masyarakat luas dan dunia usaha agar target pembiayaan belanja negara dapat terpenuhi secara optimal.
"Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun. Hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa periode Oktober 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Suahasil menerangkan, sisa target penerimaan pajak senilai ratusan triliun rupiah tersebut memiliki peranan yang sangat vital dalam menopang kesinambungan berbagai pos belanja negara, mulai dari pembiayaan infrastruktur, jaring pengaman sosial, hingga belanja operasional pelayanan publik.
"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, perolehan pajak hingga akhir Oktober 2026 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja impresif ini disokong oleh sejumlah komponen utama, meliputi Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, PPh migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Suahasil menjelaskan bahwa laju kenaikan setoran pajak berjalan selaras dengan ekspansi aktivitas ekonomi domestik yang kian bergeliat.
Di samping itu, keandalan implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax dinilai kian matang sehingga mempermudah para wajib pajak dalam menuntaskan kewajiban fiskalnya.
"Penerimaan pajak ini terus naik seiring dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Aktivitasnya meningkat, karena itu pembayaran pajak juga meningkat. Dan kemudian Coretax juga telah digunakan dan kualitasnya makin membaik sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk bisa membayar pajak dengan lebih mudah," jelasnya.
Secara sektoral, penerimaan PPh nonmigas konsisten meningkat berkat pemulihan dunia usaha dan perbaikan sistemik administrasi pajak. Sementara itu, setoran PPh migas membukukan lonjakan signifikan mencapai 84,7 persen, yang didorong oleh reli kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional.
"PPh nonmigas naik karena aktivitas ekonomi dan administrasi pajak. Kalau PPh migas kenaikannya 84,7 persen, yang di sebelah kiri itu adalah tumbuh seiring dengan naiknya harga minyak bumi itu sendiri," ujar Suahasil.
Sementara penerimaan dari pos PPN dan PPnBM turut menunjukkan tren peningkatan yang kuat.
Pertumbuhan kedua jenis pajak konsumsi tersebut merefleksikan solidnya daya beli serta tingginya tingkat konsumsi masyarakat di dalam negeri. Di sisi lain, setoran dari sektor PBB terpantau mengalami sedikit perlambatan atau kontraksi teknis.
Suahasil meluruskan bahwa kondisi tersebut murni dipicu oleh pergeseran waktu jatuh tempo pembayaran dan diproyeksikan bakal terefleksi utuh dalam laporan tutup tahun anggaran pada Desember mendatang.
"Penerimaan PBB agak sedikit terkontraksi karena kemarin ada perubahan pergeseran pembayaran. Tapi nanti akan muncul di dalam APBN, di dalam press conference APBN tutup tahun bulan Desember," tukasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Mochammad Fajar Nur
