Indeks Realisasi Pajak

Penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari APBN 2025 yang ditarget sebesar Rp2.189,3 triliun per 31 Desember 2025.

Jumlah tersebut baru mencapai 45,2 persen dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp2.189,3 triliun.

Srimul mengatakan, realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2025 sebesar Rp187,8 T sama dengan 8,6% dari target pajak tahun ini sebesar Rp2.189,3 T.

Realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp688,15 triliun sampai akhir April 2023.

Kemenkeu mencatat penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Kementerian/Lembaga tercatat Rp53,69 triliun hingga semester I 2022.

Pegawai pajak mendapatkan bonus mulai dari Rp5,36 juta hingga Rp117,37 juta usai pendapatan pajak capai 100% dari target APBN 2021.

Realisasi senilai Rp1.028,02 triliun di Agustus 2020, perpajakan menyumbang 56,6% atau senilai Rp795,95 triliun.

Total realisasi penerimaan pajak per November baru mencapai Rp1.312,4 triliun atau setara 73,5 persen dari target.

Sri Mulyani mengklaim realisasi penerimaan pajak selama ini tidak memenuhi target APBN karena perekonomian sedang melemah.

Penyebab utama penerimaan pajak pada Februari 2019 hanya sebesar Rp160,85 triliun atau 4,66 persen adalah pertumbuhan PPN yang minus 10,4 persen di bulan lalu.

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2018 mencapai Rp1.942,3 triliun atau setara 100,2 persen dari target di APBN. 

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2018 mencapai 80 persen dari target di APBN tahun ini.

Sri Mulyani mengakui proyeksi penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2019 sebesar Rp1.781 triliun merupakan target yang agak ambisius.

"Sampai akhir tahun akan kita efektifkan untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa," Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Edi Sumantri.

Selain karena cenderung mengarah pada tindak pemerasan maupun pemaksaan, menurut Sri Mulyani, praktik ijon juga tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Target penerimaan perpajakan tersebut secara nominal masih tumbuh sekitar 10 persen dari baseline outlook realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017.

Gedung baru Radjiman Wedyodiningrat menelan biaya sebanyak Rp252 miliar. Tanah gedung yang semula bernama Gedung Pajak Sudirman ini berdiri di atas tanah negara.

Pajak mobil mewah menjadi bidikan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta untuk mengerek lagi angka penerimaan pajak pada 2016.

Oxfam dan INFID meminta pemerintah mengatasi tingginya angka kesenjangan dengan menaikkan setoran pajak para orang super kaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk jaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.