tirto.id - Rendahnya penerimaan pajak pada empat tahun terakhir menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPR RI dalam rapat paripurna pembahasan RUU APBN 2020.
Fraksi Gerindra, misalnya, menilai penerimaan pajak yang rendah berdampak pada meningkatnya pembiayaan yang berasal dari penarikan hutang.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan pajak tidak tercapai dalam 4 tahun terakhir karena perekonomian sedang melambat.
"Tentu memperhatikan ekonomi yang ada. Karena kalau ekonominya sedang melemah seperti saat ini, yang terjadi terhadap harga komoditas, yang menurun memang pembayaran oleh perusahaan- perusahaan wajib pajak," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Pada 2018, realisasi penerimaan pajak kembali mengalami shortfall dan hanya mencapai 92,4 persen dari target Rp1.424 triliun. Shortfall pada 2018 terjadi karena penerimaan pajak, dari sektor migas maupun non-migas, menurun.
Realisasi pajak non-migas pada 2018 tercatat sebesar Rp1.251,2 triliun atau hanya 90,3 persen dari target APBN, yakni Rp1.385,9 triliun.
Sementara realisasi PPh non-migas tahun 2018 juga cuma 84,1 persen dari target yang dipatok di APBN, yaitu Rp817triliun, meski dari segi pertumbuhan lebih baik dari tahun 2017.
Di tengah ekonomi yang melemah, Sri Mulyani tetap optimistis realisasi penerimaan pajak bisa lebih dioptimalkan melalui ekstensifikasi dan reformasi perpajakan.
Apalagi, saat ini pemerintah memiliki data jumbo, yang berasal dari keterlibatan Indonesia dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) dengan negara-negara lain.
"Kami akan coba tingkatkan ekstensifikasinya," ujar Sri Mulyani.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
