KPK Periksa 2 Eks Dirut LPEI Terkait Korupsi Fasilitas Kredit

KPK memeriksa dua mantan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Bachrul Chairi dan Susiwijono Moegiarso.

Terbit 11 Apr 2025 14:20 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Pekerja membersihkan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/4/2024). Berdasarkan Transparency International skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 di angka 43 dengan peringkat 115 atau merosot dari tahun sebelumnya di peringkat 110. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Bachrul Chairi dan Susiwijono Moegiarso.

Mereka akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh LPEI, hari ini.

"Pemeriksaan terkuat dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh LPEI," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025).

Tessa mengatakan, Bachrul telah hadir di Gedung KPK. Namun, Susiwijono belum hadir memenuhi panggilan.

"Yang belum hadir atas nama Susiwijono," ucap Tessa.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa dua mantan Direktur LPEI lainnya, yaitu Hadiyanto dan Robert Pakpahan. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (10/3/2025) lalu.

Usai diperiksa keduanya bungkam dan enggan menjawab satu pertanyaan pun yang dilontarkan oleh awak media.

Diketahui, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Dwi Wahyudi selaku Direktur pelaksana I LPEI; Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI; Jimmy Masrin selaku Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy

Kemudian, Newin Nugroho selaku Direktur Utama PT Petro Energy; dan Susy Mira Dewi Sugiarta selaku Direktur PT Petro Energy. Newin dan Susy sudah ditahan oleh KPK, Kamis (20/3/2025) lalu.

PT Petro Energy merupakan salah satu penerima kredit atau debitur dari LPEI. Namun perusahaan ini sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kredit. Lalu, atas pemberian kredit khusus PT Petro Energy ini, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar 60 juta Dolar Amerika Serikat.

Dalam kasus ini, LPEI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Direktur LPEI, disebut memerintahkan bawahannya, untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan.

Saat ini, KPK masih mendalami 10 debitur lainnya yang diduga terlibat dalam korupsi ini. Totalnya, ada 11 debitur yang diduga tidak layak menerima kredit dan ditaksir merugikan negara hingga Rp11, 7 triliun.