Indeks Kpk

Komjen Setyo Budiyanto terpilih setelah mengantongi 45 suara yang menginginkannya menjadi ketua KPK.

Alasan Johanis Tanak ingin hapus OTT KPK telah ia sampaikan di uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK, Selasa (19/11/2024).

Manurut AJI, usulan Habiburokhman itu tak patut dan tepat dilakukan seorang legislator.

Heru Kreshna Reza mengaku tak setuju KPK memajang tersangka saat pengumuman penetapan tersangka kasus rasuah.

Hamdi Hassyarbaini mengatakan, kasus pelanggaran etik yang menyeret mantan Ketua KPK, Firli Bahuri tak bisa dimaafkan.

Dengan menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK, Sahbirin Noor bisa memberikan penjelasan yang bisa saja dapat meringankan hukumannya nanti.

Benny Mamoto menilai perlunya memperbaiki komunikasi antara Dewas KPK dengan pimpinan.

Agun Gunandjar mengungkapkan dirinya diperiksa untuk dua tersangka baru dalam korupsi E-KTP, tapi KPK membantah.

Nasruddin mengatakan Kemenag mengelola dana yang besar sehingga KPK diminta untuk memberikan pandangan dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Ida Budhiati ingin memperkuat dewas agar memulihkan kembali kepercayaan publik ke lembaga tersebut.

Menurut Poengky, pemerintahan baru di pusat maupun daerah biasanya rawan kebocoran anggaran lantaran belum paham pengelolaannya.

Setyo Budiyanto menilai kerap terjadi kurang koordinasi antara pimpinan KPK ketikan menangani perkara.

Puan berharap proses fit and proper test Capim KPK dan Calon Dewas KPK nanti akan berjalan lancar.

KPK diharapkan bertindak lebih cepat dan tegas saat berupaya menjerat ulang Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi.

Bukan hanya pada haji reguler, KPK juga akan terlibat mengawasi penyelenggaraan haji plus dan umrah.

Sebanyak 866.060 penerima subsidi listrik kategori 900 Va tercatat telah meninggal dunia.

Adies mengatakan, Surpers tersebut telah diterima oleh Pimpinan Dewan pada awal November lalu.

PN Jaksel akan membacakan putusan gugatan praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Selasa (12/11/2024).

Usai ditetapkan jadi tersangka, Sahbirin tak diketahui keberadaannya dan tidak berkantor beberapa lama.

Dengan terbuktinya para pemohon terlibat dalam TPPU, Jaksa KPK menilai mereka tidak bisa disebut sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik.