Indeks Kpk

Hukum
9 jam lalu

Respons KPK atas Temuan Kontrak Influencer RANS Rp14,7 Miliar

KPK merespons temuan ICW terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian, melibatkan perusahaan Raffi Ahmad.
Hukum
Jumat, 6 Nov

KPK Periksa Kadis PUPR Bengkulu Soal Temuan Uang Rp4 M

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan lain, gratifikasi, dan pemerasan.
Hukum
Jumat, 6 Nov

Bobby Rasyidin Kembalikan Uang Rp2 M ke KPK Agustus 2025

Uang tersebut diterima Bobby Rasyidin saat menjadi direktur di PT LEN Industri dari salah satu tersangka dugaan korupsi digitalisasi SPBU.
Hukum
Jumat, 6 Nov

Dirut KAI Bobby Rasyidin: Saya Sangat Sedih, Berita Tak Benar

Meski begitu, Bobby tak menjelaskan pemberitaan apa yang dimaksud maupun informasi apa yang dinilainya tak benar.
Hukum
Jumat, 6 Nov

KPK Sita Duit Rp2 M Bobby Rasyidin di Kasus Digitalisasi SPBU

KPK belum menjelaskan mengenai alasan penyitaan hingga keterlibatan Bobby dalam kasus ini.
News Plus
Kamis, 5 Nov

Skandal Setoran Jabatan ATR/BPN & Teka-teki Bungkamnya Nusron

Meskipun Nusron Wahid memiliki hak untuk diam atau irit bicara, KPK tidak boleh bergantung pada pengakuan lisan saksi maupun tersangka.
Politik
Kamis, 5 Nov

Dua Eks Pejabat KPK Tugas di BGN, Diharap Bantu Cegah Korupsi

KPK berharap Mungki Hadipratikno dan Haerudin dapat memperkuat tata kelola serta pencegahan korupsi di Badan Gizi Nasional.
Hukum
Rabu, 4 Nov

KPK soal Penyidik di Lembaganya Ikut Sadap Presiden: Akan Dalami

Skandal eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo melebar, KPK janji dalami rumor adanya penyidik di lembaganya yang ikut sadap Presiden Prabowo secara ilegal.
Hukum
Rabu, 4 Nov

KPK Cecar Nusron Soal Setoran Rutin-Mutasi Jabatan di ATR/BPN

Jubir KPK mengatakan Nusron telah mengetahui soal keterlibatan sejumlah anak buahnya dalam kasus ini.
Hukum
Selasa, 3 Nov

KPK Periksa Anak Eks Pejabat Pajak M Haniv

Feby diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kementerian Keuangan.
Hukum
Selasa, 3 Nov

Dua Pejabat KPK Dikembalikan ke Kejagung, Bakal Bertugas di BGN

Dua pejabat itu, yakni Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi, Mungki Hadipratikno dan Kepala Sekretariat Dewas, Haerudin.
Hukum
Jumat, 30 Okt

Dipanggil ke Polres Bogor, Jaro Ade hingga Sekda Diperiksa KPK

KPK memeriksa Wakil Bupati hingga Sekda di Mapolres Bogor terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Mereka diminta hadir sebagai saksi.
Hukum
Jumat, 30 Okt

KPK Tetapkan Dedi Congor Tersangka Baru Kasus Korupsi Bea Cukai

KPK menetapkan pejabat Bea Cukai Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru kasus Bea Cukai. KPK menetapkan Dedi sebagai tersangka bulan lalu.
Hukum
Kamis, 29 Okt

KPK Periksa Anggota DPRD Bengkulu terkait Kasus Gratifikasi

KPK tidak menutup kemungkinan adanya pihak atau anggota DPRD lain yang turut menerima fasilitas serupa.
Hukum
Kamis, 29 Okt

Usut Kasus di Pemkot Bengkulu, KPK Panggil Legislator Vinna Ledy

KPK memeriksa Legislator Kota Bengkulu Vinna Ledy terkait dugaan kasus di Pemkot Bengkulu. Pengembangan dari kasus korupsi eks Bupati Rejang Lebong.
News Plus
Kamis, 29 Okt

Bisakah LHKPN jadi Dasar Perampasan Aset Pejabat?

Meski relevan dengan praktik civil recovery di Inggris dan Italia, perampasan aset berbasis LHKPN di RI wajib melalui pembuktian dan putusan pengadilan.
Hukum
Rabu, 28 Okt

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Klaten, Sita Dokumen-Uang Tunai

Penggeledahan dilakukan penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Hukum
Rabu, 28 Okt

Babak Baru Korupsi DJKA, KPK Usut Proyek Rel Kereta Sumsel

KPK menerbitkan sprindik baru kasus korupsi DJKA di Sumsel. Penyidik memeriksa dua direktur swasta terkait proyek bantalan rel.
Hukum
Rabu, 28 Okt

KPK Panggil Direktur-Analis BNPB soal Korupsi Dana Bencana

KPK memeriksa empat pejabat BNPB terkait kasus korupsi Dana Siap Pakai. Saksi yang dipanggil meliputi direktur hingga analis kebencanaan.
Hukum
Selasa, 27 Okt

Pimpinan KPK Usul Rampas Aset Tak Dilaporkan dalam LHKPN

Pimpinan KPK usul aset penyelenggara negara yang tak lapor LHKPN bisa dirampas negara. Ketentuan ini diusulkan masuk klausul RUU Perampasan Aset.