Indeks Kpk

Perkara ini, pengembangan kasus yang telah menjerat lima orang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebelumnya.

KPK menilai UU Tipikor telah mengatur 30 jenis korupsi, mulai dari kerugian negara, suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan.

Atas dasar itu, KPK telah mengirim surat kepada Puspom TNI terkait penyidikan kasus ini.

Nusron Wahid dua kali mangkir dari panggilan KPK. Imigrasi membenarkan perjalanan dinasnya ke Singapura melalui Batam sebelum ke Malaysia.

Surat tersebut diketahui berisi konstruksi perkara kasus BNPB, termasuk keterlibatan anggota TNI dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Selain rumah dinas Hamenang, penyidik juga menggeledah sejumlah kantor OPD dan rumah tersangka lain.

Nusron Wahid memang sudah kali mangkir dari panggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Salah satu yang diperiksa adalah mantan Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong, B. Daditama.

KPK telah memanggil Menteri Nusron Wahid, sebanyak dua kali untuk dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB.

Budi menuturkan, penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan serta tiga unit mobil dari hasil penggeledahan tersebut.

MAKI menilai mangkirnya Nusron Wahid dari pemanggilan KPK pada Kamis lalu ada unsur kesengajaan. Nusron diduga meninggalkan Indonesia menuju Malaysia.

KPK juga akan bersurat kepada Panglima TNI dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai BNPB yang diduga libatkan prajurit aktif.

Transparansi membantu masyarakat dan pemerintah daerah mengawasi Dana Siap Pakai BNPB hingga siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Terkait jumlah tersangka dalam kasus ini, KPK baru akan menyampaikannya dalam konferensi pers sore ini.

Selain Hamenang, petugas KPK yang tiba juga terlihat membawa barang bukti tong biru diduga berisi uang tunai.

KPK meyakini Nusron Wahid tak akan kabur dan siap memberikan keterangan.

KPK meyakini Nusron akan hadir memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi hari ini.

KPK menerapkan dua pasal dalam kasus dugaan korupsi di BNPB ini, yaitu Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf b UU Tipikor.

Setyo menerangkan pemeriksaan terhadap Kepala BNPB ini tergantung kebutuhan dari penyidik KPK.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan saat ini Sestama BNPB Rustian masih berstatus sebagai saksi.