Indeks Kpk

Pernyataan Budi sebagai Jubir KPK dinilai sebagai bagian dari sikap lembaga dan baru bisa dipidana ketika bukan keputusan lembaga dan tidak ada bukti awal.

Selain Silmy, Bagus Bramantyo juga diduga beri uang setiap bimbingan dan itu terungkap saat KPK memeriksa dosen Universitas Brawijaya, Romy Hermawan.

Bupati Cilacap berperan sebagai pemberi perintah yang membantah perbuatannya, sedangkan Sekda bertindak kooperatif dan menjadi saksi mahkota.

Hakim Yuliana menilai seluruh tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan dan penyitaan aset oleh KPK, telah sah sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pemberian fee diberikan mulai Februari 2025 sampai November 2025 dan masih berlanjut sampai Maret 2026.

Yetty Nurbuati Krystianti menjadi perhatian publik setelah diketahui merupakan istri dari Lampri, Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN. Simak profilnya.

Bobby Adhityo Rizaldi tak memenuhi panggilan KPK sehingga akan dijadwalkan ulang.

Uang tersebut diduga merupakan penerimaan dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.

Sisprian turut mengungkap bahwa Budiman Bayu yang pertama kali menyampaikan informasi soal pemantauan KPK kepada dirinya.

Ipda Yayat Sudrajat diduga menjadi broker dalam kasus suap di lingkungan Pemkab Bekasi. Aset mewahnya fantastis untuk seorang polisi berpangkat Ipda.

KPK mendalami praktik penitipan calon mahasiswa baru tersebut saat memeriksa sembilan saksi di Polresta Banyumas.

Sebelumnya, KPK telah memproses tiga tersangka awal dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) ini.

Dugaan penyerahan uang senilai Rp50 juta hingga Rp500 juta itu dikonfirmasi KPK usai memeriksa Bos Tempo Scan, Handojo.

Taufik mengatakan infomasi soal aliran uang kasus yang diduga digunakan untuk acara Mukhtamar NU maupun yang diduga digunakan oleh Nusron secara pribadi.

Mobil yang disita KPK bermerek Innova Zenix dan merupakan kendaraan ketiga disita dari Vinna terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Bengkulu.

Terjeratnya Bupati Sirajudin mempertegas pengadaan barang dan jasa kerap dijadikan bancakan untuk mengembalikan modal politik.

Sirajudin diduga mematok tarif fee proyek sebesar 10 persen dari pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang diadakan di lingkungan Kabupaten Bolmut.

Abdul mengaku mengenal Yaqut sejak kuliah. Ia dan Yaqut pun disebut sempat berada di satu organisasi yang sama.

KPK meminta hakim menyatakan bahwa gugatan praperadilan yang diajukan Silmy Karim dinyatakan prematur, salah alamat, serta kabur.

KPK juga menyita sejumlah barang bukti termasuk uang tunai dalam bentuk rupiah senilai ratusan juta.