tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai Rp53,69 triliun hingga semester I-2022. Realisasi ini lebih rendah 10,4 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp59,95 triliun.
"Penurunan ini disebabkan beberapa hal diantaranya penurunan pendapatan premium obligasi Rp0,88 triliun atau turun 90,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu realisasinya Rp 9,70 triliun," kata Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Wawan Sunarjo dalam Media Briefing Capaian PNBP Semester I, di Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Dia merinci penurunan terbesar terjadi pada penerimaan Badan Umum Negara (BUN) realisasinya Rp28,2 triliun atau turun hingga 18,4 persen (yoy). Hal itu terjadi pada pendapatan premium obligasi yang hanya mencapai Rp0,88 triliun atau turun 90,9 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp 9,66 triliun.
Penurunan lainnya terjadi pada Kementerian Agama hingga 14,5 persen (yoy) atau realisasinya hanya Rp1,1 triliun. Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu realisasinya mampu tembus Rp1,3 triliun.
Rincian penurunan tersebut berasal dari pendapatan non layanan dengan realisasi Rp0,17 triliun atau turun 56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat realisasi Rp0,39 triliun. Juga penurunan pada layanan pernikahan di luar KUA Rp0,31 triliun atau 3,9 persen dibandingkan semester I 2021 sebesar Rl0,33 triliun.
"Biasanya terdapat pelayanan diluar KUA dan menghasilkan PNBP dan kemudian dikembalikan oleh petugas pencatat dan alami penurunan," tegasnya.
Selanjutnya penurunan juga terjadi pada Kemendikbud Ristek. Di mana realisasi PNBP-nya Rp1,8 triliun atau turun 38,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang realisasinya tembus Rp2,9 triliun.
"Karena terjadi penurunan pada pendapatan non layanan Rp0,62 triliun atau turun sebesar 57,4 persen (yoy). Selain itu, pendapatan layanan pendidikan Rp1,08 triliun tau turun 16,4 persen disebabkan oleh alih status 6 satuan kerja non pengguna PNBP menjadi satker BLU," ujarnya.
Kementerian/Lembaga Hasilkan PNBP Terbanyak
Sementara itu, ada beberapa Kementerian/Lembaga yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022. Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 triliun yang naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 33,1 persen dari target Rp21 triliun.
"PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos," katanya.
Kedua, Polri mencapai Rp4,2 triliun yang naik 1 persen (yoy) dibanding Rp4,1 triliun pada periode sama sebelumnya. Capaian ini merupakan 45,8 persen dari target Rp9,1 triliun.
"Karena peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB dan SIM, ini terus terang tunjukkan geliat perekonomian masyarakat," ucapnya.
Ketiga, Kementerian Perhubungan sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 51,6 persen dari target Rp6,9 triliun. PNBP Kemenhub meningkat karena pendapatan konsesi bidang transportasi seiring pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan oleh Angkasa Pura sebesar Rp170 miliar serta peningkatan pendapatan jasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.
Keempat, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 59,1 persen dari target Rp3,8 triliun. Kenaikan ini karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti paspor, visa dan re-entry permit.
"Ini tunjukkan jika ada peningkatan visa dan re-entry permit akan banyak turis dan warga asing masuk ke Indonesia tunjukkan kegiatan ekonomi yang rebound," ungkapnya.
Kelima, Kementerian ATR/BPN Rp1 triliun yang naik 4,3 persen (yoy) dari Rp1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun. Kenaikan ini didorong karena ada pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp0,95 triliun.
Keenam, Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp1,1 triliun dan merupakan 62,9 persen dari target Rp2,2 triliun. Ini karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun yang meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp0,79 triliun
Ketujuh, Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,9 triliun yang naik 52,8 persen (yoy) dari Rp0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen dari target Rp1,2 triliun. Kenaikan ini karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) dari Rp0,52 triliun.
Terakhir, Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 triliun dan merupakan 360,9 persen dari target Rp0,6 triliun. Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya pendapatan non layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp0,06 triliun atau mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
