Kebijakan Energi

Efek Domino Kenaikan Harga Pertamax Turbo, Dexlite & Pertamina Dex

Reporter: Dwi Aditya Putra - 4 Agu 2022 07:00 WIB
Dibaca Normal 4 menit
Kenaikan harga BBM nonsubsidi dikhawatirkan akan menimbulkan migrasi dari pengguna Pertamax Turbo Cs ke Pertamax (RON 92).
tirto.id - PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada Rabu (3/8/2022). Penyesuaian ini mengacu pada Kepmen ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.

Saat ini, Pertamax Turbo (RON 98) harganya dibanderol menjadi Rp17.900, Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp18.900, dan Dexlite (CN 51) menjadi Rp17.800 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun Tirto, penyesuaian harga ini merupakan keempat kalinya dilakukan Pertamina sepanjang 2022 berjalan. Kenaikan pertama dilakukan mulai 12 Februari 2022. Pertamax Turbo (RON 98), saat itu dibanderol menjadi Rp13.500 dari sebelumnya Rp12.000 per liter. Begitu juga dengan Pertamina Dex (CN 53) disesuaikan menjadi Rp13.200 dari sebelumnya Rp11.050 dan Dexlite (CN 51) menjadi Rp12.150 per liter dari sebelumnya Rp9.500 per liter.

Pada 3 Maret 2022, perusahaan pelat merah itu kembali melakukan penyesuaian harga. Pertamax Turbo saat itu dinaikkan menjadi menjadi Rp14.500 per liter. Kemudian untuk Dexlite jadi Rp12.960 per liter dan Pertamina Dex Rp13.700 per liter.

Setelah kurang lebih berjalan lima bulan atau tepatnya pada 10 Juli 2022, Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga untuk ketiga jenis produk BBM tersebut. Saat itu, harga Pertamax Turbo dinaikkan menjadi Rp16.200 per liter. Sedangkan untuk Dexlite dan Pertamina Dex masing-masing Rp15.000 dan Rp16.900 per liter.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian harga secara berkala terus dilakukan oleh perseroan. Terlebih harga BBM nonsubsidi bergerak fluktuatif mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Terutama mengacu kepada harga minyak dunia atau ICP (minyak mentah Indonesia).

Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia pada Juli 2022 tercatat turun sebesar 10,89 dolar AS per barel dari 117,62 dolar AS per barel menjadi 106,73 dolar AS per barel. Faktor mempengaruhi penurunan harga minyak dunia karena meningkatnya pasokan minyak mentah global. Meski turun, namun secara tren rata-rata harga ICP ini masih tergolong naik, sehingga diperlukan langkah penyesuaian kembali.

“Harga rata-rata ICP per Juli di angka 106.73 dolar AS per barel, masih lebih tinggi sekitar 24 persen dari harga ICP pada Januari 2022. Harga ICP ini memang sangat fluktuatif, namun harganya masih cukup tinggi," kata Irto saat dikonfirmasi reporter Tirto.



Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menilai, keputusan Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex sudah tepat. Terlebih harga minyak dunia saat ini masih tergolong tinggi, meskipun ICP Juli menurun.

"[Yang] dilakukan Pertamina tepat. Karena harga minyak dunia masih tetap tinggi. Kalau dibuat macam tren dalam beberapa bulan masih cenderung naik ICP. Secara totalitas mereka [Pertamina] naikan. Jadi wajar selama harga Pertamax ke atas naik tidak masalah," kata Fahmy kepada Tirto.

Fahmy mengatakan, adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi, maka secara tidak langsung membiasakan konsumen Pertamax ke atas untuk mengetahui harga ditetapkan bergerak fluktuatif. Artinya harga bisa naik dan turun menyesuaikan minyak dunia.

“Agar konsumen terbiasa karena berbagai negara kenaikan harga fluktuatif. Cuma nanti kalau harga minyak dunia turun drastis jadi 70 dolar AS per barel, maka Pertamina harus seketika menurunkan harga Pertamax ke atas," kata dia.

Lebih lanjut, Fahmy mengatakan langkah Pertamina menaikkan BBM nonsubsidi tentunya untuk mengurangi beban kompensasi diberikan oleh negara. Terlebih selama ini, negara harus menanggung beban kompensasi akibat Pertamina menjual BBM seperti Pertamax (RON 92) dan Pertalite (RON 90) di bawah harga keekonomiannya.

“Untuk kurangi kompensasi tadi itu harus dinaikkan secara berkala mungkin kebijakan konsisten akan naik lagi harganya," ujarnya.

Ada Potensi Migrasi ke Pertamax (RON 92)?

Kenaikan harga kelompok BBM nonsubsidi di sisi lain dikhawatirkan akan menimbulkan migrasi dari pengguna Pertamax Turbo Cs ke Pertamax (RON 92). Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan melihat ada ruang pengguna untuk migrasi. Hal itu karena disparitas harga semakin tinggi. Di sisi lain, masyarakat Indonesia sendiri cenderung akan lari ke sesuatu lebih murah.

“Kalau terjadinya potensi ke migrasi Pertamax pasti ada ya," kata Mamit saat dihubungi reporter Tirto.

Walaupun demikian, Mamit melihat potensi perpindahan tersebut sangat kecil. Karena pengguna dari Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex cukup segmented, atau bisa dibilang dikategorikan mampu. "Meski ada potensi migrasi masih ada pengguna setia dari pengguna produk tersebut," kata Mamit.

Namun, Pertamina menjamin penyesuaian harga BBM nosubsidi tidak membuat terjadinya migrasi ke Pertamax (RON 92). Karena segmentasi Pertamax Turbo itu sudah jelas, yakni kendaraan yang memang membutuhkan BBM dengan RON di atas 95.

“Kalau berpindah, akan berdampak pada mesin kendaraannya," kata Irto Ginting.



Senada dengan Irto, Fahmy Radhi juga menilai penyesuaian harga BBM tidak berpotensi terjadinya migrasi ke Pertamax (RON 92). Sebab, konsumen Pertamax ke atas adalah pemilik mobil mewah atau orang kaya. "Mereka gak mungkin pindah ke Petamax karena mobil mesin mereka," tandasnya.

Untuk diketahui, harga Pertamax (RON 92) saat ini masih dijual Rp12.500 per liter, lebih rendah dari harga keekonomian yang sudah mencapai Rp17.990 per liter. Sehingga pemerintah menanggung selisih atau subsidi sebesar Rp5.490 setiap per liternya.

Kemudian harga keekonomian Pertalite dan Solar saat ini berada di kisaran Rp17.200 dan Rp18.150. Harga tersebut jauh dari harga keekonomiannya yang masing-masing dijual untuk Pertalite Rp7.650 dan Solar Rp5.150 per liternya.

Akibat selisih harga ini, pemerintah harus menanggung beban subsidi energi tahun ini mencapai angka Rp520 triliun. Nilai tersebut meningkat tajam dari anggaran subsidi energi awal yang 'hanya' Rp134,03 triliun. Rendahnya anggaran awal ini karena APBN sebelumnya mengasumsikan rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) hanya sebesar 63 dolar AS per barel sepanjang tahun.

Besaran subsidi tahun ini pun menjadi yang tertinggi. Pada 2014 sempat menyentuh Rp341,8 triliun, dan selanjutnya subsidi energi berada di bawah Rp200 triliun. Bahkan pada 2017 subsidi energi berada di Rpp97,6 triliun, menjadi terendah sejak 2005.


Perlunya Pembatasan Pembelian BBM

Untuk menekan subsidi tersebut, pemerintah dan Pertamina akan mengatur pembatasan pembelian BBM subsidi untuk jenis Pertalite dan Solar. Aturan tersebut akan dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Dalam upaya penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, Pertamina sudah membuka pendaftaran bagi kendaraan yang ingin mendapatkan Pertalite dan Solar melalui MyPertamina per 1 Juli 2022. Pendaftaran dilakukan di booth pendaftaran di SPBU/lokasi yang ditentukan, website subsiditepat.mypertamina.id maupun maupun melalui aplikasi MyPertamina.

Apabila konsumen sudah melengkapi data diri dan kendaraan, serta mendapatkan QR Code, langkah selanjutnya adalah tinggal melakukan pengisian BBM subsidi di SPBU. Masyarakat sudah mendaftarkan pertama harus menyiapkan QR Code yang telah didapatkan dari website subsiditepat.mypertamina.id.

Kedua, masyarakat perlu menunjukkan QR Code tersebut kepada operator SPBU (Bisa melalui HP atau yang sudah dicetak). Selanjutnya, pengendara isi Solar subsidi atau Pertalite sesuai dengan kendaraan yang berlaku. Setelah itu, lakukan pembayaran menggunakan metode tunai (cash) atau non-tunai (kartu kredit/debit).

Namun, mekanisme tersebut belum bisa dilakukan karena masih harus menunggu revisi Perpres 191/2014 selesai dilakukan. "Belum [diberlakukan]. Kami masih menunggu revisi Perpres," imbuh Irto.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif sendiri menargetkan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang akan mengatur pembatasan pembelian BBM Pertalite dan Solar akan rampung dan bisa diterapkan pada Agustus 2022. Revisi Perpres itu juga mencakup soal petunjuk teknis pembelian Pertalite.

"[Agustus ini], Insyaallah. Kita harus kerja cepat ini. Item-item-nya sudah ada," katanya

Namun, Arifin tidak mau merinci item-item apa. Dia menuturkan pihaknya telah mengantongi izin prakarsa untuk menginisiasi perbaikan atau revisi peraturan sebelumnya dengan penyesuaian atas kondisi tertentu.

"Jadi izin prakarsa itu sudah dikeluarkan, sekarang ini akan kita tindaklanjuti untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari yang sebelumnya disesuaikan dengan situasi yang ada," bebernya.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) justru menargetkan penerapan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar baru dilakukan pada September. Terlebih revisi Perpres saat ini belum selesai dilakukan.

“Kami harapkan September kalau bulan ini terbit,” kata Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman saat dikonfirmasi.


Baca juga artikel terkait HARGA BBM 2022 atau tulisan menarik lainnya Dwi Aditya Putra
(tirto.id - Bisnis)

Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz

DarkLight