tirto.id - Pemerintah Cina berencana menambah kuota impor Crude Palm Oil (CPO) beserta aneka produk pertanian lainnya dari Indonesia. Saat bertemu Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Cina, Li Keqiang mengatakan akan menambah impor CPO dari Indonesia hingga 1 juta ton.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjelaskan, penambahan ekspor CPO ke Cina akan mengerek harga tandan buah segar (TBS) para petani sawit yang saat ini anjlok. “Hal ini akan menjaga harga kelapa sawit Indonesia dan harga tandan buah segar para petani sawit. Pemerintah terus menjaga petani Indonesia dan pembukaan lapangan kerja,” kata Erick.
Berdasarkan data yang dihimpun tim riset Tirto, Cina menjadi negara tujuan ekspor CPO terbesar Indonesia sepanjang 2021. Volumenya mencapai 4,7 juta ton setara 17,55 persen dari total volume ekspor RI. Sehingga jika kuotanya ditambah 1 juta pada tahun ini, maka pengiriman CPO ke Cina diprediksi naik menjadi 5,7 juta ton.
Pergerakan penambahan aktivitas ekspor juga sudah terjadi berdasarkan data Juni 2022. Ekspor CPO Indonesia ke Cina nilainya mencapai 2,74 miliar dolar AS. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2022, ekspor CPO Indonesia melonjak tajam sebesar 862,66 persen dibanding bulan sebelumnya (month-to-month/mtm) dan naik 89,29 persen ketimbang Juni 2021 (year on year/yoy).
“Secara umum mengalami peningkatan, kecuali pada Mei 2022, di mana saat itu memang ada kebijakan dalam negeri yang melarang ekspor minyak kelapa sawit,” kata Kepala BPS, Margo Yuwono dalam rilis BPS pada Jumat, 15 Juli 2022.
Lonjakan ekspor terjadi usai pemerintah mencabut larangan ekspor CPO imbas lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Berdasarkan data GAPKI, pada periode Januari-Mei 2022, produksi CPO terlaporkan di angka 18,14 juta ton. Sementara di 2021 mencapai 46,88 juta ton atau turun 0,31% dibanding capaian 2020 yang sebesar 47,03 juta ton. Adapun total kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional hasil olahan dari minyak sawit mentah sekitar 5,06 juta ton per tahun, atau setara 5,7 miliar liter per tahun.
Sisa produksi usai dikurangi konsumsi sebagiannya dikirim untuk diekspor ke beberapa negara. Ada empat negara tujuan utama ekspor CPO pada Juni 2022, yaitu Pakistan, Cina, India, dan Bangladesh. Kenaikan bulanan terbesar pada Juni ini adalah ekspor ke Pakistan, yakni naik sebesar 1.958 persen, dari 21,89 juta dolar AS pada Mei menjadi 450,63 juta dolar AS pada Juni.
Sementara ekspor ke Cina menyentuh 314,38 juta dolar AS pada Juni 2022. Nilai tersebut naik 291,10 persen dari Mei 2022 yang mencatat 80,38 juta dolar AS.
Tak heran dari produksinya yang melimpah, ekspor CPO menjadi penyumbang terbesar pendapatan pajak ke negara. Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementerian Keuangan, Ihsan Priyawibawa mengatakan, pemerintah mendapat keuntungan dengan kenaikan harga komoditas yang terjadi sejak 2021.
Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar, Pemerintah Indonesia bisa mendapat keuntungan dari pajak aktivitas ekspor kelapa sawit. “Pertumbuhan dari sektor sawitnya naik 140 persen,” kata Ihsan, Jumat (27/5/2022).
Tak hanya dari sisi sektornya saja, pertumbuhan pendapatan negara dari sektor industri pun melonjak. Ihsan menyebut kenaikannya hingga 600 persen. “Pertumbuhan dari sektor industrinya di atas 600 persen," kata dia.
Karena itu, kata Ihsan, maka tak heran jika CPO menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Terlebih dalam 4 bulan terakhir dan sejak pecah perang antara Rusia dan Ukraina.
Kementerian Keuangan mencatat, sampai April 2022, penerimaan pajak negara telah mencapai Rp567,69 triliun atau 44,88 persen dari target penerimaan APBN tahun ini. Sumber penerimaan tersebut berasal dari PPh nonmigas yang mencapai Rp382,84 triliun atau telah mencapai 54,06 persen dari target. Pendapatan negara dari pos penerimaan PPh migas sebesar Rp30,66 triliun atau telah mencapai 64,8 persen.
Lalu dari sumber PPN dan PPnBM sebesar Rp192,12 triliun atau 34,65 persen dari target. Sedangkan dari PBB dan pajak lainnya terkumpul Rp2,43 triliun atau baru 8,17 persen dari target.
Perlu Pengawasan Ketat
Meskipun memberikan keuntungan besar, tapi stok sawit di dalam negeri perlu aman dan diawasi secara ketat. Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan, saat ini harga TBS petani anjlok karena kuota CPO untuk minyak goreng mengalami over supply.
“Jadi permasalahan di sektor hilir minyak goreng itu bukan karena kita tidak ada CPO, tapi memang karena adanya diskoneksi antara produsen CPO dengan produsen minyak gorengnya. Jadi selama ini produsen minyak goreng ambil harga lelang, misalnya ketika kita 100 persen dilarang eskpor, ya justru yang hulu itu tersedat dan harga TBS itu hancur ke level Rp800/kg,” kata dia kepada Tirto.
Jika pemerintah akhirnya menambah kuota ekspor dari permintaan Cina, maka sebaiknya pemerintah membenahi tata kelola di sektor hulu. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan, anjloknya harga TBS merupakan imbas dari salah hitung dan kebijakan terburu-buru yang dilakukan oleh pemerintah.
Jika biasanya stok CPO untuk minyak goreng di dalam negeri hanya 3 juta ton, maka pada periode lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri dan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang diterapkan pemerintah membuat stok CPO di dalam negeri ada pada kisaran 8 juta ton.
“Jadi sebelum kasih kebijakan itu hati-hati ya, DMO dan DPO memang diperlukan, tapi kemarin jumlahnya kebanyakan. Biasanya, kan, untuk stok dalam negeri per bulan itu 3-4 juta. Tapi Mei, Juni ini stok dalam negeri ini, makanya TBS turun itu stoknya 7-8 juta ton, jadi memang banyak barang itu enggak keluar,” kata dia kepada Tirto, Kamis (28/7/2022).
Tauhid mengatakan, dengan produksi CPO Indonesia yang mencapai 34 juta setahun, seharusnya penambahan kuota kirim ke Cina tidak akan mempengaruhi kebutuhan dalam negeri. “Artinya sebelumnya juga Cina sudah impor ya, cuma ditambah lagi saja,” ujar dia.
Menurut dia, kebijakan DMO dan DPO perlu dipertahankan dengan kuota yang lebih fleksibel. Langkah tersebut perlu dilakukan agar tak terjadi lagi lonjakan harga yang langsung dirasakan masyarakat saat ada kenaikan harga CPO imbas krisis yang ada di luar negeri.
“Kalau DMO dan DPO dicabut itu otomatis tak ada lagi bantalan untuk dalam negeri ya. Enggak cukup hanya komitmen. Artinya dari pelaku usaha yang minta DMO, DPO dihapus, ya ada ancaman harganya kemudian gak bisa dikendalikan lagi. HET enggak berlaku,” kata dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
