tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengubah nama rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi rumah sehat untuk Jakarta, Rabu (3/8/2022). Anies mengubah nama agar ada perubahan orientasi terhadap keberadaan rumah sakit dan meningkatkan pelayanan rumah sakit di Jakarta.
“Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga orang datang karena sakit dan ingin sembuh. Datanglah ke rumah sakit untuk sembuh, padahal untuk sembuh harus sakit dulu. Nah, di sisi lain pada pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu rumah sehat ini perannya ditambah, yakni aspek promotif dan preventif,” kata Anies saat peluncuran Penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta di RSUD Cengkareng, Rabu (3/8/2022).
Anies berharap penjenamaan ini akan mengubah pola pikir masyarakat terhadap rumah sakit dari orientasi sakit untuk sembuh menjadi rumah untuk sehat akan menjadi sehat dan lebih sehat lagi melalui berbagai treatment.
“Jadi datang ke rumah sehat, untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Mulai melakukan medical and mental health check-up, vaksinasi dan imunisasi, dan berbagai kegiatan yang bersifat promotif preventif lainnya. Sehingga rumah sehat ini dirancang benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup sehat, bukan sekadar berorientasi sembuh dari sakit,” kata Anies.
Ia berharap, dengan penjenamaan ini masyarakat akan memandang rumah sehat dengan cara pandang berbeda. Apalagi dalam bahasa internasional rumah sakit diartikan sebagai hospital dari hospitality yakni keramahan.
“Harapannya melalui penjenamaan ini juga percakapan di rumah-rumah pun berbicara tentang sehat bukan sakit karena alam bawah sadar kita menggarisbawahi itu,” kata Anies Baswedan.
Aksi mengubah nama selama Anies Baswedan memimpin ibu kota, buka kali pertama ini. Berdasarkan penelusuran Tirto, Anies memang tercatat beberapa kali mengubah nama, mulai dari nama jalan, stadion hingga nama program. Pada Oktober 2018 misal, Anies mengubah nama program One Karcis-One Trip (OK-Otrip) yang digagas bersama Sandiaga Uno saat maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengubah nama Ok-Otrip menjadi Jaklingko.
Pada Desember 2020, Anies meresmikan Jakarta Internasional Stadium (JIS). Peresmian ini menimbulkan polemik karena stadion tersebut diklaim sebagai proyek Anies. Sebelum proyek JIS berjalan, Pemprov DKI Jakarta era Jokowi-Ahok memang belum menamai stadion tersebut. Namun publik mengenal stadion tersebut dengan nama Stadion Taman BMW (Taman Bersih, Manusiawi, Berwibawa).
Teranyar, Anies juga mengubah nama-nama jalan di Jakarta. Setidaknya ada 22 nama jalan di Jakarta yang diubah oleh Anies, seperti nama Jalan Mpok Nori (sebelumnya Jalan Raya Bambu Apus) dan Jalan H. Bokir Bin Dji'un (sebelumnya Jalan Raya Pondok Gede). Akibat perubahan nama tersebut, ribuan warga DKI harus mengubah data kependudukan mereka. Dalam catatan, rencana pengubahan nama sudah dilakukan sejak 2018.
Pemerintah DKI pun berencana mengubah lagi nama sejumlah jalan di ibu kota. Namun, sejumlah pihak di DPRD DKI ada yang mengajukan keberatan atas kebijakan tersebut, hingga ada pembentukan pansus.
Bagian Manuver Jelang 2024?
Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam tidak memungkiri bahwa ada pesan politik dari aksi mengubah nama-nama tersebut. Ia menilai ada indikasi aksi pengubahan nama dalam beberapa kali sebagai upaya politik untuk menjaga nama di Pemilu 2024.
“Kalau kemudian pertanyaan-pertanyaannya, apakah berkorelasi dengan Pemilu 2024 dan apa yang dikejar? Tentu kita paham bahwa Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang memiliki ambisi politik ikut berkompetisi di Pilpres 2024. Karena itu dengan mudah bisa diprediksi, disinyalir bahwa perubahan nama-nama tersebut sebagai bagian upaya mengerek elektabilitas, sebagai upaya untuk memudahkan jalur-jalur ambisi politiknya,” kata Imam kepada reporter Tirto, Rabu (3/8/2022).
Imam menilai, upaya mengubah nama RSUD menjadi Rumah Sehat Jakarta sebagai langkah Anies menciptakan nuansa pembeda, dibanding pemimpin DKI Jakarta sebelumnya. Anies akan dilihat dan dikenang publik karena membawa perubahan pelayanan secara nyata.
“Targetnya akan dinilai positif dari masyarakat dan dianggap berkinerja baik dengan peningkatan dan perubahan nama rumah sakit tersebut. Pada gilirannya tentu setiap politisi ujungnya adalah bagaimana mengerek elektabilitas," kata Imam.
Imam mengatakan, kebijakan ubah nama memang bisa memberikan efek positif pada elektabilitas jika diapresiasi publik. Akan tetapi, kebijakan ubah nama bisa memicu kekecewaan dan tidak menjadi elektabilitas bila membawa efek buruk pada publik. Ia mencontoh ketika warga mengeluh harus mengubah dokumen ketika nama jalan kediaman warga berubah.
Hal senada diungkapkan dosen komunikasi politik Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin. Ia menilai, aksi Anies mengubah nama juga bernuansa politik. Ia menduga, upaya mengubah nama adalah bagian dari strategi agar publik mengingat Anies saat bertugas sebagai gubernur.
“Dalam ranah komunikasi, khususnya komunikasi politik, upaya yang dilakukan Anies merupakan bentuk untuk menjaga narasi terhadap dirinya ketika ia sudah lepas dari jabatan,” kata Alvin.
Alvin menambahkan, “Ada namanya konsep recalling, di mana ketika seseorang melihat atau mendengar objek tertentu, maka akan mengingat suatu ide tertentu. Dalam hal ini, objek-objek yang diubah namanya oleh Anies, maka berpeluang besar publik merecall ingatan mereka akan Anies.”
Menurut Alvin, aksi Anies akan memicu orang 'berkomunikasi' secara tidak langsung dengan publik. Publik akan mengingat apa yang dilakukan Anies.
Namun, Alvin pesimistis upaya politik mengubah nama-nama di Jakarta sebagai langkah mengalihkan isu beberapa janji Anies yang belum selesai. Ia justru menilai ruang kritik kinerja Anies yang belum selesai ada pada DPRD.
“Namun, pengubahan objek sebagai langkah politik justru terasa sekali. Karena perisitiwa seperti ini memiliki nilai berita dan sudah pasti dipublikasi media-media,” kata dia.
Alvin memandang, ada sejumlah dampak yang muncul saat mengubah nama dan istilah. Akan tetapi, dampak tersebut positif atau negatif perlu dinilai dengan indikator yang tepat. Ia mencontohkan apakah ada anggaran pengubahan nama RSUD menjadi Rumah Sehat Jakarta. Kemudian apakah ide rebranding ini dadakan atau sudah direncanakan lama.
Meski sudah terjadi, Alvin menilai Anies seharusnya bisa melakukan kegiatan lebih baik daripada sekadar ubah nama. “Menurut saya masih banyak hal yang lebih esensial sebagai gubernur. Perubahan mind-set publik itu penting, tapi alangkah baik bila ditunjukkan dengan kerja nyata, bukan seremonial perubahan nama objek saja,” kata Alvin.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
