Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) milik Universitas Gadjah Mada (UGM) guna menelusuri dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang berujung ricuh pada 10 November lalu di kawasan Bundaran UGM, Yogyakarta.
Pemeriksaan barang bukti visual tersebut dilangsungkan dalam pertemuan koordinasi tertutup selama dua jam antara tim Komnas HAM dan jajaran pimpinan rektorat UGM di Ruang Sidang Pimpinan, Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut memegang peranan krusial sebagai instrumen objektif untuk menganalisis kronologi peristiwa secara utuh, khususnya terkait dugaan masuknya aparat keamanan serta penembakan gas air mata ke dalam kawasan otonomi kampus.
"Tadi juga sudah diputarkan rekaman CCTV dari UGM, terutama yang dari jam 21.00 sampai dini hari. Kita bisa melihat bagaimana gempuran gas air mata yang masuk ke UGM," kata Anis usai pertemuan.
Berdasarkan data awal dan catatan kronologi yang dihimpun Komnas HAM, aksi unjuk rasa yang bermula pada siang hari tersebut mulanya berjalan damai dengan mengusung substansi tuntutan koreksi terhadap kebijakan pemerintah.
Namun, situasi di lapangan mengalami eskalasi tajam hingga berujung pada jatuhnya korban luka dari kalangan mahasiswa, penangkapan sejumlah peserta aksi, serta dugaan tindakan represif aparat di area lingkungan kampus.
Sebelum mendatangi kampus UGM, tim investigasi Komnas HAM telah lebih dulu menjalankan serangkaian tahapan penyelidikan di lapangan.
Langkah tersebut mencakup olah tempat kejadian perkara (TKP) di Bundaran UGM, kawasan Gedung DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer, meminta klarifikasi resmi dari Polda DIY, serta menjenguk para korban luka yang masih dirawat di rumah sakit.
Anis menegaskan, kolaborasi intensif bersama pihak universitas serta jaringan masyarakat sipil yang memberikan pendampingan hukum sangat dibutuhkan guna menyusun konstruksi peristiwa yang transparan.
Seluruh temuan bukti di lapangan nantinya akan melalui tahap kajian mendalam untuk merumuskan status hukum dan dugaan pelanggaran HAM.
"Hasilnya nanti kami akan memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada para pihak tertentu seperti aparat kepolisian dan yang lainnya," ujar Anis.
Sementara itu, Rektor UGM Ova Emilia menegaskan bahwa pihak universitas bersikap terbuka dan menyerahkan seluruh dokumen data serta bukti digital secara kooperatif untuk mencegah simpang siur informasi di ruang publik.
Menurutnya, jaminan ruang kritik yang aman dan bermartabat bagi mahasiswa merupakan marwah utama institusi pendidikan tinggi.
"Kehadiran Komnas HAM ini sangat membantu karena bagaimanapun kita memerlukan data dan informasi-informasi objektif," tutur Ova.
Penulis: Cahyo PE
Editor: Mochammad Fajar Nur
