Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Login
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Stop Press
Budi Gunawan: Perputaran Judol Capai Rp900 T, Libatkan TNI/Polri
Beranda
Kebebasan Berekspresi
Indeks Kebebasan Berekspresi
Politik
Rabu, 21 Agt
DPR Anulir Putusan MK, Peringatan Garuda Biru Menggema di Medsos
Publik menilai langkah DPR yang merevisi UU Pilkada secara kilat sebagai ancaman terhadap demokrasi.
News
Rabu, 14 Agt
Kebebasan Sipil Semakin Kedodoran selama 10 Tahun Era Jokowi
Isnur menyatakan Jokowi merupakan pemimpin yang membuat ruang kebebasan sipil menuju kembali ke dalam ruang yang tertutup.
Hukum
Rabu, 22 Mei
Saat WWF 2024 Diwarnai Intimidasi & Peretasan Masyarakat Sipil
Usai insiden pembubaran PWF 2024, terjadi upaya peretasan ponsel yang dialami Direktur LBH Bali dan Koordinator Prodem Bali.
Politik
Kamis, 21 Mar
Kenapa Akhir Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Makin Antikritik?
Kritik itu memang untuk pengingat atas kekurangan, jika sudah baik tentu bukan kritik tetapi pujian.
Politik
Jumat, 2 Feb
Kala UU ITE Masih Dipakai Mengancam Lawan Politik Jelang Pilpres
Masalah kebebasan berekspresi di masa pemilu memicu kekhawatiran penyalahgunaan pasal karet di UU ITE yang sudah direvisi.
Politik
Selasa, 2 Jan
Kriminalisasi Narasumber Berita Ancam Kebebasan Pers & Demokrasi
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan narasumber tidak bisa dipidana dan seluruh produk pers yang terpublikasi jadi tanggung jawab redaksi.
Politik
Minggu, 31 Des 2023
Catatan Akhir Tahun: Waspada Keropos Demokrasi di Tahun Politik
Agenda konflik kepentingan sejumlah elite demi kepentingan politik elektoral di tahun politik menjadi salah satu keroposnya demokrasi.
Politik
Selasa, 12 Des 2023
Menanti Komitmen HAM para Paslon Atasi Isu Kriminalisasi Aktivis
Isu pembahasan pasal-pasal karet penting dibahas dan diakomodir para paslon capres-cawapres saat debat perdana terkait perlindungan HAM.
Politik
Jumat, 8 Des 2023
Beda Pilihan Politik Jangan Direspons Pembungkaman Berekspresi
Kunto menilai dugaan kepolisian yang melarang seniman bicara soal politik bukan hanya intimidatif, namun menyalahi konstitusi.
Hukum
Senin, 30 Okt 2023
Mengapa Revisi UU ITE Belum Menjawab Masalah Pasal Karet?
Dalam rekapan yang didapat Koalisi Serius, Pasal 27 ayat (3) bukannya tidak ada, tapi berubah bentuk menjadi Pasal 27A ayat (1) dan Pasal 27B ayat (1).
News
Kamis, 21 Sept 2023
Saat Anies, Prabowo & Ganjar Bicara Kebebasan Berekspresi
Anies Baswedan sebut kebebasan berpendapat di Indonesia bermasalah, sementara Prabowo dan Ganjar bilang lebih baik. Bagaimana faktanya?
Pendidikan
Selasa, 12 Sept 2023
Mengapa Kebebasan Berekspresi Menjadi Hal yang Penting?
Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, menyebarkan informasi, dan mengungkapkan pendapatnya.
Politik
Selasa, 5 Sept 2023
Polemik Upaya Mengontrol Tempat Ibadah yang Diwacanakan BNPT
Wacana yang dilontarkan Kepala BNPT soal upaya mengontrol semua tempat ibadah untuk menanggulangi radikalisme menuai polemik.
Hukum
Kamis, 8 Jun 2023
Kasus Siswi SMP Jambi & Mengapa Masih Ada Kriminalisasi Kritik?
Dalam kebebasan berekspresi, Wahyudi menyoal sikap aparat yang langsung proses hukum siswi SMP di Jambi meski berakhir damai.
Hukum
Jumat, 12 Mei 2023
Kasus Erwin Aksa vs Rommy: Saat Narsum Podcast Rawan Dipolisikan
Penyelesaian dengan tidak mengedepankan pidana penting untuk menjaga semangat kebebasan berpendapat atau berekspresi.
Hukum
Jumat, 28 Apr 2023
Mahfud MD Copot Aparat yang Intimidasi Bima TikTok, Benarkah?
Tirto
tak menjumpai satu pun sumber resmi atau pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim ini.
Hukum
Rabu, 19 Apr 2023
Polda Lampung Setop Perkara Tiktoker Bima: Bukan Tindak Pidana
Polda Lampung menghentikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Tiktokers Bima Yudho Saputro yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung.
Hukum
Selasa, 18 Apr 2023
Dirjen HAM Nilai Protes Bima soal Kondisi Lampung adalah Kritik
Dirjen HAM Kemenkumham menilai konten yang disebarkan Bima Yudho Saputro terkait kondisi infrastruktur di Lampung masih dikategorikan bentuk kritik.
Hukum
Selasa, 18 Apr 2023
Mahfud soal Kasus Bima: Bisa Selesai dengan Restorative Justice
Mahfud MD mengatakan Bima adalah subjek hukum yang harus bertanggung jawab sendiri sehingga tak boleh ada intimidasi ke pihak keluarga.
Hukum
Senin, 17 Apr 2023
Polemik Tiktoker Kritik Pembangunan di Lampung yang Dipolisikan
Mahfud MD mengatakan Bima Yudho punya hak secara hukum untuk mengkritik Pemda Lampung.
Selanjutnya