Indeks Kebebasan Berekspresi

Apabila yang disampaikan Bimo Yudho dalam kontennya adalah sebuah fakta, maka kewajiban pemerintah Lampung adalah melakukan evaluasi atas kritikan tersebut.

Biasanya pembungkaman jurnalis berupa penghalangan wartawan dalam melaksanakan profesinya, tapi kini penyerangan dalam bentuk digital.

Isnur menilai pasal-pasal bermasalah RKUHP seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR.

Pembubaran diskusi yang menjadikan kampus sebagai lokasi kegiatan bukan kali pertama.

YLBHI sebut polisi bersama kelompok masyarakat yang mengaku aparat desa dan pecalang telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

Gerak warga dibatasi, aktivis direpresi, baliho dan hewan pun harus hilang dari jalan demi kenyamanan peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam aksi peretasan ke kru Narasi TV. Mereka jugadesak aparat usut tuntas kasus ini.

Jokowi terus menerus mengklaim dirinya sudah berusaha bersifat terbuka dan menerima kritikan.

Bagaimana regulasi PSE Lingkup Privat berpengaruh terhadap kebebasan berekspresi?

Peneliti KontraS menilai meski delik Pasal 240 RKUHP bersifat materiil, tetapi ukuran dari kerusuhan itu tidak jelas rumusannya.

Salah satu solusi agar kebebasan berekspresi publik bisa membaik adalah memperbaiki UU ITE sesegera mungkin.

Jokowi mengaku pemerintah mendengar kegelisahan publik soal kebebasan berpendapat yang sering tersandung UU ITE.

Jokowi dapat pujian dari akademisi sebagai seorang jenius. Namun alasan-alasan yang dikemukakan sangat parsial.

Semangat reformasi justru menajamkan politik identitas, yang sering dijadikan alat negara mengontrol warganya.

Komnas HAM menilai rencana pemerintah melakukan revisi terbatas terhadap sejumlah pasal di UU ITE tidak akan jadi solusi masalah kebebasan berekspresi.

Bagaimana penegakan HAM di Papua setahun terakhir? Suram.

Mahasiswa Unilak dikeluarkan setelah mengkritik kebijakan rektor. Kampus dinilai mencabut hak atas pendidikan mahasiswa.

LBH Pers mencatat kepolisian menjadi institusi negara yang dominan melakukan kekerasan terhadap jurnalis selama 2020.

Pemerintah mau mengaktifkan polisi siber yang mencari penyebar hoaks. Dikhawatirkan rencana ini merusak kebebasan dan 'killing effect'.

FPI dinilai tak bisa dibubarkan hanya karena tak mengantongi SKT dari pemerintah. Mereka juga menilai masih dapat berkegiatan.