Indeks Kebebasan Berekspresi

Kuasa hukum Laras menilai JPU tidak memasukkan pendekatan Feminist Legal Theory, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021.

Masyarakat khawatir KUHAP Baru & Sistem SAMAN akan makin mengekang ekspresi kritik warga.

Roy Suryo lantas memindahkan acara peluncuran buku Jokowi's White Paper ke sebuah kafe serta mengalami insiden pemadaman saat peluncuran buku.

LBH Pers berpendapat tulisan opini atau kolom tidak semestinya ditanggapi dengan teror, atau kriminalisasi.

Indeks Demokrasi Indonesia masuk kategori demokrasi cacat dalam 10 tahun terakhir. Menurut pengamat penurunan berpotensi lanjut di era presiden baru.

Sukatani Band ceritakan kondisi terkini setelah diintimidasi, tolak tawaran jadi Duta Polisi, hingga klarifikasi soal pemecatan personilnya sebagai guru.

Langkah Polri menggandeng band Sukatani sebagai duta Polri adalah tindakan yang salah kaprah.

Propam Polri masih memeriksa enam personel Ditssiber Polda Jawa Tengah (Jateng) yang diduga mengintimidasi dua anggota Band Sukatani.

Pigai mengingatkan rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian kecuali mengganggu moralitas bangsa seperti pornografi.

Pihak band juga menyatakan terima kasih atas dukungan publik terkait kasus yang dialami mereka usai lagu mereka disorot publik.

Alih-alih bikin takut, represi aparat terhadap Sukatani justru memperkuat rasa kesamaan nasib di antara masyarakat.

Ada indikasi bahwa tangkapan layar yang dibagikan kemungkinan merupakan hasil fabrikasi melalui manipulasi digital.

Pembatalan pameran tunggal Yos Suprapto adalah bentuk pembatasan hak berkesenian secara sewenang-wenang oleh penguasa.

Publik menilai langkah DPR yang merevisi UU Pilkada secara kilat sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Isnur menyatakan Jokowi merupakan pemimpin yang membuat ruang kebebasan sipil menuju kembali ke dalam ruang yang tertutup.

Usai insiden pembubaran PWF 2024, terjadi upaya peretasan ponsel yang dialami Direktur LBH Bali dan Koordinator Prodem Bali.

Kritik itu memang untuk pengingat atas kekurangan, jika sudah baik tentu bukan kritik tetapi pujian.

Masalah kebebasan berekspresi di masa pemilu memicu kekhawatiran penyalahgunaan pasal karet di UU ITE yang sudah direvisi.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan narasumber tidak bisa dipidana dan seluruh produk pers yang terpublikasi jadi tanggung jawab redaksi.

Agenda konflik kepentingan sejumlah elite demi kepentingan politik elektoral di tahun politik menjadi salah satu keroposnya demokrasi.