Indeks Kebebasan Berekspresi

Wacana yang dilontarkan Kepala BNPT soal upaya mengontrol semua tempat ibadah untuk menanggulangi radikalisme menuai polemik.

Dalam kebebasan berekspresi, Wahyudi menyoal sikap aparat yang langsung proses hukum siswi SMP di Jambi meski berakhir damai.

Penyelesaian dengan tidak mengedepankan pidana penting untuk menjaga semangat kebebasan berpendapat atau berekspresi.

Tirto tak menjumpai satu pun sumber resmi atau pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim ini.

Polda Lampung menghentikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Tiktokers Bima Yudho Saputro yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung.

Dirjen HAM Kemenkumham menilai konten yang disebarkan Bima Yudho Saputro terkait kondisi infrastruktur di Lampung masih dikategorikan bentuk kritik.

Mahfud MD mengatakan Bima adalah subjek hukum yang harus bertanggung jawab sendiri sehingga tak boleh ada intimidasi ke pihak keluarga.

Mahfud MD mengatakan Bima Yudho punya hak secara hukum untuk mengkritik Pemda Lampung.

Apabila yang disampaikan Bimo Yudho dalam kontennya adalah sebuah fakta, maka kewajiban pemerintah Lampung adalah melakukan evaluasi atas kritikan tersebut.

Biasanya pembungkaman jurnalis berupa penghalangan wartawan dalam melaksanakan profesinya, tapi kini penyerangan dalam bentuk digital.

Isnur menilai pasal-pasal bermasalah RKUHP seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR.

Pembubaran diskusi yang menjadikan kampus sebagai lokasi kegiatan bukan kali pertama.

YLBHI sebut polisi bersama kelompok masyarakat yang mengaku aparat desa dan pecalang telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

Gerak warga dibatasi, aktivis direpresi, baliho dan hewan pun harus hilang dari jalan demi kenyamanan peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam aksi peretasan ke kru Narasi TV. Mereka jugadesak aparat usut tuntas kasus ini.

Jokowi terus menerus mengklaim dirinya sudah berusaha bersifat terbuka dan menerima kritikan.

Bagaimana regulasi PSE Lingkup Privat berpengaruh terhadap kebebasan berekspresi?

Peneliti KontraS menilai meski delik Pasal 240 RKUHP bersifat materiil, tetapi ukuran dari kerusuhan itu tidak jelas rumusannya.

Salah satu solusi agar kebebasan berekspresi publik bisa membaik adalah memperbaiki UU ITE sesegera mungkin.

Jokowi mengaku pemerintah mendengar kegelisahan publik soal kebebasan berpendapat yang sering tersandung UU ITE.