Indeks Kebebasan Berekspresi

Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Pihak yang merasa dirugikan atau tidak sepakat dengan isi film seharusnya menempuh mekanisme klarifikasi.

RUU disinformasi dikenal luas, tapi dukungan belum solid. Publik akui ancaman propaganda asing, namun khawatir dampaknya pada kebebasan sipil.

Pakar menilai RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing belum mendesak.Pemerintah disarankan fokus pada strategi nasional.

RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing diperdebatkan karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan ruang kritik publik.

Pelaporan Saiful Mujani ke kepolisian sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang gagal dijamin negara.

Kompolnas mendorong polisi untuk menghormati kesenian, hal ini berkaitan dengan lagu seniman cilik Gandhi Sehat "Cita-citaku (Gak Jadi Polisi)".

Pemeriksaan ahli dilakukan sebelum gelar perkara, yang menentukan kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono penuhi unsur pidana atau tidak.

Pandji Pragiwaksono datang ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya ditemani pengacaranya, Haris Azhar.

Pandji sudah mengkonfirmasi kehadiran ke penyidik untuk hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Tidak tertutup kemungkinan tim penyidik akan menggabungkan keenam laporan terhadap Pandji Pragiwaksono.

Novel bilang salah satu poin penistaan agama oleh Pandji adalah narasi tentang memilih pemimpin berdasarkan ibadahnya.

RUU Disinformasi Asing digagas sebagai benteng kedaulatan. Kritik muncul karena definisi karet dan potensi kriminalisasi ekspresi warga.

MK dinilai mempertahankan norma pidana yang tidak memiliki batasan jelas dan berpotensi dipakai untuk membungkam kerja pers serta kebebasan berekspresi.

Polisi harus cermat menilai pelaporan terhadap Pandji Pragiwaksono terkait materi Mens Rea, jangan sampai dianggap sebagai pembungkaman berpendapat.

Sejumlah ahli mengatakan laporan polisi terhadap komika Pandji berpotensi tidak sah karena faktor barang bukti.

Gajar Pranowo sebut Rakernas PDIP juga membahas isu lingkungan hingga mekanisme Pilkada.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional.

Tim pembela Laras meminta majelis hakim menyatakan Laras tidak terbukti bersalah, serta membebaskannya dari seluruh dakwaan dan tuntutan.

Kuasa hukum Laras menilai JPU tidak memasukkan pendekatan Feminist Legal Theory, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021.