Indeks Kebebasan Berekspresi

Publik menilai langkah DPR yang merevisi UU Pilkada secara kilat sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Isnur menyatakan Jokowi merupakan pemimpin yang membuat ruang kebebasan sipil menuju kembali ke dalam ruang yang tertutup.

Usai insiden pembubaran PWF 2024, terjadi upaya peretasan ponsel yang dialami Direktur LBH Bali dan Koordinator Prodem Bali.

Kritik itu memang untuk pengingat atas kekurangan, jika sudah baik tentu bukan kritik tetapi pujian.

Masalah kebebasan berekspresi di masa pemilu memicu kekhawatiran penyalahgunaan pasal karet di UU ITE yang sudah direvisi.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan narasumber tidak bisa dipidana dan seluruh produk pers yang terpublikasi jadi tanggung jawab redaksi.

Agenda konflik kepentingan sejumlah elite demi kepentingan politik elektoral di tahun politik menjadi salah satu keroposnya demokrasi.

Isu pembahasan pasal-pasal karet penting dibahas dan diakomodir para paslon capres-cawapres saat debat perdana terkait perlindungan HAM.

Kunto menilai dugaan kepolisian yang melarang seniman bicara soal politik bukan hanya intimidatif, namun menyalahi konstitusi.

Dalam rekapan yang didapat Koalisi Serius, Pasal 27 ayat (3) bukannya tidak ada, tapi berubah bentuk menjadi Pasal 27A ayat (1) dan Pasal 27B ayat (1).

Anies Baswedan sebut kebebasan berpendapat di Indonesia bermasalah, sementara Prabowo dan Ganjar bilang lebih baik. Bagaimana faktanya?

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, menyebarkan informasi, dan mengungkapkan pendapatnya.

Wacana yang dilontarkan Kepala BNPT soal upaya mengontrol semua tempat ibadah untuk menanggulangi radikalisme menuai polemik.

Dalam kebebasan berekspresi, Wahyudi menyoal sikap aparat yang langsung proses hukum siswi SMP di Jambi meski berakhir damai.

Penyelesaian dengan tidak mengedepankan pidana penting untuk menjaga semangat kebebasan berpendapat atau berekspresi.

Tirto tak menjumpai satu pun sumber resmi atau pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim ini.

Polda Lampung menghentikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Tiktokers Bima Yudho Saputro yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung.

Dirjen HAM Kemenkumham menilai konten yang disebarkan Bima Yudho Saputro terkait kondisi infrastruktur di Lampung masih dikategorikan bentuk kritik.

Mahfud MD mengatakan Bima adalah subjek hukum yang harus bertanggung jawab sendiri sehingga tak boleh ada intimidasi ke pihak keluarga.

Mahfud MD mengatakan Bima Yudho punya hak secara hukum untuk mengkritik Pemda Lampung.