Indeks Kebebasan Berekspresi

Jokowi dapat pujian dari akademisi sebagai seorang jenius. Namun alasan-alasan yang dikemukakan sangat parsial.

Semangat reformasi justru menajamkan politik identitas, yang sering dijadikan alat negara mengontrol warganya.

Komnas HAM menilai rencana pemerintah melakukan revisi terbatas terhadap sejumlah pasal di UU ITE tidak akan jadi solusi masalah kebebasan berekspresi.

Bagaimana penegakan HAM di Papua setahun terakhir? Suram.

Mahasiswa Unilak dikeluarkan setelah mengkritik kebijakan rektor. Kampus dinilai mencabut hak atas pendidikan mahasiswa.

LBH Pers mencatat kepolisian menjadi institusi negara yang dominan melakukan kekerasan terhadap jurnalis selama 2020.

Pemerintah mau mengaktifkan polisi siber yang mencari penyebar hoaks. Dikhawatirkan rencana ini merusak kebebasan dan 'killing effect'.

FPI dinilai tak bisa dibubarkan hanya karena tak mengantongi SKT dari pemerintah. Mereka juga menilai masih dapat berkegiatan.

Didin Tulis dilaporkan polisi menggunakan UU ITE hanya karena menumpahkan curahan hatinya di media sosial. Seseorang, entah kenapa, tersinggung.

Jokowi sebut ruang kebebasan itu justru sering dibajak untuk mengklaim dirinya paling benar dan yang lain dipersalahkan.

Vonis 3 bulan penjara atas Dosen Unsyiah Banda Aceh Saiful Mandi dinilai mencederai kebebasan berekspresi dan hak kebebasan akademik.

Indeks demokrasi di Papua dan Papua Barat rendah karena banyak sebab. Pengerahan militer salah satunya.

Kasus Riki, yang divonis karena dituduh menyebar SARA hanya karena mengunggah foto Bintang Kejora di media sosial, jadi bukti bahwa orang Papua sulit berekspresi baik di dunia nyata maupun maya.

Tidak semestinya warga menangkap Ismail. Tidak patut juga kasus-kasus penangkapan warga terus terjadi karena kebebasan berekspresi harus dijunjung tinggi.

GUSDURian mengecam perlakuan polisi yang menangkap Ismail Ahmad terkait guyonan Gus Dur mengenai "tiga polisi jujur."

Sedikitnya 96 kasus terkait 'hoaks corona' ditangani polisi. Sementara polisi juga menangkapi warga yang kritis ke pemerintah.

Pengamat menilai pengerahan polisi untuk mengawasi masjid tidak tepat. Sebaiknya pendekatan dialogis yang diutamakan.

Lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang hukum dan hak asasi manusia, Lokataru Foundation menilai Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami penyempitan ruang ekspresi publik (shrinking space).

"Ini soal kontrol saja."

Surya Anta dan ke-5 rekan Papua ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya dengan pasal "makar" karena mengibarkan bendera Bintang Kejora.