Kasus Riki, yang divonis karena dituduh menyebar SARA hanya karena mengunggah foto Bintang Kejora di media sosial, jadi bukti bahwa orang Papua sulit berekspresi baik di dunia nyata maupun maya.
Tidak semestinya warga menangkap Ismail. Tidak patut juga kasus-kasus penangkapan warga terus terjadi karena kebebasan berekspresi harus dijunjung tinggi.
Lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang hukum dan hak asasi manusia, Lokataru Foundation menilai Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami penyempitan ruang ekspresi publik (shrinking space).
Ketika organisasi atau individu tertentu dilarang menyuarakan gagasannya di ruang publik, biasanya muncul organisasi atau individu lain yang justru berpandangan lebih ekstrem.
Fadli Zon marah Ahmad Dhani dipenjara karena UU ITE. Tapi dia enggan merevisi itu meski punya kapasitas. Bagi dia yang salah dari UU ITE hanya penerapannya.
UU ITE dinilai rentan mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai pihak yang berhak melakukan revisi UU tersebut para anggota komisi representasi partai politik.
Irlandia menghapus hukum penistaan agama. Namun, keputusan pengadilan hak asasi Eropa terkait kasus penodaan agama Islam di Austria berkata sebaliknya.