Indeks Kebebasan Berekspresi

Isu pembahasan pasal-pasal karet penting dibahas dan diakomodir para paslon capres-cawapres saat debat perdana terkait perlindungan HAM.

Kunto menilai dugaan kepolisian yang melarang seniman bicara soal politik bukan hanya intimidatif, namun menyalahi konstitusi.

Dalam rekapan yang didapat Koalisi Serius, Pasal 27 ayat (3) bukannya tidak ada, tapi berubah bentuk menjadi Pasal 27A ayat (1) dan Pasal 27B ayat (1).

Anies Baswedan sebut kebebasan berpendapat di Indonesia bermasalah, sementara Prabowo dan Ganjar bilang lebih baik. Bagaimana faktanya?

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, menyebarkan informasi, dan mengungkapkan pendapatnya.

Wacana yang dilontarkan Kepala BNPT soal upaya mengontrol semua tempat ibadah untuk menanggulangi radikalisme menuai polemik.

Dalam kebebasan berekspresi, Wahyudi menyoal sikap aparat yang langsung proses hukum siswi SMP di Jambi meski berakhir damai.

Penyelesaian dengan tidak mengedepankan pidana penting untuk menjaga semangat kebebasan berpendapat atau berekspresi.

Tirto tak menjumpai satu pun sumber resmi atau pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim ini.

Polda Lampung menghentikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Tiktokers Bima Yudho Saputro yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung.

Dirjen HAM Kemenkumham menilai konten yang disebarkan Bima Yudho Saputro terkait kondisi infrastruktur di Lampung masih dikategorikan bentuk kritik.

Mahfud MD mengatakan Bima adalah subjek hukum yang harus bertanggung jawab sendiri sehingga tak boleh ada intimidasi ke pihak keluarga.

Mahfud MD mengatakan Bima Yudho punya hak secara hukum untuk mengkritik Pemda Lampung.

Apabila yang disampaikan Bimo Yudho dalam kontennya adalah sebuah fakta, maka kewajiban pemerintah Lampung adalah melakukan evaluasi atas kritikan tersebut.

Biasanya pembungkaman jurnalis berupa penghalangan wartawan dalam melaksanakan profesinya, tapi kini penyerangan dalam bentuk digital.

Isnur menilai pasal-pasal bermasalah RKUHP seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR.

Pembubaran diskusi yang menjadikan kampus sebagai lokasi kegiatan bukan kali pertama.

YLBHI sebut polisi bersama kelompok masyarakat yang mengaku aparat desa dan pecalang telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

Gerak warga dibatasi, aktivis direpresi, baliho dan hewan pun harus hilang dari jalan demi kenyamanan peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam aksi peretasan ke kru Narasi TV. Mereka jugadesak aparat usut tuntas kasus ini.