Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan sikap terbuka untuk berdialog serta mencocokkan data bersama lembaga pemantau independen terkait laporan dugaan penurunan atau take down konten kritik di ruang digital.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, dalam acara "Ngopi Bareng" di Press Room Baru Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan ini dirilis untuk merespons laporan dari dua lembaga independen, yakni Remotivi dan SAFEnet, yang sebelumnya menduga adanya tren penurunan konten kritik terhadap isu-isu tertentu.
Mediodecci menilai langkah pemantauan publik tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan mekanisme check and balance yang sehat dalam pengawasan tata kelola digital.
"Kami melihatnya sih sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun demikian, data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka sih," ujar Mediodecci.
Ia menambahkan, seluruh data penanganan konten di internal Komdigi tercatat secara sistemik, akuntabel, dan transparan melalui sistem elektronik.
Pihaknya siap membuka rekam jejak digital tersebut untuk dicocokkan bersama guna menghindari potensi salah paham atau kekeliruan dalam interpretasi data moderasi.
Dalam kesempatan yang sama, Komdigi turut mempertegas mekanisme penanganan serta batas waktu respons atau service level agreement (SLA) bagi platform digital atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat dalam menindaklanjuti perintah penurunan konten dari kementerian.
Batasan waktu respons tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi muatan konten.
"SLA wajib yang harus dipenuhi oleh platform dalam proses penurunan konten adalah 24 jam dalam keadaan normal atau konten yang reguler, dan 12 jam untuk konten yang mendesak setelah perintah pemutusan akses dikeluarkan," jelas Mediodecci.
Kategori konten mendesak (urgent) difokuskan secara ketat pada isu-isu krusial yang mengancam keselamatan publik, seperti penyebaran terorisme, pornografi anak, serta konten provokatif yang berpotensi merusak ketertiban umum.
Komdigi memastikan proses moderasi dan penindakan ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan tetap berlandaskan regulasi teknis yang berlaku, termasuk menyediakan ruang bagi platform digital untuk mengajukan tanggapan atau sanggahan sebelum penerapan sanksi administratif diputuskan.
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Mochammad Fajar Nur
