Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, merespons polemik pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono di sejumlah daerah. Puan mengatakan DPR akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui komisi terkait.
Pernyataan itu disampaikan Puan usai menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (12/5/2026). Mulanya, aksi pelarangan nobar film Pesta Babi itu dilakukan aparat militer dengan alasan kegiatan tersebut tidak mengantongi izin.
Puan mengaku belum mengetahui isi film dokumenter tersebut. Namun, dia menyebut judul maupun muatan film itu dinilai sensitif sehingga perlu diantisipasi apabila berpotensi menimbulkan dampak buruk di masyarakat. Dengan begitu, Puan memastikan DPR akan menindaklanjuti isu itu.
“Memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif. Dan apa isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR,” kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (12/5/2026).
Dia menilai hal-hal yang dianggap sensitif perlu ditangani secara hati-hati. Meski begitu, Puan menekankan tindak lanjut atas persoalan tersebut tetap harus dilakukan dengan mekanisme yang baik.
“Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik,” ujarnya.
Puan mengatakan DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan mengenai polemik pelarangan nobar film tersebut. “Karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,” tutur dia.
Kodim Ternate Sebut Nobar “Pesta Babi” Berpotensi Picu Isu SARA
Komando Distrik Militer (Kodim) 1501/Ternate menyatakan langkah antisipatif dilakukan terhadap rencana kegiatan nobar dan dialog interaktif film Pesta Babi karena dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
Komandan Kodim 1501/Ternate, Jani Setiadi, mengatakan pihaknya mengedepankan dialog persuasif dan pendekatan humanis dalam menyikapi agenda tersebut. Dia menyebut langkah itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta mencegah potensi gesekan sosial akibat isu sensitif.
“Sebelum mengambil langkah antisipatif, Kodim 1501/Ternate telah berkoordinasi dengan Polres Ternate. Berdasarkan hasil pengecekan, kegiatan yang melibatkan AJI Ternate bersama sejumlah organisasi mahasiswa tersebut diketahui belum memiliki izin resmi dari pihak kepolisian,” jelas Jani dalam keterangan tertulis.
Selain persoalan perizinan, aparat juga menyoroti penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan “Pesta Babi” yang dinilai sensitif di tengah masyarakat majemuk di Kota Ternate.
“Penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan ‘Pesta Babi’ dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat yang majemuk, terlebih apabila dikaitkan dengan isu SARA maupun konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya,” tulisnya.
Meski demikian, Jani mengklaim tetap menghargai kebebasan berpendapat dan ruang diskusi bagi masyarakat, jurnalis, maupun mahasiswa. Namun, aparat menyebut ketertiban dan ketenangan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Kami ingin memastikan Ternate tetap aman dan nyaman bagi siapa saja. Oleh karena itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara. Kami mengimbau agar kegiatan ini tidak dilanjutkan demi mencegah isu SARA yang dapat merusak persaudaraan kita di Kota Rempah ini,” kata Jani.
Jani menambahkan TNI tidak melarang kegiatan diskusi selama dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak memunculkan potensi konflik di masyarakat.
“TNI tidak melarang kegiatan diskusi selama dilaksanakan sesuai prosedur, memiliki izin, dan materi yang disampaikan tidak menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Jani menyebut hingga kini aparat keamanan masih berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Pendekatan yang dilakukan disebut mengedepankan musyawarah, edukasi, dan langkah preventif demi menjaga stabilitas keamanan di Kota Ternate.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
