tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat KPK terus mengusut dugaan kebocoran informasi dalam penanganan kasus korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Langkah verifikasi dan klarifikasi tersebut dijalankan guna menelusuri dugaan keterlibatan pihak internal lembaga antirasuah itu dalam membocorkan informasi penyelidikan.
"Bahwa memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas," kata Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/12/2026).
Dia menegaskan, KPK menghormati kegiatan pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh pihak Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan kebocoran ini sebagai bentuk verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Dia juga belum mengungkapkan sosok pihak KPK yang diperiksa oleh Inspektorat dan Dewas terkait dugaan kebocoran ini.
Meski begitu, kata Taufik, pihaknya masih terus fokus untuk melakukan penindakan terhadap pokok perkara di ATR/BPN ini. Dia menyebut, kegiatan terbaru yang dilakukan adalah memeriksa sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di lingkungan ATR/BPN.
"Dan itu dilakukan beberapa verifikasi karena banyak kumpulan-kumpulan uang yang ada dalam beberapa kotak gitu, ada yang di koper, ada yang di dus, dan itu sedang dilakukan verifikasi sumber dananya dari mana," ujar Taufik.
Dia mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan lantaran ditemukan keterkaitan antara uang yang ada dengan pengurusan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan ATR/BPN.
Taufik mengatakan, KPK juga terus mendalami para pihak swasta yang diduga berkaitan dengan pengurusan pertahanan di ATR/BPN termasuk terhadap PT Summarecon Agung Tbk. Dia juga membuka kemungkinan untuk mengembangkan perkara ini dengan menjerat pihak swasta lainnya.
Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yaitu Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi; dan Rizal Fahlevi selaku pihak swasta. Kemudian, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq yang juga politikus Golkar; Arif Sugiyanto yang juga mantan Bupati Kebumen; Erwin; dan Muhammad Fakhry.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































