Indeks Atr Bpn

Nusron menyebutkan terdapat 3 kelompok masyarakat yang jadi sasaran program Sertifikasi Sektor Perumahan untuk MBR.

Kuasa hukum Mbah Tupon menyatakan kembalinya sertipikat ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak setelah kliennya menjadi korban mafia tanah.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan guna memperkuat kemandirian energi nasional.

Kawasan LP2B hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum dan harus ada penggantinya dengan luasan tertentu.

Menurut Menteri ATR Nusron Wahid, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah pada 2019–2024 karena alih fungsi ke industri dan perumahan.

Namun akibat  pergeseran batas darat RI–Malaysia di Pulau Sebatik, sebanyak 63 bidang tanah warga terdampak dan masuk wilayah Malaysia.

Sejumlah dokumen penting, seperti buku tanah, surat ukur, dan warkah, turut terdampak karena terendam banjir dan lumpur.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut ratusan ribu hektare hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah beralih fungsi untuk tambang dan kebun.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan negara tetap mengakui status hukum tanah warga yang terdampak banjir bandang Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Warga menagih ucapan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang menyebut para mafia tanah di Dago Elos akan dijerat TPPU.

Target penerbitan SK HGU dan HGB untuk percepatan pengelolaan kawasan swasembada pangan sebanyak 486 ribu hektare.

Nusron tidak merinci pihak yang melakukan kelalaian tersebut, tetapi kelalaian tersebut yang mengakibatkan konflik lahan di Tesso Nilo hingga saat ini.

Nusron pun mengaku belum ada instruksi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN setelah putusan MK keluar.

Nusron menekankan, negara wajib memastikan tempat ibadah sebagai ruang spiritual dan sosial umat memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang kuat.

Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, minta masyarakat berhati-hati terhadap akun media sosial yang tidak jelas sumbernya.

Warga menolak keras perpanjangan izin sebab perusahaan tidak pernah memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pemerintah bisa menertibkan tanah nganggur (terlantar) sesuai aturan dalam PP 20/2021. Apa kriteria tanah nganggur? Simak penjelasannya.

Lahan terlantar itu berpotensi jadi objek reforma agraria untuk pesantren, koperasi umat, dan ormas keagamaan seperti alumni PMII, NU, dan Muhammadiyah.

Nusron Wahid sebut Kementerian ATR/BPN telah hubungi Kementerian Komdigi cegah jual beli pulau di Indonesia.

Nusron menuturkan tidak boleh ada ormas-ormas yang mengklaim kepemilikan tanah tanpa bukti kuat.