Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Dudung Abdurachman, menekankan mengenai penindakan tegas terhadap para pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia pun memastikan perlakuan istimewa tidak boleh terjadi kepada pihak tertentu.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” kata Dudung di Kantor Menkopolkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Dudung, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera, sehingga karhutla tidak terus berulang setiap tahun. Hal itu pun dipastikannya setelah adanya laporan ke Presiden Prabowo.
“Namun demikian, pemerintah juga harus membedakan perusahaan yang patuh dan sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” ungkap dia.
Dudung berkata berdasarkan data penegakan hukum hasil sinkronisasi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektar.
Lalu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberi sanksi administratif 32 subjek hukum meliputi 5 pencabutan, 19 pembekuan, serta 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana yang ditangani Polri.
Kemudian, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian LH juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.
“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan sekaligus menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan harus terus diperkuat,” pungkas Dudung.
Disampaikan dia, para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukan bersifat mutlak. Namun, tetap harus ada kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha. Oleh karenanya, jika terbukti melanggar, sanksi yang akan diberikan berupa pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin.
“Untuk itu saya meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan,” ucap dia.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
