Menuju konten utama

Yusril soal Nama Bursa Cawapres: Sepenuhnya Kewenangan Presiden

Menanggapi ramainya bursa cawapres pengganti Gibran, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan penentuan akhir ada di tangan Presiden.

Yusril soal Nama Bursa Cawapres: Sepenuhnya Kewenangan Presiden
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada awak media dalam sesi doorstop dalam acara Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 kepada 50 Kementerian/Lembaga/Daerah di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026). tirto.id/Haykal
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menanggapi maraknya bursa figur calon wakil presiden yang kini beredar di ruang publik pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Di tengah menguatnya sejumlah nama kandidat—termasuk figur-figur Partai Gerindra seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, hingga Sugiono—Yusril menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika kebebasan berekspresi dalam iklim demokrasi.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penentuan akhir dua nama kandidat wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden.

"Tapi setelah diusulkan, ya sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk memilih dan kita harus menghormati kewenangan Presiden itu," ucap Yusril usai menghadiri acara Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 kepada 50 Kementerian/Lembaga/Daerah di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-Undang MD3, mekanisme pengusulan awal dapat berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon pada kontestasi Pilpres 2024 lalu.

Partai politik pengusul tersebut juga diperbolehkan menjaring figur dari luar kader partai maupun kalangan profesional independen untuk kemudian diserahkan kepada Presiden.

Selain menyoroti hak prerogatif presiden, Yusril turut mengungkapkan perkembangan terbaru terkait jadwal pemilihan wakil presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang resmi diundur menjadi 9 Desember 2026.

Dengan perubahan jadwal tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama kandidat calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat pada 25 November 2026.

Yusril menjelaskan, sebelumnya rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD sempat menetapkan jadwal pemilihan pada 2 Desember 2026.

Namun, merujuk pada ketentuan Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemilu, dan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama kandidat selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemilihan digelar.

Jika jadwal awal tetap dipertahankan, Presiden memiliki waktu yang terlalu sempit untuk melakukan komunikasi formal dengan partai politik pengusul Pilpres 2024 karena berbenturan dengan agenda lawatan luar negeri menghadiri KTT ASEAN di Manila serta KTT APEC di Shanghai, Cina.

"Akhirnya beliau menulis surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mohon pengunduran waktu dan itu sudah diputus dalam rapat gabungan kemarin. Disepakati bahwa pemilihan wakil presiden yang baru itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember," kata Yusril.

Yusril menegaskan bahwa hingga hari ini, belum ada satu pun nama kandidat yang dikantongi atau diserahkan Kepala Negara kepada pimpinan MPR.

Nantinya, setelah dua nama resmi diajukan paling lambat 25 November, panitia verifikasi MPR akan bekerja melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif para kandidat selama dua pekan sebelum Sidang Paripurna pemilihan digelar melalui pemungutan suara tertutup menggunakan kotak suara.

Baca juga artikel terkait WAPRES atau tulisan lainnya dari Muhammad Rayfahd Haykal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Rayfahd Haykal
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Mochammad Fajar Nur