Masuk tirto.id
tirto.id - Sejumlah partai politik koalisi pendukung pemerintah kompak tidak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Alasan mereka cukup seragam, konstitusi menyerahkan pengusulan nama calon kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sikap itu, misalnya, ditegaskan Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang merujuk Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
"Pertama, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," kata Agus usai konferensi pers, Jumat (13/11/2026).
AHY mengatakan sikap itu sesuai dengan konstitusi partai dan sudah dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Golkar: Terbuka bagi Figur Profesional
Hal serupa disampaikan Partai Golkar sehari sebelumnya. Politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng, menyebut partainya menyerahkan dua nama calon kepada Prabowo.
"Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Mekeng, calon tak harus berasal dari partai koalisi. Presiden bebas memilih figur profesional ataupun partai politik.
"Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," ujar politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng.
PAN: Tak Ada Kader, Tunggu Sepekan
Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil sikap sama. Seusai pertemuan para ketua umum partai dengan Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11) malam, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan tak ada kader partainya yang didorong maju bursa cawapres.
"Tetapi, kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," kata Zulkifli Hasan.
Zulkifli menyebut Prabowo memberi waktu satu pekan kepada para ketua umum partai untuk membahas nama yang layak diusulkan.
Setelah itu, para ketua umum akan diundang kembali berdiskusi. Zulkifli juga membuka peluang kandidat berasal dari Partai Gerindra.
"Tapi tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden," ujar Zulkifli.
NasDem Titip Kriteria
Partai NasDem juga tak mengusulkan nama. Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim, menyatakan kewenangan itu ada pada presiden.
"Tidak (mengusulkan nama) karena memang menurut UUD 45 kewenangan mengajukan ada di presiden," kata Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Hermawi, asal partai tak penting. NasDem hanya menitipkan kriteria.
"Yang penting wapres harus kompatible dengan presiden, cerdas dan berwawasan global serta bisa mengayomi masyarakat yang majemuk ini," ujar Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim.
PKB Bantah Usulkan Muhaimin
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah mengusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pengganti Gibran.
Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyebut PKB berpijak pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
"Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan," kata Khozin di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Khozin menegaskan tidak ada pembahasan soal posisi wakil presiden di internal partai.
"Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo," tegas dia.
PKS Soroti Latar Ekonomi
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengusulkan Prabowo memilih figur berlatar ekonomi kuat, tanpa menyebut nama.
"Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Maya Saputri
