Indeks Korupsi

Fahd maupun Arif enggan menjawab soal aliran uang terkait perkara serta saat ditanya soal Nusron Wahid dalam kasus korupsi ATR/BPN.

Pada awal pendiriannya, 100 persen kepemilikan saham PT Rumpun dikuasai penuh oleh Yayasan Rumpun Diponegoro.

Fadlul menjawab, tanggung jawab pengelolaan dana haji menjadi wewenang dari Kemenag sepenuhnya setelah dana jemaah tersebut ditransfer BPKH.

Budi menerangkan, hingga saat ini penggeledahan tersebut masih berlangsung dan setiap perkembangannya akan segera disampaikan.

Eko berkata untuk memastikan apakah benar terjadi kerugian negara dalam praktik metode transfer pricing harus di lakukan dulu audit dan investigatif.

Petunjuk tersebut tersimpan dalam dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) dalam bentuk chat.

Tidak ada artikel media massa dengan headline tersebut. Foto dalam unggahan merupakan foto Suahasil dari pemberitaan DetikFinance yang telah dimanipulasi.

Nusron Wahid akhirnya muncul ke publik saat keberadaannya sempat menjadi tanda tanya publik sehabis OTT KPK menyasar Kementerian ATR/BPN.

Kejati Banten telah melakukan penyelidikan sejak 6 Januari 2026 terkait dugaan penyalahgunaan aset negara.

Selain Febrie Adriansyah, penyidik Tim 9 juga melimpahkan tersangka lainnya, yaitu Don Ritto dan Nurman Herin ke Kejari Jakarta Selatan.

Penggeledahan di kantor Summarecon dilakukan guna melengkapi barang bukti dan mencari tahu apakah masih terdapat pihak lainnya yang terlibat.

Kata Budi, uang tersebut diduga diterima oleh Bebizie dari salah satu pihak swasta yang masih berkaitan dengan kasus gratifikasi mantan Bupati Kukar.

Pelantikan Akhmad Muzakki sebagai rektor UINSA Surabaya yang baru, mendapat penolakan dari civitas academica karena berbagai alasan. Berikut profilnya.

Rizky Fisa Abadi mengaku menerima 905 ribu dolar AS dari fee percepatan haji, namun menyebut uang itu tak mengalir ke Yaqut.

Korporasi sangat penting dimintai pertanggungjawaban agar keuntungan dari tindak pidana korupsi, dapat ditelusuri dan dirampas.

KPK pemberian Rp300 juta ini berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor.

Menempatkan orang kepercayaan sebagai penampung dana suap atau korupsi, kerap terjadi di berbagai kasus di Indonesia.

John Field menyerahkan uang tersebut sebagai dana kontribusi operasional Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait proses penerimaan mahasiswa baru (maba) di Unsoed.

OTT ketiga Fahd A. Rafiq di Bogor membuktikan nihilnya efek jera residivis korupsi akibat lemahnya sanksi finansial, obral remisi, pemulihan hak politik.