Indeks Korupsi

Nama Lasmi mencuat bersanding dengan Sudewo dari keterangan Ari Hendratno, saksi dari Kementerian Perhubungan.

Eks Pangdam IV/Diponegoro Widi Prasetijono didakwa pasal gratifikasi dalam kasus korupsi lahan BUMD. Ia akan mengajukan eksepsi pada sidang selanjutnya.

OJK mengingatkan, mekanisme tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan wajib memenuhi ketentuan perlindungan konsumen.

KPK memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah dilakukan secara profesional oleh Kejaksaan Agung.

Padahal, berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol.

Jaksa Agung menegaskan perkara dugaan korupsi dan TPPU eks Jampidsus Febrie Adriansyah tetap ditangani Tim 9 di bawah koordinasi Jamwas Rudi Margono.

Jamwas Kejagung, Rudi Margono, menjelaskan Febrie masih menerima gaji hingga perkara yang menjeratnya inkrah.

Jaksa menuntut Gus Yazid membayar denda Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan tambahan selama 190 hari.

KPK menyebut  uang tersebut mulanya dikumpulkan dalam bentuk rupiah dari kepala desa ataupun camat, serta KUD yang beranggotakan para petani.

Persidangan tidak hanya membongkar praktik korupsi yang terjadi di masa lalu, tetapi juga keterlibatan legislatif dalam korupsi yang melibatkan Sudewo.

Mobil ini diduga diterima Lalu Ahmad dari Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani (ALG) sebagai pihak swasta.

Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis.

Penerbitan dua sprindik baru oleh KPK sebagai momentum menyeret pejabat-pejabat level tinggi di lingkungan DJBC. Mampukah KPK menyeret pejabat tinggi?

Eks Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, tidak memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (22/7/2026) lalu sehingga dijadwal ulang Jumat (24/7/2026).

Hasil perhitungan sementara BPKP Perwakilan Jawa Timur, perbuatan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp10,2 miliar.

Para tersangka melakukan korupsi dengan modus mengondisikan 10 proyek konstruksi tahun anggaran 2025 kepada satu kontraktor.

Anggaran operasional Kebun Binatang Surabaya diduga diselewengkan mantan direktur utama di periode 2016-2026. Berikut berbagai fakta yang ditemukan.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menuntut Kejagung mengusut kasus Febrie Adriansyah secara tuntas dan transparan.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap hingga gratifikasi.

KPK menyarankan rotasi periodik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mencegah munculnya kolusi dengan vendor kerja.