Masuk tirto.id
tirto.id - Selama dua bulan ini, warga Sumatra Selatan terpaksa menghirup asap berbahaya dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Aktivitas masyarakat terganggu, sekolah harus dari rumah, hingga penerbangan terganggu akibat berkurang jarak pandang berkurang.
Puluhan ribu warga, mulai balita sampai lanjut usia, kesulitan bernapas, sampai mengidap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Bahkan, seorang pengemudi ojek online di Palembang yang memiliki riwayat penyakit asma meninggal dunia diduga terpapar asap karhutla.
Di kala menderita dan tak bisa berbuat apa-apa, masyarakat justru harus mendengar kata-kata menyakitkan, justru dari pemimpin daerahnya. Jangan kan memberi perlindungan, pejabat yang memiliki kuasa, malah terkesan antipati terhadap penderitaan masyarakat.
Baru-baru ini, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, ditanya wartawan tentang kondisi kesehatannya di saat kualitas udara di Palembang masuk dalam level berbahaya. Jawaban Ratu Dewa pun sangat mengejutkan.
"Kalau saya sebenarnya sih ya, sampai sekarang tidak ya, karena mungkin saya enjoy-enjoy saja, terus aktivitas olahraga masih rutin, saya kira begitu. Tapi banyak yang mengeluh ke saya demikian (sesak napas)," kata Ratu Dewa belum lama ini.
Kata enjoy dari mulut Ratu Dewa tersebut akhirnya menjadi sorotan masyarakat. Beragam meme, parodi, dan berbagai sindiran bertema enjoy berseliweran di media sosial.
Warga tak menyangka sosok yang selama ini menjadi panutan, malah mengeluarkan kata-kata yang dianggap tidak merasakan apa yang warganya rasakan saat ini. Ketika warganya harus menantikan menghirup udara bersih dari asap berbahaya, Ratu Dewa masih enjoy-enjoy saja dengan kondisi itu.
Padahal selama dua bulan terakhir, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Palembang tak pernah berada di angka normal. Grafik partikel partikulat (PM2.5) yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) selalu naik, di atas 250 mikrogram meter per kubik atau level berbahaya.
Ratu Dewa Buru-Buru Klarifikasi dan Minta Maaf
Sadar kata-katanya dikecam warga, Ratu Dewa cepat-cepat memberikan klarifikasi. Pembelaan itu dia sampaikan melalui akun Intagram pribadinya dan menyebar seragam ke belasan akun media sosial lainnya.
Ratu Dewa meluruskan maksud kata enjoy yang ia ucapkan. Dia sadar kata itu membuat warganya tersinggung saat setiap hari menghisap asap beracun.
"Dengan kerendahan hati, saya meminta maaf dengan warga yang terdampak karhutla, baik yang ada di dalam Kota Palembang maupun dampak dari luar yang menyebabkan asap terus-menerus," kata Ratu Dewa.
Ratu Dewa mengatakan, kata enjoy yang ramai diperbincangkan publik adalah kesalahpahaman. Dia mengklaim kata itu bukanlah karena ketidakpeduliannya terhadap nasib warganya.
"Pertama, saya minta maaf kepada masyarakat Kota Palembang kalau ucapan saya soal enjoy kemarin menyinggung atau membuat masyarakat merasa saya tidak peduli. Saya paham kondisi sekarang tidak mudah. Kabut asap ini berdampak ke masyarakat, terutama kesehatan anak-anak dan warga lain. Jadi tidak ada maksud saya untuk mengatakan bahwa saya senang atau menikmati kondisi seperti ini. Sama sekali tidak," kata dia.
"Yang saya maksud, dalam menghadapi situasi seperti ini, seorang pemimpin harus tetap tenang, jangan ikut panik, supaya bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan baik," sambung dia.
Apapun klarifikasi Ratu Dewa, warga terlanjur kecewa. Mereka cuma berharap dan menjaga kesehatan keluarga.
Kalimat Herman Deru Juga Perparah Keadaan
Pada waktu bersamaan, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, juga melontarkan kalimat yang terkesan pasrah terhadap keadaan. Kalimat itu disampaikan Herman Deru saat berdialog dengan ratusan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa penangangan karhutla di halaman kantornya.
"Jadi, dengan fluktuasi siklus berbeda-beda, dari kemarau basah dengan La Nina, ada kemarau kering seperti El Nino, kita tidak menyalahkan, ini sistem dari Tuhan," kata Herman Deru.
Sontak massa tak terima mendengar jawaban pemimpinnya itu. Mereka kompak meneriakkan 'hu' yang membuat Herman Deru terdiam.
Bahkan massa meminta Herman Deru mundur dari jabatannya karena tak mampu menangani karhutla yang kerap terjadi setiap tahun. Mereka menganggap kalimat 'sistem dari Tuhan' menunjukkan pemerintah pasrah dan tak bisa menyelesaikan masalah.
"Itu bukan jawaban pak, pasrah namanya, tidak mampu. Kalau begitu mundur saja," teriak massa.
Bukan itu saja, Herman Deru sampai menggelar sayembara berupa memberi upah Rp10 juta bagi warga yang menangkap pelaku karhutla. Sayembara itu menunjukkan pemerintah membenturkan antar warganya sendiri
"Siapa yang menemukan pelaku, dari aku Rp10 juta," kata Herman Deru.
Krisis Komunikasi dari Pemimpin Daerah
Dosen ilmu komunikasi dari Universitas Bina Darma Palembang, Rahma Shanti Zinaida, mengatakan rentetan kalimat para petinggi daerah di Sumsel itu menunjukkan adanya krisis komunikasi. Dalam situasi bencana, termasuk asap karhutla, publik mestinya mendengar kata-kata semangat dari pemimpinnya, bukan justru memperparah keadaaan.
Dari perpektif komunikasi kepemimpinan, pejabat publik tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknokratis untuk menjelaskan program dan kebijakan. Mereka juga dituntut mampu membaca kondisi psikologis masyarakat sebelum menyampaikan pesan.
"Saat terjadi bencana, seperti asap yang sedang terjadi, ukuran komunikasi pejabat publik sebenarnya sederhana, apakah kata-katanya membuat warga merasa didengar, dipahami, dan dilindungi. Bukan malah membuat warganya sakit hati dan bertambah penderitaannya," kata Rahma kepada Tirto.
Kalimat yang dilontarkan pejabat seperti 'enjoy' dan 'sistem dari Tuhan', masyarakat dapat mengukur apakah pemimpinnya memiliki rasa yang sama atau tidak dengam mereka. Apa yang disampaikan pemimpin menjadi cermin hubungan pemerintah dengan masyarakat, terlebih ketika sedang menghadapi bencana.
Meski tidak bermaksud menyinggung, kalimat itu tak pantas diucapkan dari seorang pemimpin. Terlepas apapun tujuan kata-kata itu keluar, masyarakat bisa memaknai sendiri karena sudah cerdas menelaah keadaan.
Munculnya berbagai respons negatif hingga beredar meme dan parodi di media sosial juga menunjukkan adanya persoalan dalam komunikasi kepemimpinan. Masyarakat menilai pemimpinnya kurang intelektual atau kurang cerdas menghadapi persoalan.
"Ini berarti krisis komunikasi kepimimpinan yang dilakukan pemimpin. Mereka memang pintar, karena kalau tidak pintar tidak bakal jadi pemimpin, tapi kenyataannya mereka tidak berpikir dulu sebelum berucap, malah lontarkan kata-kata tak simpatik," kata Rahma.
Meski tidak merasakan apa yang dirasakan masyarakat, pemimpin sebisa mungkin memberi ketenangan atau bisa juga memberi tips agar tetap sehat. Masyarakat tentu akan mengikuti ajakan pemimpinnya karena menjadi barometer.
"Walaupun tidak terdampak karena di rumah ber ac, ada air purifier, pemimpin bisa jawab yang bermanfaat, misal ajakan selalu minum jamu biar tetap fit, biar tidak terdampak asap, otomatis warga bisa meniru. Tapi kalau tidak ada jawaban lain, mending diam saja, itu lebih baik," kata Rahma.
Sibuk Klarifikasi Bongkar Aib Sendiri
Sayangnya, pejabat disibukkan melakukan klarifikasi atas kalimat yang terlanjur viral. Bahkan mereka menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk memberikan pembelaan atas 'kesalahan' tersebut.
Kesibukan pemimpin dalam klarifikasi hingga muncul pasukan buzzer yang seolah-olah menjadi tim sukses dadakan untuk memperbaiki keadaan, justru memperkeruh keadaan. Energi pemerintah bakal terkuras habis untuk membela ucapan tersebut sehingga solusi penanganan bencana terlupakan.
Pembelaan tersebut, menurut Rahma, merupakan cara kuno yang perlu dihindari. Terpenting adalah melakukan aksi nyata sehingga dengan sendirinya masyarakat akan lupa dan justru memberikan apresiasi.
"Klarifikasi itu saya bilang cara kuno karena tidak serta merta menghapus persoalan. Yang mesti dilakukan adalah aksi nyata," kata Rahma.
Saking sibuknya memberi klarifikasi, dalam berbagai momen, terkadang akan membuka tabiat atau sifat asli dari pemimpin itu sendiri. Terlebih pemimpin tersebut terlalu panik menghadapi cemoohan dan sindiran dari masyarakatnya.
"Bisa saja karena sibuk klarifikasi, malah terbongkar aib dari sifat asli pemimpin itu sendiri," kata dia.
Informasi Terbuka, Mulut Wajib Dijaga
Di era keterbukaan informasi, pejabat atau pemimpin harus sadar betul bahwa ucapannya tidak lagi terputus setelah mikrofon dimatikan. Satu kalimat dapat direkam, dipotong, dibagikan, dan dibicarakan orang lain.
Ketika terjadi bencana, komunikasi pejabat harus mampu menunjukkan empati dan menghindari bahasa yang menimbulkan pesan banyak persepsi. Kalimat candaan, walaupun bertujuan menenangkan, bisa memicu multitafsir dari masyarakatnya.
Selain itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan data dan penjelasan teknis. Tetapi mereka hanya ingin merasa didengar, dipahami, dan dilindungi.
"Ketika masyarakat menghirup asap, di situlah diperlukan sensitivitas sosial dari pemimpin. Pemimpin mampu mengonstruksi pesan ketika berhadapan dengan masyarakat yang sedang cemas," kata Rahma.
Pemimpin juga tidak terlalu cepat menyalahkan media sosial ketika pernyataannya viral dan diparodikan. Ada baiknya respons publik dijadikan sebagai bahan evaluasi agar kesalahan serupa tak terulang.
"Harus hati-hati memilih diksi karena sekarang di era digital, konteks bisa hilang, yang tersisa justru satu kalimat," kata Rahma.
