Aksi Godzilla El Nino di Jakarta: Kritik Karpet Merah Korporasi

tirto.id - Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim menggelar Aksi Parade Monster Iklim Godzilla El Niño di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Massa membawa simbol Godzilla untuk mengkritik pemerintah yang dinilai membiarkan perusak lingkungan di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang makin parah.

Aksi bertajuk Manifesto Keadilan Iklim Antargenerasi ini dimulai pukul 13.00 WIB. Massa bergerak dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Dalam undangan peliputan, koalisi menyebut aksi ini sebagai perlawanan lintas generasi terhadap penguasa yang memberi "karpet merah" berupa izin dan kebijakan longgar kepada korporasi perusak lingkungan.

Simbol 'Godzilla' untuk Krisis Iklim dan Pembiaran Karhutla

Baca juga:

• Rosan Klaim Singapura Tetap Investasi di Indonesia usai Karhutla
• Dampak Karhutla Sumsel: Kasus ISPA Bertambah Ribuan Per Hari

Perwakilan 350 Indonesia, Suryadi Darmoko, menjelaskan Godzilla melambangkan krisis iklim yang kian parah. Menurutnya, BRIN juga menyebut krisis ini begitu parah sampai Godzilla diajukan sebagai simbol.

"Godzilla ini juga simbol bahwa perusak-perusak ini dibiarkan sama pemerintah, tidak ditangani, tidak dikendalikan. Ini yang menyebabkan krisis makin parah," kata Suryadi.

Ia menyebut karhutla terjadi makin parah, tetapi tidak ada pihak yang ditindak. Suryadi menilai pihak yang meraup untung dari kerusakan harus dibatasi dan dituntut bertanggung jawab, termasuk membiayai pemulihan bencana. APBN, kata dia, seharusnya diprioritaskan untuk pencegahan dan pemulihan bencana akibat krisis iklim.

Desak Hashim Dicoret dari Delegasi COP 31 hingga Kritik Transisi Energi

Baca juga:Sorot Karhutla di Konsesi Korporasi, WALHI Bela Masyarakat Adat

Massa juga menyoroti keterlibatan aktor-aktor industri energi kotor di dalam struktur delegasi internasional Indonesia dan proyek energi pemerintah yang dinilai semu. Menjelang COP 31, 350 Indonesia meminta Hashim Djojohadikusumo dikeluarkan dari delegasi Indonesia. Suryadi menilai Hashim sebagai pemain industri fosil sehingga tidak layak memimpin aksi iklim.

"Tidak mungkin aksi-aksi iklim itu dipimpin oleh para pemain fosil," ujarnya.

Sementara itu, Fia dari Trend Asia menilai proyek yang diklaim sebagai transisi energi pemerintah masih berbasis batu bara, gas, dan DME. Ia menyebut belum ada proyek yang bertransisi secara nyata.

"Yang menanggung dampak dari proyek-proyek kotor itu kita masyarakat muda, orang-orang yang vulnerable, ibu, kemudian anak-anak," kata Fia.

Trend Asia mengajukan empat tuntutan, yakni menghentikan seluruh investasi proyek energi fosil, membuka semua data investasi proyek energi, mengutamakan aspek keadilan dalam transisi energi, dan berhenti mencari rente. Fia menyebut politik rente yang didanai oligarki membuat perubahan sulit dilakukan.

Dari Climate Rangers Jakarta, Tasya, menilai kebakaran lahan dan asap polusi merugikan warga, sedangkan keuntungannya hanya dinikmati korporat yang memperpanjang usia ekstraksi energi fosil. Ia menuntut pemerintah membuat kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat.

"Harusnya kita sebagai orang muda bisa mewujudkan keadilan iklim antargenerasi," ujarnya.

Dampak Nyata pada Kelompok Rentan, Perempuan, dan Buruh Migran

Fina dari Solidaritas Perempuan menyebut proyek iklim pemerintah sebagai solusi palsu dan solusi patriark karena memperdalam ketimpangan gender.

"Perempuan tidak pernah dilibatkan," katanya.

Ia mencontohkan proyek pembangkit di Poso yang membuat sungai keruh sehingga nelayan perempuan tak lagi bisa menangkap ikan.

Dari Serikat Buruh Migran Indonesia, Anna menyebut proyek yang semula diklaim sebagai solusi iklim justru menggusur warga dan memaksa mereka bermigrasi. Ia menuntut penghapusan pendanaan iklim berbasis swasta.

"Jeratan utang itu yang membuat kami tereksploitasi," ucapnya.

View this post on Instagram

A post shared by Diajeng (@diajengtirto)