Indeks Buruh

Di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, backlog rumah di Indonesia masih sebesar 9,9 juta.

Pemerintah menaikkan usia pensiun bagi peserta program JP yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apa dampaknya?

Program transisi energi pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan tetap harus mewujudkan keadilan bagi pekerja.

Apindo menyampaikan keberatan terhadap keputusan pemerintah yang menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen di 2025.

Kenaikan UMP tersebut jauh lebih rendah dari yang semula diusulkan oleh buruh sebesar 20 persen.

Praktisi Ketenagakerjaan UGM menilai pemerintah bersikap diskriminatif apabila menerapkan kebijakan dua kelompok dalam penetapan UMP 2025.

Dua serikat buruh ini menilai gagasan membagi UMP di dua kategori melanggar putusan MK tentang kenaikan UMP.

Said Iqbal menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang semakin mahal.

Massa buruh meminta Menteri Ketenagakerjaan tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025.

Buruh menuntut kenaikan upah sebesar 8 persen hingga 10 persen di tahun depan.

Peringatan itu akan digelar di area Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat dan depan Gedung DPR/MPR.

Ida mengingatkan organisasi serikat pekerja/buruh agar terus memiliki perhatian dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM anggotanya.

Sejumlah rute Transjakarta dialihkan atau mengalami penyesuaian karena adanya demonstrasi buruh.

Buruh menuntut agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dicabut.

Partai Buruh mendorong adanya audiensi dengan kementerian terkait kebijakan impor untuk mencabut Permendag Nomor 8.

Demonstran akan menggelar unjuk rasa di beberapa titik, yaitu Istana Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan kantor KPPU.

Beberapa perusahaan tekstil belum ada kejelasan terkait pemberian pesangon.

Masyarakat sipil terutama buruh tidak akan menerima jika uang Tapera yang berasal dari rakyat dikorupsi.

Buruh mengancam mengadakan aksi unjuk rasa yang lebih besar di seluruh Indonesia bila pemerintah tak mencabut PP Tapera dalam waktu 7 hari.

Pemerintah tidak bisa memaksa para pekerja dan pekerja mandiri untuk menanggung bersama beban biaya pembangunan perumahan rakyat.