126.160 Buruh Anggota KSPN Kena PHK, 79% dari Sektor Padat Karya

tirto.id - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat sebanyak 126.160 buruh yang menjadi anggotanya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden KSPN, Ristadi, menjelaskan bahwa 126.160 pekerja tersebut merupakan karyawan yang tersebar di 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta 13 perusahaan non-TPT.

Dari jumlah tersebut, 79 persen atau 99.666 pekerja di antaranya berasal dari sektor padat karya (tekstil, garmen, dan sepatu). Sisanya berasal dari sektor lain seperti ritel, perkebunan/kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebel, ban motor, dan varian kertas.

"Dari 59 perusahaan TPT itu ada 3 perusahaan full export oriented, sisanya ada yg lokal campur export dan ada yang full local oriented. Sementara perusahaan ban motor dan varian kertas full lokal market," ujar Ristadi dalam keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).

Secara terperinci, jelas Ristadi, total buruh terdampak PHK tersebut merupakan akumulasi dari laporan yang masuk ke organisasinya hingga Oktober 2025. Pada 2024, KSPN mencatat jumlah anggotanya yang terdampak PHK mencapai 79.045 pekerja. Meski demikian, catatan PHK tersebut merupakan gabungan kejadian yang terjadi bertahap sejak akhir 2022, tetapi baru dilaporkan pada tahun lalu.

Sementara itu, pada periode Januari hingga Oktober 2025, terdapat laporan PHK terhadap 47.115 pekerja anggota KSPN. "Terjadinya PHK ini pun ada yang dari 2023 secara bertahap dan baru menginformasikan ke DPP KSPN pada 2025, jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja," jelasnya.

Berdasarkan sebarannya, PHK anggota KSPN paling banyak terjadi di Jawa Tengah dengan jumlah total 47.940 pekerja (38 persen). Wilayah lainnya adalah Jawa Barat (Jabar) dengan 39.109 pekerja (31 persen), Banten 21.447 pekerja (17 persen), Sulawesi Tenggara 7.569 pekerja (6 persen), dan 10.095 pekerja (8 persen) tersebar di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya.

Menurut Ristadi, penyebab utama terjadinya PHK beragam. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan masing-masing perusahaan, efisiensi berupa pengurangan jumlah karyawan dilakukan antara lain:

1. Berkurangnya order/pesanan sehingga manajemen melakukan efisiensi/pengurangan pekerja.
2. Ordernya berhenti atau sama sekali tidak ada order sehingga manajemen menutup total produksinya, pabrik tutup.
3. Kualitas dan kuantitas produksi menurun karena faktor teknologi mesin produksi belum diperbarui yang menyebabkan biaya produksi tidak bisa bersaing.
4. Gagal bayar utang dan diputus pailit oleh pengadilan.
5. Perusahaan yang memiliki merek dagang sendiri, hasil produksinya tidak terjual, terindikasi kuat kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik.
6. Relokasi (perusahaan garmen dan sepatu berorientasi ekspor), hanya dua perusahaan.

Ristadi juga menekankan bahwa tertekannya industri domestik dalam lima tahun terakhir berkorelasi dengan barang impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

"Isu ini memang menjadi sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi ataupun terhadap eksistensi organisasi kami, tapi kami terus lakukan demi untuk mendukung pemerintah menyelamatkan industri dalam negeri terdampak, mencegah pengangguran meluas akibat PHK dan kemandirian bangsa tidak bergantung barang impor," jelasnya.