Indeks Phk

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, ekonomi RI semakin terpuruk usai Presiden AS, Donald Trump, memberlakukan tarif tinggi terhadap produk ekspor Indonesia.

Program untuk meminimalisasi PHK seharusnya dapat dikerjakan oleh direktorat-direktorat yang sudah ada di kementerian terkait.

Airlangga Hartarto menegaskan pembentukan Satgas PHK dan Satgas Percepatan Deregulasi perizinan investasi, tengah dimatangkan pemerintah.

Menurut pengamat, meski ada penundaan 3 bulan, Indonesia masih terancam dampak ekonomi lanjutan dari kebijakan tarif Trump, termasuk terjadinya PHK.

Apa penyebab PHK massal PT Yihong Cirebon yang terjadi usai mogok kerja buruh? Simak penjelasannya.

Kemnaker menanggapi potensi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Kemnaker berharap 1.126 pegawai yang di-PHK oleh PT Yihong bisa kembali bekerja setelah sempat diberhentikan pada Maret 2025 lalu.

Yassierli sudah menerima laporan dua versi terkait aksi PHK 1.126 pekerja PT Yihong dan menunggu hasil klarifikasi Disnaker Cirebon terkait PHK tersebut.

Dua hotel yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat tutup dan membuat 150 karyawan hotel terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tersimpan paradoks yang mengganggu di tengah surplus perdagangan yang beriringan dengan melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya PHK.

Sementara itu, proses klaim JKP yang dilakukan eks pekerja PT Sritex, kata Yassierli, masih 70 persen yang sudah bisa dicairkan.

Pemkab Sukoharjo mengeklaim sudah ada kesepakatan serikat pekerja dan Satgas Sritex bahwa pesangon dan THR diberikan setelah penyelesaian aset.

DPR mendesak Sritex agar membayarkan uang THR kepada seluruh karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Wamendes, Riza mengatakan lembaganya tengah menindaklanjuti dugaan PHK sepihak Pendamping Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pemerintah perlu membuktikan bahwa lapangan kerja dalam skala masif bisa terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kemnaker mengeklaim daftar perusahaan yang melakukan PHK dikeluarkan pada 2021.

Yassierli mengaku tidak tahu besaran THR yang diberikan kepada para pegawai PT Sritex yang menjadi korban PHK.

Serikat Pekerja Sritex Group masih menghitung total hak-hak yang belum dibayarkan, estimasi awal mencapai puluhan miliar rupiah.

Wamenaker beralasan, status buruh PT Danbi perlu diperjelas agar bisa hak pesangon karena buruh sudah tidak digaji sejak Februari 2025.

Berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan Sritex dan pekerjanya, kini berakhir sudah.