KSPSI Sebut 55 Ribu Buruh Terancam PHK di Tengah Krisis Industri

tirto.id - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengungkapkan sedikitnya 55 ribu buruh berada dalam ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah persoalan yang melanda sektor industri.

Bahkan, salah satu perusahaan, PT Granito, telah menutup operasinya dan memutus hubungan kerja seluruh karyawannya.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK yang digelar bersama pemerintah, DPR, dan unsur kepolisian pada Jumat (26/6/2026).

Adapun rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Ketua Satgas Mitigasi PHK, Prasetyo Hadi, hingga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Buruh Said Iqbal.

“55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Andi, pemerintah telah memutuskan untuk segera mengambil langkah terkait persoalan pasokan gas industri yang menjadi salah satu persoalan mendesak. Ia berharap kebijakan tersebut dapat mencegah bertambahnya gelombang PHK.

“Karena itu, rapat tadi memutuskan dalam waktu satu-dua hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Ini dapat saya katakan sangat kritis,” ujarnya.

Selain persoalan gas industri, Andi juga menyoroti masalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai berpotensi memicu PHK dalam jumlah lebih besar.

“Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar, PHK di 150.000 pekerja. Tapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat,” ucapnya.

Andi mengatakan para pimpinan serikat buruh mendukung Prasetyo Hadi, sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK agar koordinasi lintas kementerian berjalan lebih efektif.

“Hari ini teman-teman pers banyak bertanya siapa Ketua Satgas PHK? Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesneg. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian,” katanya.

Ia pun berharap keputusan pemerintah terkait persoalan gas industri maupun RKAB sudah dapat diumumkan pada awal pekan depan.

“Karena itu kepada teman-teman buruh yang saat ini sedang menantikan hasil pertemuannya, saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB,” ujar Andi.