Masuk tirto.id
tirto.id - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat menyebut ribuan pekerja di Jawa Barat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Ketua Komite Tetap Penyelesaian Perselisihan Kota/Kabupaten KADIN Jabar, Irfan Arifian, mengungkapkan pengurangan jumlah karyawan terutama dilakukan oleh industri yang bergantung pada bahan baku impor.
"Sampai 3.339 pekerja yang di-PHK menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama, pemerintah dan salah satunya Kadin juga sebagai mitra strategis pemerintah," ujarnya di Novotel Hotel, Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).
Irfan menilai kondisi ketenagakerjaan berpotensi semakin memburuk apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah penyelamatan. Situasi tersebut dikhawatirkan tak hanya mengganggu perekonomian, tetapi juga memicu meningkatnya kriminalitas di Jawa Barat.
"Artinya kita harus waspada juga. Karena bagaimanapun ketika bertambahnya jumlah PHK, maka ini rawan ke arah hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti kriminalitas dan sebagainya," ujar Arif.
Arif juga menyayangkan belum optimalnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memitigasi PHK dan mendorong penyerapan tenaga kerja baru.
"Saya lihat dia [Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi] baru bergerak pada pesisir ya, belum ke jantung ini. Sebetulnya pekerjaan dan hak asasi ini kan jantung hidup manusia," ucap Arif.
Karena itu, KADIN Jawa Barat bakal melakukan audiensi dengan Pemprov Jawa Barat guna membahas penanganan angka pengangguran, kelayakan upah pekerja, hingga pemenuhan isu bisnis dan hak asasi manusia (HAM).
"Kami berharap juga saat isu HAM ini muncul, PHK menjadi salah satu yang harus [erat] isu HAM. Apakah sudah sesuai me-PHK para pekerjanya, ini berimbas juga kepada proses jalan usahanya apabila melanggar," ujarnya.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Hendra Friana
