Masuk tirto.id
tirto.id - Dalam beberapa hari terakhir, Bank Indonesia mengalami kejadian tak biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah republik, Gubernur Bank Indonesia mundur. Ini terjadi setelah Perry Warjiyo mundur dari jabatan yang dia emban sejak 23 Mei 2018.
Sesuai dengan Pasal 50 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pengganti sementaranya adalah Deputi Gubernur Senior, yang sejak 2019 dijabat oleh Destry Damayanti.
"Jangan lupa ada kata sementaranya. Karena setelah itu, proses akan mengikuti proses umum atau proses yang berlaku secara undang-undang," ujar Destry ketika memberi sambutan secara daring dalam acara Editor Briefing yang diadakan di Parapat, Sumatera Utara, Jumat (31/7).
Dalam kesempatan itu, Pejabat Gubernur Sementara BI ini berulang kali menegaskan bahwa arah kebijakan lembaganya tidak berubah: menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi.
"Kita akan tetap memfokuskan stabilitas dengan mengoptimalkan berbagai instrumen dan berbagai kebijakan yang kami miliki untuk stabilitas nilai tukar rupiah," tuturnya.
Di Bawah Bayang-Bayang Higher for Longer
Destry juga menyebut bahwa Indonesia saat ini ada di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian.Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve alias The Fed, memang akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu yang cukup lama (higher for longer), yang akan berdampak pada emerging market, termasuk Indonesia.
Ini karena ketika suku bunga AS tinggi, investor global akan cenderung bermain aman dengan menempatkan dana mereka pada aset-aset yang dianggap lebih stabil dan memberikan imbal hasil menarik. Di saat yang sama, konflik geopolitik yang belum mereda terus mengganggu rantai pasok global dan menahan harga energi serta komoditas pada level yang relatif tinggi.
Menurut Destry, kondisi eksternal seperti inilah yang membuat Bank Indonesia harus lebih berhati-hati agar tetap bisa menjaga daya tarik aset domestik sekaligus memastikan stabilitas harga di dalam negeri.
"Perhatian dari kami di Bank Indonesia adalah bagaimana menjaga stabilitas itu. Baik dalam kaitannya dengan nilai tukar rupiah ataupun inflasi," tambahnya.
Waspada Inflasi Pangan
Dalam penjelasannya, Destry membagi tantangan BI ke dalam dua front. Front eksternal adalah stabilitas nilai tukar rupiah, sementara front domestik adalah pengendalian inflasi. Untuk jangka pendek, dua agenda inilah yang menjadi prioritas BI.
Dari sisi inflasi, Destry menyebut bahwa inflasi keseluruhan ada di sekitar 3,5 persen. Namun tekanan terbesar datang dari kelompok pangan, yang sudah di atas 5 persen akibat keterbatasan pasokan. Bagi BI, inflasi pangan inilah pekerjaan rumah paling mendesak karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Karena itu BI memperkuat sinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui berbagai program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Implementasinya dilakukan hingga tingkat daerah, mulai dari pengembangan smart farming, penguatan distribusi pangan, hingga gerakan menanam komoditas strategis seperti cabai.
"Nanti pada 5 Agustus, kami akan bertemu dengan Bapak Presiden untuk menyampaikan capaian dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah Dalam rangka untuk menjaga stabilitas di inflasi pangan nanti," ujar Destry.
Selain itu, Destry juga mengungkapkan untuk pertumbuhan ekonomi, mereka akan mengoptimalkan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, mengembangkan UMKM, ekonomi syariah, dan juga ekonomi hijau.
Editor: Nuran Wibisono
